Oleh : Kiki Nadia Wati

Semenjak dinyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang terjangkit Covid-19 sentak membuat resah masyarakat. Hal ini, menjadi pusat perhatian banyak khalayak, karena khawatir ikut menjadi korban selanjutnya.

Belum usai masalah ini, masyarakat pun di kejutkan dengan program pemerintah untuk membebaskan napi guna mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Program asimilasi di rumah bagi napi, diharapakan dapat mengurangi risiko bertambahnya korban.

Sudah lebih dari 30 ribu napi yang telah dibebaskan. Pembebasan besar-besaran tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Belum genap satu bulan, faktanya banyak dari napi yang ikut dalam program asimilasi ini membuat ulah kembali. Mulai dari kembali untuk mencuri, menjadi bandar narkoba, bahkan ikut dalam aksi vandalisme. Hal ini, seraya membuat kepanikan dan rasa takut tersendiri bagi masyarakat.
Seperti yang telah dikutip di TEMPO.CO, Jakarta – Penangkapan terhadap lima orang pemuda yang menyebarkan ujaran kebencian dan aksi vandalisme di wilayah Tangerang Kota, berhasil mengungkap adanya dugaan aksi kejahatan terorganisir di tengah wabah Corona.
“Mereka merencanakan pada tanggal 18 April 2020 akan melakukan aksi vandalisme secara bersama-sama di kota besar di Pulau Jawa ini,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Sabtu, 11 April 2020.
Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah tidak menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak kebijakan percepatan pembebasan napi.

Pemerintah terkesan abai dan tidak preventif dalam memberikan rasa aman pada publik. Bukannya mengurangi masalah, justri kini menambah masalah dan kecemasan baru.
Ini membuktikan, bahwa sistem kapitalisme sama sekali tidak memberikan solusi yang komfrehensif. Paradigma kapitalistik saat menghadapi wabah menolak peran agama pada pengaturan kehidupan. Sehingga sikap pertama yang ditunjukkan adalah menihilkan keterlibatan Tuhan.

Sekulerisme tidak mengenal konsep ikhtiar. Akibatnya, keadaan manusia menjadi kacau, kepanikan merajalela dimana-mana. Para penguasa tidak satu suara dalam menyikapi hal tersebut.
Belum lagi kebijakan untuk melakukan asimilasi dirumah kepada para napi. Hal ini justru menambah persoalan baru. Tentu semua masalah ini tak lepas dari tata kelola kehidupan kapitalisme sekuler, yang selalu bermain untung rugi. Tak perduli, apakah masyarakat benar-benar terjamin keamanannya.

Berbeda dengan Islam. Solusi yang ditawarkan islam saat menangani wabah sangatlah komfrehensif, tidak hanya itu kebijakan yang diambil untuk menangani wabah justru benar-benar merujuk kepada kepentingan dan keamanan rakyatnya. Ketika terjadi wabah di suatu wilayah, maka kepala negara (khalifah) akan menelusuri wilayah sumber kemunculan virus ini. Kemudian menutup segala akses yang bisa membuat penyebaran penyakit meluas (lockdown).

Bukan hanya itu, negara juga menjalankan kewajiban untuk melayani rakyat dengan cara menjamin kesehatan berupa pengobatan gratis,mendirikan rumah sakit, menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, memberikan edukasi dan informasi yang benar terkait virus ini pada masyarakat agar tak dianggap remeh, negara menjamin kebutuhan pokok selama masa lockdown, serta negara menjaga akidah umat agar ketakwaan tetap terjaga.
Begitulah islam saat menangani wabah, sehingga tak perlu mengambil kebijakan yang kiranya dapat menambah kecemasan dan ketakutan pada masyarakat. Apalagi, jika sampai membuat resah dan menghilangkan rasa aman pada masyarakat.

Wallahu’alam.