Oleh: Rinanda Ummu Syanum (Komunitas Setajam Pena)

Beberapa bulan lalu mata kita terbelalak dengan wabah yang menyerang kota Wuhan, Cina. Bagaimana tidak, manusia yang terlihat sehat dan sedang berjalan seketika jatuh di tengah jalan dan tempat umum. Saat melihat itu di negara yang jauh disana, kita mungkin merasa masih aman. Namun malang tidak bisa lagi ditolak, wabah ini pun masuk ke Indonesia. Setelah kita menyaksikan negara kita sedang tidak baik-baik saja, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa berjuang melawan derita wabah yang belum diketahui kapan akan berakhir, yang merenggut ribuan nyawa, memorak-porandakan perekonomian, dan menghentikan berbagai aktivitas kerja. Namun anehnya, justru pemerintah Indonesia mengambil langkah membebaskan sekitar 30 ribu narapidana.

Per Sabtu (04/04/2020), Kemenkumham telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Dasar yang digunakan adalah Permenkumham 10/2020 dan Kemenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Keuntungan pembebasan napi selain untuk menekan penyebaran Covid-19 lantaran rutan dan lapas yang kelebihan kapasitas. Dan katanya negara bisa menghemat anggaran sebanyak Rp.260 miliar dari pembebasan 30 ribu lebih narapidana dan napi anak ini.

Bagaimana dengan napi koruptor? Meskipun menolak Yosanna justru mempertegas prasyarat pembebasan napi koruptor dengan syarat berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Dan tidak tanggung lagi sederet nama koruptor kelas kakap ramai diunggah di media sosial diantaranya Jero Wacik dan OC Kaligis. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenurrohman menilai wacana yanh dilontarkan Yasonna tidak tepat. Karena perbandingan kasus kriminal lainnya dengan narapidana kasus korupsi jumlahnya tidak banyak, selain itu kasus korupsi bukanlah kejahatan biasa, korupsi adalah kasus kejahatan yang serius.

Seakan makan buah simalakama, embebaskan napi jelas bukan solusi tanpa resiko. Ledakan narapidana dan anak hampir terjadi pada seluruh daerah, tidak ada jaminan napi yang di rumahkan akan menjalani masa instropeksi diri berkumpul bersama keluarga dan mereka akan aman dari virus Corona karena mengingat bahwa negara ini tidak memberlakukan lockdown, namun hanya melakukan social distancing yang nyatanya tidak berjalan efektif. Data jumlah terbaru dalam kasus Covid-19 per 13/04/2020 adalah 4.557 kasus positif Covid-19, ini belum termasuk positif Covid WNI di Mancanegara.

Pemerintah tampak tidak serius menangani pandemi virus Corona karena semua salah penanganan sejak mula pertama. Lebih memilih membuang dengan sia-sia Rp 72 M untuk influencer, meski WHO sendiri telah mengumumkan potensi pandemi global Covid-19 tanpa ada negara yang bebas darinya. Seolah nasi telah menjadi bubur. Butuh kesungguhan dan keberanian pemerintah untuk melakukan tindakan yang benar dan tepat dalam situasi ini. Karena jelas langkah yang diambil tidak sejalan dengan fakta yang ada.

Pemerintah sepertinya sedang mempertontonkan sendiri kegagalan dalam mengurusi negara ini. Ditengah wabah ia mengambil langkah yang seolah cepat namun tidak tepat. Pembebasan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran virus corona dilapas merupakan kebijakan yang sangat amat nyleneh. Dimana saat ini rakyat diperintah untuk dirumah saja, tapi justru napi dibebaskan. Ini merupakan kebijakkan dimana pemerintah seolah-olah memberi solusi namun sejatinya ‘cuci tangan’ dalam menangani corona. Over kapasitas lapas yang selama ini menjadi salah satu penyebab kebijakkan tersebut seharusnya justru membuat pemerintah berfikir ulang tentang sistem sanksi yang efektif. Saat ini semua tindak kriminalitas mayoritas berujung pada sanksi penjara, akibatnya lapas penuh, selain itu hukum penjara pun tidak memberi efek jera bagi para pelaku.

Berbeda dengan sistem Islam yang bentuk hukumannya menjerakan bagi para pelaku dimana misalnya potong tangan bagi para pencuri, qishas bagi pembunuhan disengaja, rajam bagi pezina. Itu hanya sebagian contoh kecil hukum sistem Islam. Alasan kelebihan kapasitas lapas sebenarnya hanyalah upaya lepas diri rezim untuk menghindari kewajiban politik mengurusi rakyat. Karena disini rezim diuntungkam dengan pembebasan 30 ribu napi karena bisa menghemat pengeluaran negara Rp.260 miliar. Kini pun rakyat merasa tak aman karena belum usai wabah ini tapi harus menerima dimana napi dibebaskan, meskipun mereka diklam sebagai “warga binaan”. Namun, momen ini dimanfaatkan juga untuk membebaskan para napi koruptor, upaya pembebasan para tikus berdasi ini tidak hanya dilakukan sekali tapi sudah berkali-kali.

ICW menyebut bahwa Yasonna sudah empat kali mencoba membebaskan para napi korupsi melalui PP yang ada. Revisi PP tersebut merupakan agenda lama yang terus diupayakan Yasonna guna memberikan keringanan kepada para narapidana koruptor. (CNN Indonesia, 04/04/2020).

Disini sudah jelas upaya pembebasan koruptor sendiri membuktikan bahwa negara tidak bekerja untuk rakyat, tapi untuk kepentingan para elite. Ditengah duka nageri ini dengan berbagai masalah yang ada justru penguasa sibuk memcari keuntungan dan memanfaatkan kesempatan untuk meraih tujuan mereka.

Berkali- kali kita di kecewakan dan bahkan dibohongi dengan janji penguasa, plin-plan dalam kebijakan terus terjadi, krisis kepemimpinan menjadi jadi. Inilah saatnya kita sudah mulai berintrospeksi. Masihkah sistem ini layak diberi hati? Ataukah sudah layak diganti dengan sistem yang terbukti menepati janji?

Khalifah Umar bin Al Khathtab dan Gubernur Amru bin Ash adalah bukti keberhasilan mengatasi wabah yang tercatat dalam sejarah, menggratiskan pangan dan layanan kesehatan, tidak meminta bantuan, mementingkan nyawa manusia daripada ekonomi, apalagi dengan memikirkan proyek infrastruktur yang ada, sesungguhnya pemerintah berlepas akan nasib rakyatnya. Sungguh kontras dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh khilafah. Merekalah contoh pemimpin yang kita butuhkan saat ini sebagai cerminan pelaksana Islam kaffah.

Islam agama yang sempurna, tak ada satupun perkara didunia yang lepas dari aturan islam. Orang mati saja diatur, apalagi orang sakit dan hidup. Begitupun ketika wabah datang, Islam memberlakukan lockdown syari ketika terjadi wabah. Ini semata agar terjaga kehidupan. Dimana kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti, nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Namun nyatanya, inilah sekarang yang terjadi pada rezim ini. Kapitalisme telah benar-benar menjadi ruh dalam mengatur kehidupan bernegara. Sehingga yang ada penguasa hanya mementingkan keuntungan dan kekuasaan. Bukankah sudah waktunya menerapkan aturan Allah yang menyelamatkan didunia dan di akhirat?