Oleh: Rina Yulistina

Dunia internasional menilai Indonesia lambat menangani corona hal ini diungkapan dalam laporan The Sydney Morning Herald pemerintah Indonesia dinilai telah menyangkal penyebaran virus corona selama berminggu-minggu. Indonesia baru hanya menguji sekitar 1.500 orang dari sekitar 270 juta total penduduk. Tentu jumlah tersebut terbilang rendah dari negara lain yang jumlah populasinya di bawah Indonesia.

Bahkan kebijakan dalam mengatasi corona pun nampak mencla mencle tidak tegas. Pemerintah sangat enggan untuk memutuskan lockdown. Dari sini rakyat faham bahwa pemerintah tak sudi menanggung biaya hidup rakyatnya selama lockdown.

Rakyat di biarkan untuk memenuhi hajat hidupnya ditengah kondisi ekonomi yang carut marut, PHK besar-besaran, pedagang tak laku, rakyat pusing memikirkan supaya dapur mereka tetap mengepul.

Selogan di rumah saja menjadi fatamorgana, rakyat terjepit memilih mati karena korona atau mati kelaparan. Tak ada pilihan lagi selain mempertaruhkan nyawanya untuk sesuap nasi bagi keluarganya.

Anggaran Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial oleh peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, dinilai masih kurang. Ia mengatakan bahwa dalam pandemi virus corona seperti sekarang, tidak hanya kelas miskin saja yang keuangannya berdampak. Namun juga kelas menengah dan kelas rentan miskin.

Sehingga rakyatpun tak berharap banyak untuk mendapatkan bantuan dari program semacam itu, karena rakyat tak ingin terkena prank.

Disisi lain, DPR RI yang seharusnya menjadi penolong rakyat di tengah corona malah sibuk mengesahkan RUU Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang jelas-jelas telah ditentang September 2019 lalu, bahkan dalam aksi demo besar-besaran tersebut jatuh banyak korban.

RUU minerba ini sangat bermasalah, tak ada satupun yang pro pada rakyat. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merag Johansyah menyatakan begitu banyak pasal yang bermasalah diantaranya: (1) Dengan disahkan maka hilang sudah mata pencaharian rakyat sekitar tambang, (2) Pada isi pasal 165 cenderung melindungi pejabat korupsi yaitu dengan menghilangkan pasal pidana terdapat pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah, (3) Terdapat penambahan pasal yang berpotensi menambah pembongkaran dan perusakan lingkungan atas komoditas baru seperti logam tanah jarang dan radioaktif.

(4) Peluang land banking, perusahaan tambang akan bisa menguasai tanah dalam skala besar setidaknya 8 tahun, (5) Pasal 115 A bisa membuja peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang, (6) pasal 169 sebagai upaya pemutihan renegosiasi kontrak (PKP2B ) sehingga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang.

Sangat jelas kepada siapa sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja, dengan sengaja mereka menabur garam di luka menganga rakyat. Kekayaan tambang Indonesia yang begitu besarnya diobral ke pihak investor, dan para anggota dewan menikmati kucuran dana dari para investor karena telah berhasil mengolkan RUU.

Hal ini tak lepas dari kerjasama antara pemilik modal dengan para penjabat, sistem demokrasi yang berbiaya tinggi butuh para pemilik modal untuk menyokong para penjabat untuk naik tahta dan mempertahankan tahta. Dan para investor butuh para penjabat untuk memperkaya dirinya. Sungguh kejam demokrasi, lantas apakah kita masih yakin bahwa demokrasi menjunjung tinggi suara rakyat?

Demokrasi tidak akan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyat, yang ada hanya mengabaikan. Seandainya SDA Indonesia diperuntukan untuk rakyat, maka tak akan ada lagi rakyat yang mengorbankan nyawanya untuk sesuap nasi, APD bagi para medis tersedia dengan cukup, masker tumpah ruah. Namun sayang pemimpin negeri ini hatinya telah mati. Mereka tak lagi takut akan hari penghisapan meskipun mereka disumpah dibawah alqur’an.

“Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin segolongan rakyat kaum muslimin, lalu pemimpin itu meninggal sementara ia berlaku curang kepada rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi pemimpin tersebut.” (HR. Bukhari no. 7150, 7151 dan Muslim no. 142, 227)

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem Islam yang menghasilkan pemimpin yang sangat takut kepada Allah, kita bisa menengok bagaimana khalifah meriayah rakyatnya. Umar bin Khattab RA suatu kali pernah bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya akur akan dimintai pertanggungjawabannya.” terperosoknya seekor keledai saja membuat Umar khawatir apalagi nyawa manusia. Sungguh kita rindu dengan para pemimpin yang amanah. Semoga segera datang pertolongan Allah dan kita hidup dibawah naungan khilafah. Aamiin