Oleh : Sunarti

“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (H.R. Ahmad).

Hadist yang menggambarkan betapa umat muslim memiliki hak dalam harta kepemilikan umum untuk menumpu kesejahteraannya. Kesejahteraan yang didapat dari kebijakan pemerintah (Khalifah) dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Umat muslim yang hidup dalam negara yang menerapkan sistem Islam, mendapatkan berbagai fasilitas dari hasil harta kepemilikan umum.

Namun, di masa sekarang gambaran seperti ini belum bisa ditemui. Selain masyarakat belum punya gambaran, juga pihak pembuat kebijakan yang tidak menerapkan sistem Islam. Sistem kehidupan yang menganut pada peradaban Barat justru dijadikan pedoman. Yang mana, negara sebagai pelayan rakyat tidak berlaku. Justru negara mengambil keuntungan dari kerja keras rakyat.

Banyak kebijakan yang diambil seolah menguntungkan rakyat, tapi justru sebaliknya. Banyak sekali dana-dana yang tidak tepat sasaran. Misalnya saja, dana desa. Sebut saja satu daerah di Ngawi, Jawa Timur, seperti diberitakan Liputan6.com, sebagian besar desa di kabupaten ini, belum dapat mencairkan dana desa tahap pertama 2020. Alasannya adalah karena belum memasukkan anggaran pendapatan belanja desa ke aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi mencatat hingga akhir Februari baru sekitar 15 desa dari total 213 desa di Ngawi, Jawa Timur yang mengajukan pencairan dana desa tahap pertama.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, bahwa “Dana desa baru terserap sekitar Rp5 miliar dari 15 desa yang berada di lima kecamatan berbeda.” Hal ini dikatakan kepada wartawan, pada hari Rabu, 11 Maret 2020, yang dilansir dari Antara.

Desa yang belum bisa mencairkan dana desa, terdapat di berbagai daerah, seperti di Ngawi dan Ponorogo. Diakibatkan oleh beberapa desa belum bisa memasukan APBDes ke aplikasi siskeudes. APBDes ini, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk mengetahui program apa saja yang akan dibuat dan berapa besar dana yang dibutuhkan oleh masingmasing desa di daerah.

Sekilas program dana desa nampak bagus. Selain tujuannya untuk meningkatkan ekonomi desa juga pembangunan di desa. Namun dibalik itu terdapat tujuan tersendiri, yaitu pemberdayaan mayarakat desa. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk memandirikan desa. Dengan semua ini desa dilatih tidak bergantung dengan pemerintah. Tapi, harus mandiri dengan memanfaatkan potensi desa. Inilah bentuk nyata pelepasan tanggungjawab pemerintah ke desa.

Banyak sekali program desa yang disesuaikan dengan potensi desa. Namun, sering kali programnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Ambil contohnya saja, seperti pasar desa yang disulap menjadi wisata. Tempat-tempat wisata di desa ditingkatkan dengan cara memperbaiki jalan desa, membuat taman-taman bermain, membuat tempat-tempat berfoto, dll.

 Semua yang disulap menjadi wisata bertujuan membidik peningkatan daya beli di luar desa. Harapannya adalah, masyarakat sebagai pedagang kecil mengalihtugaskan pekerjaan mereka dari pedagang kecil menjadi masyarakat desa yang siap sebagai guide di desanya. Harapan yang disambut masyarakat dengan baik. Karena seolah desa mereka telah maju dengan pariwisata, sementara pekerjaan mereka menjadi ringan. Akibatnya masyarakat enggan berusaha maksimal, seperti di masa mereka memiliki pasar rakyat yang mereka berkesempatan mengembangkan hartanya. Ini memunculkan budaya malas di masyarakat dan secara otomatis masyarakat menjadi konsumtif. Lantas yang diuntungkan adalah para pemilik modal.

Semua telah jelas, bahwa program-program desa lebih menguntungkan pemilik modal, sedangkan masyarakat di jadikan konsumtif untuk menggerakan perekonomian. Sebagaimana yang sudah khalayak ketahui, bahwa Ngawi menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jatim. Alih-alih mengangkat mereka supaya sejahtera justru malah mereka dijadikan objek roda perekonomian.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem islam untuk sejahterankan masyarakat. Di dalam islam negara berkewajiban untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas, memberikan modal bagi yang membutuhkan dengan tanpa riba, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan gratis dan berkualitas. Negara, wajib menjaga supaya tidak inflasi sehingga kebutuhan pokok rakyat tidak melambung tinggi.

Lantas dari mana dana didapat oleh negara untuk rakyat? Semua dana pemy dan kesejahteraan rakyat, sejatinya bisa didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Berbeda memang, antara cara pandang sistem Islam dengan sistem kapitalis. Pasalnya asas yang dipakai oleh sistem Kapitalisme adalah kemaslahatan. Sedangkan sistem Islam berasas kepada kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme menjadi sebuah ‘keniscayaan’ bahwa pemilik modallah yang berhak untuk menguasai berbagai sektor penting termasuk SDA yang posisinya sangat menguntungkan bagi para Kapitalis. Pengelolaan potensi SDA dalam sistem Kapitalisme banyak membawa kerusakan. Ironis, SDA Indonesia dibawah pengelolaan sistem Kapitalisme telah berhasil melegalkan asing untuk mengintervensi berbagai kebijakan.

Dalam sistem Islam Sumber Daya Alam (SDA) yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan semua manusia dan penunjang kehidupan mereka di dunia. Ini disalurkan kepada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, laborat penelitian dan sarana lainnya, yang kesemuanya untuk memenuhi hajta hidup rakyat.

Pengelolaana SDA tidak boleh diserahkan kepada swasta tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Dalam sistem ekonomi Islam SDA termasuk dalam kategori kepemilikan umum, sehingga harus di kuasai oleh negara dan hasilnya untuk rakyat. Dan sebagai sarana memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup sejahtera dan makmur serta jauh dari kemiskinan. Allah SWT, berfirman:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (Q.S. Al-Baqarah : 29)

Dalam hadits juga dikabarkan bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal.

Rasulullah Saw, bersabda: “Orang-orang (Masyarakat) bersekutu dalam hal; air, padang gembalaan dan api” (H.R. Abû ‘Ubaid).

Hadits ini juga menegaskan bahwa yang termasuk harta milik umum yang menguasai hajat hidup masyarakat adalah semua kekayaan alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk mengeksploitasinya.

Jadi jelaslah, dana desa yang dibutuhkan oleh rakyat, sejatinya bisa diatur sedemikian rupa dengan memanfaatkan SDA. Penyaluran secara serempak dari pusat hingga daerah dengan cara alokasi dana di ranah fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok rakyat. Kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga pemenuhan hajat.

Sementara untuk kebutuhan pariwisata, bisa saja diambil kebijakan dengan tidak mengesampingkan kepentingan, keamanan dan kebutuhan pokok rakyat. Menjaga adanya para pengusaha yang menguasai mata pencaharian rakyat, menjaga kesehatan masyarakat dengan edukasi kesehatan juga menjaga para pengunjung yang berasal dari orang asing dengan segenap peradabannya.

Wallahu alam bisawab

Ngawi, 26 Maret 2020