Oleh: Syarifah (Forum Pena Dakwah Maros)

jpnn.com, BOGOR – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona. Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu, (Jumat, 27 Maret 2020).

Saat ini beberapa wilayah di indonesia telah masuk dalam zona merah karena terjangkit covid-19. Sudah banyak Nakes (Tenaga Kesehatan) yang telah gugur dalam menangani kasus pasien Covid-19 ini.

Di tengah merebaknya dampak covid-19 pada masyarakat indonesia saat ini tentunya APD (Alat Pelindung Diri) sangat dibutuhkan terlebih kepada para Nakes (Tenaga Kesehatan). Tentunya demi keselamatan bersama sebagai ikhtiar kita agar terhindar dari penyebaran Covid-19 pada saat menangani pasien. Karena penyebaran virus ini sangat mudah antara manusia dengan manusia yang lain.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil APD (Alat Pelindung Diri) terbesar, oleh karenanya penguasa mengambil peluang dalam hal ini memproduksi APD kemudian mengekspornya ke beberapa negara seperti ke korea selatan dan jepang. Di mana mereka mengatakan bahwa mereka melakukan ekspor tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19.

Seperti yang dilansir dalam berita: JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap akan mengekspor alat pelindung diri (APD) ke negara lain tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19. Sebab, kata dia, Indonesia selaku salah satu penghasil APD terbesar juga telah memiliki kontrak pemenuhan suplai APD ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang, (Selasa, 14 April 2020)

Namun pada faktanya ternyata banyak yang mengeluh karena kurangnya APD yang tersedia. Seperti di lansir dalam berita “Jakarta, Beritasatu.com pada hari Minggu, 29 Maret 2020 yakni, “Namun demikian, kapasitas produksi yang dimaksud barulah angka di atas kertas. Karena itu tak megherankan bila di lapangan ditemukan banyak keluhan adanya kekurangan APD. Menurut Agus, terdapat 28 perusahaan produsen APD namun baru lima yang sudah beroperasi sejak awal sedangkan sisanya masih persiapan dan baru berproduksi awal April 2020.”

Melihat fakta seperti ini sungguh ironis karena ucapan menkeu tidak sesuai dengan action. Beliau berdalih tetap memperhatikan kecukupan didalam negeri, namun faktanya kelangkaan dimana-mana. Di saat banyak para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19 justru tidak terlindungi dengan benar. Sehingga rakyat sendirilah yang bergotong royong untuk mencukupi kebutuhan APD para tenaga medis.

Begitu ringan dan lihainya pejabat negeri berdalih, seolah peduli pada rakyat namun faktanya tidak. Ini membuktikan bahwa mindset berfikir kapitalis pada penguasa saat ini tidak pernah serius dan tulus meri’ayah (melayani) rakyat. Bisa dilihat dari lisan dan tindakan yang tidak sinkron menandakan wujud penghianatan terhadap amanat rakyat.

Penguasa seharusnya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibanding diluar negeri. Tak seharusnya bermental pengusaha/ pebisnis, karena posisi penguasa yakni meri’ayah syuunil ummah (melayani urusan umat). Karena Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada penguasa untuk menjadikan penyelamatan jiwa dan pemenuhan hak rakyat sebagai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Mereka takut kepada Allah bila tidak mengambil kebijakan dengan tepat.

Seharusnya Rasulullah SAW menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana menangani wabah. Semestinya membuang kapitalisme dan mengambil konsep islam dalam hal penanganan wabah.
Wallahu a’lam bishshowwab.