oleh: Yuliatin

Di tengah derita pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) masyarakat diminta untuk berdiam diri dirumah, aktivitas diluar rumah sangatlah dibatasi hanya sekedar jika ada kepentingan yang mendesak, ini bertolak belakang dengan kebijakan baru dari Menkumham yang telah membebaskan puluhan ribu narapidana

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. (CNN Indonesia, 04/04/2020)

Menkumham mengabarkan data dari Ditjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) bahwa narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani pidana 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. (Merdeka.com)

Koordinator Divisi Korupsi Politik Donald Farris menilai, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi PP 99/2012 hanyalah akal-akalan agar narapidana korupsi menjadi lebih cepat keluar dari selnya. (Kompas.com)

Kebijakan pembebasan narapidana ini tentu menuai kecaman publik. Pemerintah dianggap mencari kesempatan untuk memperbanyak cara melepaskan para koruptor dari jerat hukuman, dengan dalih menyelamatkan narapidana dari ancaman wabah corona dan penghematan anggaran. Pikiran yang sehat tentu tidak akan setuju dengan kebijakan ini, membebaskan narapidana dengan dalih agar tidak terjangkit wabah corona tentu ini akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait stay at home kepada masyarakat, pemerintah mengecam bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa kepentingan mendesak akan ditahan, tetapi mengapa yang ditahan justru dilepas dengan cepat?

Mencermati sikap istimewa yang telah diberikan kepada narapidana koruptor, menunjukkan bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam mengatasi masalah kriminalitas khususnya korupsi, sebab dengan keringanan percepatan pembebasan narapidana akan mengakibatkan lahirnya para koruptor-koruptor baru. Selain itu kebijakan ini justru bisa memunculkan masalah baru bagi para mantan narapidana berupa peluang kriminalitas yang bisa dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang tidaklah stabil.

Bagaimana cara Islam mengatasi tindak kejahatan korupsi tanpa menuai masalah baru?
1. Sistem penggajian yang layak. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasullullah dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.
2. Larangan menerima suap dan hadiah. Rasulullah bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).
3. Perhitungan kekayaan. Umar bin Khaththob selama menjadi khalifah telah mencontohkannya, ‘Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal.
Bila gagal, ‘Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada baitul mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Inilah pembuktian yang terbaik.
4. Teladan pemimpin. Keteladanan dari para pemimpin telah dilakukan Khalifah ‘Umar yang menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin ‘Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik baitul mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.
5. Hukuman setimpal. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.
6. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. (Muslimahnews, 17 September 2019)

Kebijakan percepatan pembebasan tindak kejahatan penggiat korupsi dengan alasan wabah corona tidaklah dibenarkan sebab sangat jelas akan menuai masalah baru. Kebijakan yang paripurna yang dapat mengatasi masalah dengan tuntas hanyalah dengan solusi-solusi Islam. Solusi Islam sebagaimana yang telah Rasullullah ajarkan tidak akan terealisasi disistem kapitalis sekuler saat ini yang lebih mengutamakan manfaat diatas syari’at. Solusi untuk mengatasi seluruh permasalahan akan terlaksana apabila hukum Allah diterapkan dalam kehidupan.

Wallahu’alam bish showwab