Oleh : Zai (aktivis mahasiswi)

Mendengar kebijakan nyleneh di tengah wabah Corona membuat kita hanya bisa termanggut-manggut. Bagaimana tidak,  kebijakan membebaskan puluhan ribu narapidana dengan alasan pencegahan covid-19 menuai berbagai kritik tajam. Hal ini disebabkan ada beberapa kriteria narapidana yang dinilai tidak tepat untuk membebaskannya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Data tersebut dirilis per Sabtu (4/4) pukul 14.00 (CNN Indonesia 4/4/20)

Dari beberapa kriteria narapidana yang akan dibebaskan, koruptor adalah kriteria yang paling dikritik. Mencermati sikap istimewa yang sudah banyak diberikan pada napi koruptor. Pemerintah dianggap mencari momen untuk memperbanyak cara melepaskan koruptor dari jerat hukuman. Sekali lagi, ini menunjukkan bukti tiadanya keseriusan pemerintah atasi masalah kriminalitas khususnya korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman atau akrab disapa Zen menilai wacana yang dilontarkan Kemenkum HAM tidak tepat. Zen memaparkan beberapa alasannya. Pertama, dibandingkan kasus kriminal lainnya, narapidana kasus korupsi jumlahnya tidak banyak.

“Rencana Kemenkumham mengeluarkan napi koruptor, saya pada prinsipnya tidak sepakat. Jumlah napi tindak pidana korupsi itu sangat sedikit dibandingkan jumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Sehingga jika dikeluarkan, itu tidak menjamin menjadi pengurang yang signifikan,” ujar Zen, Kamis (2/4).

Kedua, kasus korupsi bukanlah kejahatan biasa. Korupsi adalah kasus kejahatan serius. Sehingga langkah Kemenkumham membebaskan narapidana kasus korupsi dinilai tak tepat.

“Sedangkan korupsi bersama dengan kejahatan terorisme dan narkotika khususnya bandar itu adalah kejahatan yang sangat serius. Sehingga tidak tepat jika mereka dikeluarkan dalam situasi COVID-19 ini,” ucap Zen.

Zen memaparkan alasan lain yakni kondisi Lapas khusus korupsi seperti Lapas Sukamiskin bukanlah lapas dengan kondisi over kapasitasnya. Sehingga wacana membebaskan narapidana kasus korupsi ini dengan pertimbangan pencegahan Corona, bukan langkah yang tepat. Zen menyarankan agar cukup dilakukan protokol kesehatan saja di Lapas Sukamiskin. (Merdeka.com 2/4/20)

Hal lain yang semakin membuat kita termanggut-manggut adalah alasan penghematan anggaran dengan pembebasan narapidana. Padahal ini justru bisa memunculkan masalah baru berupa peluang kriminalitas yang bisa dilakukan mantan napi di tengah kondisi ekonomi yang buruk.  Sehingga, keamanan ditengah masyarakat tidak terjamin selain itu malah akan membebani anggaran dikarenakan muncul permasalahan yang baru.

Lalu bagaimana solusi hal tersebut? Sebagai umat Islam, kita telah dibekali seperangkat aturan yang lengkap dari Allah SWT. Sudah sepantasnya kita merujuk apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Diantaranya :

1. Hukuman bagi koruptor adalah jelas dan tegas yakni potong tangan bahkan sampai hukuman mati apabila sudah mencapai diluar batas pemakluman syariat dengan terlebih dahulu menelusuri musabab tindak korupsi oleh pelaku. Pembelaan akan diberikan namun, apabila seluruh bukti sangat kuat hukuman akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  Hukuman ini pasti akan menjerakan koruptor, sehingga tidak ada lagi yang berani korupsi. Apabila dibandingkan dengan saat ini, hukuman koruptor tidaklah berarti bahkan banyak diberi kemudahan seperti wacana pembebasan di tengah pandemi. Maka wajar, rantai korupsi tiada henti.

2. Pencegahan Wabah sesuai ketentuan Syariat yakni lockdown total, dengan ketentuan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini menjadi solusi paling efektif yang sudah pernah dibuktikan sejarah, sehingga tidak perlu ada pembebasan tahanan.

Hal-hal tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan dalam sistem kapitalistik yang hanya berorientasi  pada keuntungan materi. Maka dengan penerapan Syariat Islam Kaffah dalam bingkai khilafah yang akan mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru karena tersolusi dengan sistemik.

Allahua’lam bi sawab