Oleh: Sumiatun
Komunitas Penulis Jombang

Setelah ditunda karena banyak penolakan dan protes besar-besaran pada akhir September 2019 lalu, kini di kala pandemi corona masih menjadi fokus penanganan di tengah masyarakat, DPR RI dikabarkan bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 8 April 2020, kumparan.com, 07/04/2020.

Peran Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah

Rencana pengesahan RUU Minerba memicu reaksi publik, baik dari para ahli tambang, pakar hukum tambang, maupun koalisi masyarakat sipil. Hingga berbagai penolakan dan kecaman disampaikan baik kepada DPR maupun Pemerintah.

Begitulah ketika umat mau bersuara dan bergerak. Reaksi dari berbagai pihak pun mempengaruhi DPR dan Pemerintah. Meski tidak dibatalkan setidaknya pengesahan RUU Minerba bisa ditunda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) sebagai wakil dari pemerintah menunda pembahasan RUU Minerba dengan alasan memilih fokus dalam penanganan penyebaran Covid-19 dulu . Hal ini tertuang dalam surat nomor 529/04/SJN.R/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Kementerian ESDM Ego Syahrial meminta penundaan rencana rapat kerja pembahasan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Minerba pada 8 April 2020. Dan disusul surat DPR RI nomor DP/04787/setjen dan Bk-DPRRI/PS.07/04/2020. Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Pihak-pihak terkait yang telah diundang sebelumnya, yang semula dijadwalkan Rabu, 08 April 2020 ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Bisnis.com, 06/04/2020.

Kekayaan Minerba dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Bicara tentang Minerba, kita tahu betapa kaya negeri ini dengan sumberdaya mineral dan energi yang dihasilkan. Mulai dari timah, nikel, tembaga, emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, nuklir dan lainnya. Namun ironi, kekayaan itu tak mampu mewujudkan kemakmuran rakyat. Karena sebagian besar kekayaan alam tersebut pengelolaannya bukan oleh negara namun diserahkan kepada swasta asing. Karena negeri ini menerapkan sistem Kapitalisme dan sistem pemeritahan demokrasi. Pemerintah telah menjual kekayaan alam Indonesia kepada pihak swasta asing melalui produk Undang-Undang seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Undang-Undang tersebut disahkan oleh DPR dan memberi ruang bagi pihak swasta dan kapitalisme asing untuk berperan dalam mengelola sumber daya Mineral dan energi di Indonesia. Maka bisa diketahui untuk siapa keuntungan dari pengelolaan sumberdaya mineral dan energi Indonesia ini.

Tata Kelola Mineral dan Batu Bara dalam Islam

Islam sebagai sistem yang khas telah mengajarkan dalam sistem ekonominya tentang jenis kepemilikan dan pengelolaannya. Dalam Islam kepemilikan dibedakan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun barang tambang termasuk di dalam kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari’ yakni Allah kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum tampak pada tiga macam, yaitu pertama, Merupakan fasilitas umum; kalau tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Kedua, Barang tambang yang tidak terbatas. Ketiga, Sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang fasilitas umum ini dalam sebuah hadits, dari segi sifatnya, bukan dari segi jumlahnya. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya : “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang dan api.” (HR. Abu Dawud).

Mengenai barang tambang (sumberdaya alam) dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Satu, Barang tambang yang jumlahnya yang tidak banyak menurut ukuran individu; Dua, Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi atau boleh dimilik secara pribadi. Terhadap barang tambang yang berjumlah kecil tersebut diberlakukan hukum rikâz; di dalamnya ada seperlima bagian harta ( yang harus dikeluarkan zakatnya ). Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Dalam sistem Islam, negara wajib mengelola barang tambang (sumber daya alam) dan melarang menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Jika negara ada keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam tersebut, negara bisa menyewa tenaga ahli untuk digaji. Dan hasil pengelolaan dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Khalifah (Kepala Negara) boleh dan bisa membagikannya secara langsung dalam bentuk benda yang dibutuhkan oleh rakyat atau dalam wujud layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Bisa juga dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.
Untuk pengelolaan barang tambang dijelaskan dalam riwayat Imam at-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal yang saat itu Abyadh meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah SAW meluluskan permintaan itu, namun segera diingatkan oleh seorang shahabat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir(ma’u al-‘iddu), maksudnya adalah tambang garam yang cukup besar dan kandungannya sangat banyak yang terkategorikan milik umum yang tidak boleh dikuasai individu. Maka Rasulullah SAW menarik kembali pemberiannya kepada Abyadh tersebut.

Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang menyatakan: Pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hamal berupa tambang garam yang terdapat di Ma’rab, namun kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya hal itu semata-mata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu ia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut laksana air yang mengalir, sementara air merupakan benda yang tidak pernah habis; seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali. Karena, sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api, dan air menyatakan, bahwa semua manusia bersekutu ( memiliki hak yang sama ) dalam masalah tersebut. Karena itulah, beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang untuk memilikinya.

Indonesia Jaya dengan Sistem Islam

Jika sistem ekonomi Islam ini diterapkan di negeri ini, maka dengan harta kepemilikan umum berupa mineral dan energi sumber daya alam yang dikelola oleh negara, menjadikan kemakmuran rakyat akan menjadi nyata. Bahkan negara tidak akan enggan membiayai rakyat di tengah menyebarnya wabah corona, keuangan negara bisa menjadi surplus karenanya. Dan ini hanya bisa kita wujudkan dengan penerapan sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah. Maka, mengapa masih menunda-nunda lagi? Saatnya kita kembali kepada sistem yang menyejahterakan rakyat yakni Islam.
Wallahu ‘a’lam bishshawab.