Oleh: Ummu Alkhalifi (Komunitas Setajam Pena)

Membumi sudah virus covid-19 atau lebih familiarnya dengan sebutan virus corona. Kini, virus ini semakin merebak hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Masyarakat pun kian panik dengan penuh rasa takut. Bermula di Wuhan China, virus ini membuat banyak jiwa melayang diambang kematian. Membuat rakyat kian goyah dan resah.

Keresahan itu tampak begitu nyata, ditambah lagi peran negara yang tidak menunjukkan adanya upaya yang serius dalam penanganan wabah pandemi ini. Setelah korban berjatuhan, tenaga medis kewalahan barulah negara kalang kabut melakukan penanganan. Parahnya lagi, bahkan banyak sekali ungkapan sekelas pejabat yang berkomentar remeh terhadap wabah ini, dengan anggapan virus ini akan hilang dengan sendirinya.

Inilah buruknya rezim saat ini, dimana letak kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya? Sangat jelas bahwa pemerintah saat ini nampak abai sebagaimana fungsinya sebagai pelayan dan pengurus rakyatnya. Sama sekali pemerintah tidak bertindak tegas dan sigap dalam penanganan wabah ini. Seperti halnya ketika para ahli menyeru untyk menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Tapi rezim saat ini enggan untuk melaksanakan, dengan alasan masalah perekonomian, rakyat masih diberi kebebasan, meskipun dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) justru membuat rakyat bingung dan serba salah.

Perlu dipahami bahwa lockdown akan berjalan jika peran pemerintah memadai, dengan menanggung dan mencukupi akan kebutuhan rakyatnya. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat, pemerintah sudah seharusnya bersedia menunjukan partisipasinya. Mungkn inilah alasan kenapa pemerintah enggan menerapkan karantina wilayah.

Walhasil prospek perekonomian Indonesia melambat hingga membuat beberapa sektor terpukul. Sebagaimana pernyataan anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menunjukkan kebijakannya untuk melindungi perekonomian rakyat kecil yang kian melemah dampak dari wabah pandemi ini. Karena rakyat yang berada di kalangan bawah yang paling rentan terkena dampak ekonominya. Seharusnya mereka yang menyandang buruh tani, perkebunan dan nelayan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Menurutnya dengan dana desa yang biasa diluncurkan bisa dialihkan untuk program pembelian produk pangan hasil panen di pertanian desa yang belum dipasarkan. (Kompas.com 21/03/2020).

Kenapa pemerintah masih bertele-tele dalam penanganan kasus yang terus merebak ditengah rakyat? Ini menunjukkan pemerintah dalam penanganan kasus yang bukan main imbasnya pada rakyatnya ini begitu santai. Jelas ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak mampu lagi menopang akan biaya dan kebutuhan rakyat, bahkan saat situasi mendesak pun. Namun ini bisa menjadi sesuatu yang dikatakan lumrah, ketika memang kondisi keuangan benar-benar tidak ada. Disaat kondisi seperti ini berbeda halnya ketika sistem yang diberlakukan adalah Islam, sebagaimana yang pernah dialami Khalifah Umar.

Disaat situasi kian mencekam dan kebutuhan rakyat terus mendesak, langkah yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khathab dalam memulihkan kembali kekrisisan adalah dengan meminta bantuan kepada wilayah lain dalam daulah. Yaitu daerah – daerah yang lebih berada dan mampu untuk memberikan bantuannya. Dengan bertindak cepat, karena kondisi keuangan di Baitul Mal tidak lagi mencukupi. Dengan bersegera Khalifah Umar mengirimkan surat kepada para Gubernur di wilayah yang lebih kaya.

Para gubernur yang dengan sigapnya ketika ada perintah dari seorang Khalifah, segera menghantarkan bantuan kepada pusat berupa bahan pangan ataupun pakaian. Ath-Thabari menuturkan, “Orang pertama yang datang kepada Khalifah Umar adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia membawa empat ribu kendaraan berisi makanan. Abu Ubaidah menangani pembagian makanan untuk orang-orang di sekitar Madinah. Ketika kembali, Abu Ubaidah diberi empat ribu dirham. Abu Ubaidah berkata, ‘Saya tidak memerlukannya, wahai Amirul Mukminin. Saya hanya menginginkan Allah, jangan menyertakan dunia.’ Abu Ubaidah tidak menerimanya. Khalifah Umar berkata, ‘Ambillah, tidak apa-apa bila kau tidak menginginkannya.’ Abu Ubaidah tetap enggan. Khalifah Umar berkata, ‘Ambillah, saya dulu pernah ditugaskan Rasulullah seperti ini, Beliau berkata kepadaku seperti yang saya katakan padamu. Saya pun mengatakan kepada beliau seperti yang kau katakan kepadaku. Kemudian beliau memberiku.’ Abu Ubaidah menerimanya kemudian pulang bersama orang-orangnya lalu Khalifah Umar memeriksa kondisi rakyat.”

Inilah bukti kesigapan dari seorang pemimpin kaum muslim dalam menghadapi masalah krisis. Ketika pemerintah tidak lagi mampu mencukupi semua kebutuhan. Agar bantuan segera terupayakan dan memulihkan kondisi kedaruratan yang ada. Dan juga perlu dipahami bahwa, ada semangat tersendiri dalam ukhuwah islamiyah para gubernur yang siap saling menopang, serta sigap menyiapkan dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Ini semua akan berjalan dan bisa dilakukan dengan adanya spirit menerapkan syariat Islam, khususnya pengelolaan pemerintahan, bantuan dari daerah ke pusat dalam hal kedaruratan masalah perekonomian.

Adakah saat ini seorang pemimpin yang dengan kesigapannya mengupayakan kepeduliannya pada umat? Yang ada hanyalah pemenuhan dalam kepentingan dunia mereka dalam berkuasa. Tanpa merasa ada rasa iba menikmati kehidupan, kemewahan, hingga berlebihan diatas jeritan rakyat yang berada dikalangan bawah.
Wallahualam bishowab.