Oleh: Ludfi L.P (Mahasiswa Kampus Jember)

Wabah pandemi virus Covid-19 masih menggemparkan dunia hingga hari ini. Jumlah angka positif terjangkit virus corona semakin bertambah setiap harinya. Di Indonesia, hingga Minggu 22 Maret 2020 sebanyak 514 orang terkonfirmasi positif corona (JPPN.com). Solusi penanganan dari pemerintah masih pada kebijakan Social Distancing dan Physical Distancing, belum kepada Lock Down. Padahal menurut Andri W Kusuma Pengamat dari Universitas Indonesia yang dilansir CNNIndonesia mengatakan kebijakan Lock Down sangat dibutuhkan agar tidak terlambat dalam menangani virus corona yang sudah menyebar luas. Menurut Andri seharusnya pemerintah lebih mengedapankan kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat dibandingkan stabilitas ekonomi. Padahal menurut Andri stabillitas ekonomi tanpa kebijakan Lock Down pun sudah tidak stabil dan sudah kehilangan kepercayan orang asing yang ditandai dengan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Dan tidak seharusnya pula pemerintah berpura-pura menyatakan kalau ekonomi Indonesia baik-baik saja. Jika lock down diterapkan oleh pemerintah khawatir mengancam stabilitas ekonomi, maka tidak diterapkan pun stabilitas ekonomi di Indonesia sejak awal sudah tidak aman.

Menurut Dinda Nuur Annisa Yura Ketua Badan Ekssekutif Nasional Solidaritas Perempuan, melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4) yang dilansir oleh alenia.id berpendapat bahwa berbagai langkah kebijakan yang diambil, mencerminkan sikap pemerintah yang tidak tegas, lepas tanggung jawab, dan bahkan mengandung potensi totalitarisme Negara. Dinda juga menilai, penanganan maupun tindakan oleh pemerintah tidak diperhitungkan secara cermat. Selain itu, menurutnya wabah Covid-19 merupakan cerminan kegagalan sistem ekonomi global dalam menangani virus maupun konteks pembangunan yang merusak lingkungan. Tuturnya lagi bahwa pada kenyatannya sistem ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital mengahasilkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan krisis, tanpa bisa melindungi kesehatan masyarakat.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat dari melonjaknya wabah Covid-19. Sementara awal tereteksi virus Covid-19 pada 2 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan berbagai pernyataan yang tidak relevan seperti promosi pariwisata melalui pendengung media social (buzzer) dan diskon pesawat. Dan juga seruan lainnya yang tidak sesuai seperti ajakan rencana tes cepat (rapid test) dan isolasi mandiri. Bahkan, berencana menerapkan darurat sipil, apabila keadaan dinilai abnormal atau sangat memburuk (alenia.id)

Kapabilitas Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19
Dalam kasus diatas jelas pemerintah terlihat tidak memiliki kapabilitas yang cukup dan serius dalam menjaga kesehatan rakyat, terutama dalam penangan kasus wabah Covid-19 ini. Seiring bertambahnya korban Covid-19, semakin membuat rakyat khawatir karena akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi yang tidak baik. Pemerintah juga dianggap tidak terbuka dalam mepublikasikan jumlah positif corona yang sesungguhnya. Kasus ini diibaratkan seperti gunung es, yang hanya diketahui permukaannya saja tapi sebenarnya yang dibawah permukaan jauh lebih banyak. Buktinya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) melaporkan dari 1.500 orang yang menjalani rapid test, ternyata ada 600 orang yang positif corona. Dan ini hanya terjadi di dua komunis saja, jika dilakukan secara massal, jumlah pengidap positif corona pasti akan berlipat ganda.

Di sistem saat ini, wajar hal ini terjadi pada pemerintahan Kapitalisme. Di tengah-tengah rakyat sedang diuji dengan adanya wabah Covid-19 para penguasa rela menjual dirinya kepada penjajah dengan mengorbankan keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Buktinya, di tengah krisis faskes, APD dan balada ngorek sumbanagn rakyat, poroyek IKN terus dilanjutkan. RUU Omnibus law dan minerba juga siap untuk digoalkan. Pembayaran zakat minta dipercepat dan puluhan napi dan koruptor kelas kakap pun siap dibebaskan. Oleh karenanya jika masyarakat tetap harus berharap kepada pemerintahan yang seperti ini, kesejahteraan rakyat hanyalah tinggal impian semata.

Demikian wajah sesungguhnya sistem pemerintah saat ini dengan ideologi Kapitalisme dalam menimbang urusan yang selalu diukur dengan uang dan keuntungan. Kesehatan dan keselamatan yang harusnya menjadi prioritas utama yang harus dijaga justru dinomorduakan oleh kepentingan uang dan keuntungan.
Peran Pemimpin di Dalam Kepemimpinan Islam.

Sikap abai yang dilakukan pemerintah melepas tanggung jawab atas keselamatan rakyatnya meski harus kehilangan nyawa sekalipun. Padahal seorang pemimpin di dalam kepemiminan Islam berfungsi sebagai Junnah atau perisai untuk melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin kelak oleh Allah akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya yang telah ia mimpin.
Menjaga rakyatnya dalam kondisi baik dan selamat adalah kewajiban pemerintah.

Sehingga Islam diterapkan dalam bentuk kepemerintahaan sejatinya adalah fitroh yang sesuai dengan hari nurani manusia. Rakyat merasa aman tanpa ada takut sedikit pun jika harus meminta dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani kasus wabah virus corona seperti yang terjadi saat ini. Kebutuhan penting yang rakyat butuhkan saat ini adalah memiliki pemimpin islami dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan ideologi Islam, yang hal itu hanya bisa diwujudkan dengan penegakan Khilafah Islamiyah di tengah-tengah umat.

WaLlahu alam bishowab.