Oleh: Yunita Sari, S.pd (Pemerhati Masalah Sosial Andoolo,Sulawesi Tenggara)

Wabah pandemik Virus Corona ( Covid-19) hingga hari ini masih menggemparkan publik dunia. Kecepatan penyebarannya yang tidak terduga membuat dunia dicekam ketakutan. Tak terkecuali Indonesia.

Dengan telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nonalam, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona (CNN Indonesia,05/042020).

Alasan utama program ini adalah lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini menjadi tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima. Seperti diketahui corona merupakan virus yang menyebar melalui prantara, salah satunya adalah manusia.

Namun menjadi mengada-ada ketika berbicara soal napi koruptor, karena notabene sel napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Jika benar upaya pembebasan napi korupsi demi mencegah corona, maka usaha tersebut jelas kurang tepat. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini seharusnya menggunakan metode lookdown, yakni menutup akses keluar masuk lapas. Dengan demikian, virus tak akan masuk dan menjangkiti para napi.

Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan besar, benarkah usulan tersebut karena adanya wabah corona? Atau hanya sesuatu demi memuluskan upaya pembebasan napi koruptor?

Sosok pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan kebaikan, pada akhirnya rakyatlah yang selalu dikecewakan dengan manisnya slogan dan jargon-jargon yang mereka ucapkan. Seolah pemerintah sedang mempertontonkan kegagalannya dalam mengurusi negara ini. bagaimana tidak, ditengah wabah ia mengambil langkah yang cepat namun tidak tepat.

Karena akan sangat sulit memperbaiki individu-individu yang bermasalah dan tersandung kasus hukum. Sebab sistem hidup sekuler kapitalis yang saat ini diterapkan telah membuat kehidupan sangat sempit dan sulit.

Sangat berbeda jika syariat Islam yang diterapkan, sebab syariat Islam sangat jelas dalam mengatasi setiap tindakan pelanggaran hukum. Penjara tidak pernah mengalami over capasity akibat kelebihan penghuni lapas. Karena setiap kasus mampu diselesaikan secara sempurna.

Sehingga wajar jika sistem Islam diterapkan, kriminalitas dan angka kejahatan dimasyarakat sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Pun jikalau terjadi wabah penyakit yang membinasakan, seorang pemimpin yang menerapkan sistem Islam tidak akan terburu-buru melepaskan para napi yang belum selesai masa hukumannya.

Sebab napi yang dibebaskan namun tidak diberikan bekal yang cukup untuk kehidupannya justru akan menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah. Karena itu, wajiblah negara memenuhi dan memberikan bekal untuk menata hidupnya yang lebih baik selepas dari penjara. Hal ini akan menjadikan para mantan napi benar-benar berubah menjadi lebih baik.

Wallahu a’lam bissawab