Oleh : Mariyani Dwi (Komunitas Setajam Pena)

Menteri Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Yosana Laoly, telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kemen) mengenai pembebasan besar-besaran narapidana di Indonesia. Pembebasan narapidana yang dilakukan melalui program asimilasi dan integrasi tersebut, tercatat telah membebaskan lebih dari 35 ribu narapidana. (Kumparan.com, 09/04/2020)

Alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan ini adalah suatu langkah yang dianggap mampu untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Bahkan pemerintah menyebut, dengan melakukan pembebasan narapidana di seluruh daerah di Indonesia, akan mampu mengurangi jumlah anggaran pengeluaran belanja negara (APBN) yang mencapai 260 trilyun rupiah. Walau sejatinya kita tidak pernah tau, apakah anggaran yang telah barkurang tersebut dijadikan pemerintah untuk membantu menangani wabah yang tengah terjadi saat ini ataukah untuk yang lain.

Sontak, ini sangat mengejutkan, disaat rakyat cemas, kenapa napi dibebaskan? Pembebasan besar-besaran tersebut hanya menambah daftar kecemasan masyarakat secara menyeluruh. Betapa tidak, masyarakat yang tengah was-was, bingung, bimbang, bahkan takut memikirkan nasib kedepan ditengah wabah yang mendera, masih ditambah kecemasan narapidana yang dibebaskan dan akan melakukan ulah kembali.

Terbukti, terdapat napi yang kembali ditangkap karena berbuat tindak pidana. Seperti yang terjadi di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang bebas pada 2 April kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2kg. Lalu di Sulawesi Rudi Hartanto ditangkap kembali karena hendak mencuri di rumah warga. Dan masih banyak kasus lainnya lagi.

Ditjen PAS yang mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah, nyatanya tidak digubris. Ini membuktikan bahwa, pembinaan di lapas atau rutan di Indonesia perlu dipertanyakan. Penjara yang harusnya memberikan efek jera kepada siapa yang memasukinya, nyatanya tidak demikian.

Seperti dikatakan Prof. Hibnu Nugroho Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, fenomena ini sebagai kegagalan Kemenkumham khususnya Ditjen PAS dalam mengawasi para napi yang dibebaskan. Hibnu menduga lapas atau rutan belum menyiapkan sistem kontrol. Para napi yang dibebaskan harus menjalani asimilasi di rumah dibarengi dengan pengawasan super ketat oleh lapas.

Ini memberi artian bahwa, pemerintah tidak menyediakan tindakan antisipasi dari dampak kebijakan percepatan pembebesan napi, pemerintah sekedar melepaskan tanpa memikirkan hal yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini, ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan, kebijakan yang bisa dibilang konyol dan tidak masuk akal ini, sungguh lagi-lagi hanya didasarkan pada aspek untung rugi semata, dengan memandang rakyat sebelah mata.

Berbeda sangat jauh dari sistem Islam. Dimana Islam akan memberi hukuman bagi orang yang berbuat tindak kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukan dengan sangat tegas juga tanpa pilih-pilih.

Yaitu tanpa melihat apakah dia seorang pejabat atau rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin, ataupun dia seorang muslim atau non muslim. Semuanya mendapat hak dan perlakuan yang sama dalam sanksi atau hukuman, dan dalam seluruh hal lainnya.

Dalam Islam setiap seorang muslim termasuk seorang kholifah selalu bertindak dan berperilaku didasarkan dengan adanya “idrok silatu billah” yaitu kesadaran bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap apa yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun.

Oleh karenanya akan kecil kemungkinan berbagai tindakan kholifah akan bertentangan dengan hukum yang telah Allah tetapkan bagi hambanya. Rakyatpun akan merasa aman, nyaman, sejahtera karena kholifah akan benar-benar bertanggungjawab penuh akan kebutuhan, keselamatan, dan kemakmuran rakyatnya.

Kemudian setiap kebijakan yang diambil tidak akan mendzolimi rakyatnya, karena dia juga sadar bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan seorang hamba di akherat kelak.
Wallahu’alam bishowab