Oleh: Aulia Rahmah (Kelompok Penulis Pemerhati Umat)

 

Mahalnya rasa simpati di tengah pandemi, meringankan langkah DPR RI untuk merivisi UU minerba. Banyak pakar mengritik langkah DPR ini, ada yang menyatakan bahwa RUU minerba ini hanya membahas persoalan investor, bukan persoalan kesejahteraan rakyat. Apalagi Indonesia kini sedang berduka, namun DPR berdalih revisi ini dilakukan untuk memperbesar pemasukan negara dari sektor tambang (Media Indonesia, 11/12/2019)

     Jika kita mengamati fakta dilapangan, maka akan kita dapati lemahnya negara ketika berhadapan dengan maskapai tambang besar. Revisi ini dilakukan juga atas desakan 7 tambang batubara raksasa yang akan segera terminasi. Umumnya merupakan generasi pertama dengan kapasitas produksi besar, bukan karena inisiatif DPR yang berusaha untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi covid 19.

     Negara juga kerap memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti makin menurunnya penerimaan negara dari sektor tambang ini. Negara juga membela maskapai tambang dengan mengkriminalisasi anggota masyarakat yang menolak operasi pertambangan di daerahnya. Negara juga mengabaikan hak-hak rakyat atas kompensasi yang harus diterima warga  terhadap dampak negatif yang menimpa, seperti korban nyawa yang meninggal akibat galian tambang.

Ada banyak sebab mengapa negara kehilangan potensinya dan cenderung melemah. Dalam hal ini gagal mengurusi utusan rakyat, dan gagal pula mengelola harta milik rakyat yang diamanahkan untuk diproduksi dan didistribusikannya sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Penyebab negara lemah, di antaranya:

  1. Negara memandang minerba hanya sebatas komoditas semata, bukan menempatkan kekayaan minerba dalam kerangka cadangan strategis serta ketahanan kedaulatan energi sebagai modal untuk menjalankan wewenangnya sebagai pemelihara kehidupan rakyat.

     Sempitnya pandangan terhadap kekayaan alam ini, ditambah sikap individualis, oportunis maka pemerintah mudah saja mengobral harta rakyat kepada maskapai tambang besar walau negara banyak dirugikan, asal kursi jabatan masih diduduki, mereka menganggap aman saja.

  1. Negara mengikuti regulasi asing, seperti IMF dan World Bank yang memberikan resolusi swastanisasi atas kekayaan alam. IMF dan World Bank memberi kompensasi kepada negara berupa dana pinjaman untuk membiayai kelangsungan kehidupan negara dalam menjalankan wewenangnya. Negara tidak menyadari bahwa regulasi ini membawa pada jurang kemiskinan struktural.

Selama negara terus mengikuti arahan para rentenir kelas kakap itu, maka selamanya Indonesia akan terus berkubang pada hutang riba. Saat ini pun Indonesia mengambil hutang lagi kepada IMF untuk menangani pandemi Covid 19.

  1. Persepektif negara dalam sistem Demokrasi sekuler adalah menjalankan fungsi negara merupakan  bagian dari pekerjaan yang harus mendapatkan kompensasi uang, negara cenderung berubah menjadi negara korporasi, yang lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan besar dan mengorbankan kepentingan rakyat. Bahkan tak jarang kita menemukan fakta, negara menjadi bagian dari pelaku bisnis itu sendirii. Seperti yang diungkapkan menteri kesehatan, Sri Mulyani baru – baru ini bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai APD bagi negara lain di tengah pandemi Covid 19, sebab Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu (m.jpnn.com 27/3)

     Sudah jamak diketahui, dalam sistem Demokrasi Kapitalisme, kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam hal ini DPR RI hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan melindungi kepentingan maskapai tambang besar, rakyat kembali terhalang untuk mengambil manfaat dari barang tambang.

     Sedangkan Islam memandang bahwa tujuan mengelola negara dan segala bentuk potensinya adalah bagian dari ibadah yang sudah ditentukan tata cara dan contohnya. Bercermin dari peradaban Islam di masa Rosulullah Saw dan kekhilafahan, kita dapati bahwa berpolitik menurut sistem Islam adalah mengurusi urusan umat, bukan untuk mengumpulkan trik dan inisiatif untuk mengangkangi dan menkarah harta amanah rakyat.

     Demokrasi Kapitalisme bukanlah sistem yang manusiawi, ditopang oleh aparatur negara yang individualistik, serakah, liberalis dan minim simpati membuat perjuangan rakyat untuk hidup semakin berat. Di tengah wabah pandemi saat ini sangatlah urgen menghadirkan sistem yang manusiawi, sistem yang menjamin kesejahteraan, sistem yang berasal dari Dzat yang Maha Baik, Allah Swt yakni sistem Khilafah Islamiyah sesuai dengan firman-Nya “Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang kholifah di bumi.” (Alquran :2: 30). Semoga Allah memberi kekuatan dan kesabaran kepada para  pejuang Syariah dan Khilafah serta menurunkan pertolonganNya kepada Umat Islam sehingga laik hidup dibawah sistem khilafah yang agung, aamiin …Wallohu A’lam.