Oleh: Sulastri (Konda, Sulawesi Tenggara)

Di tengah wabah pandemi covid 19, 1,5 juta orang terancam kehilangan pekerjaan.10% atau sekitar 150000 orang menjadi PHK. Sedangkan 90% lainnya dirumahkan. Sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat, pemerintah meluncurkan kartu pra kerja, bahkan anggarannya dinaikkan hingga 100% dari Rp10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang.
Jurus ini sepertinya Salah kaprah. Ditengah pandemi seperti sekarang ini masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibandingkan kartu pra kerja. Karena, memang ekonomi masyarakat Tengah kacau. Bantuan kebutuhan pokok untuk menyambung hidup saat pandemi relatif dibutuhkan.
Selain itu, program ini mengharuskan mereka mengikuti pelatihan secara online agar dapat menerima bantuan.Namun nantinya, dana yang di berikan juga akan tepotong untuk para penyelenggara.
Kebijakan seperti ini seharusnya bisa ditelaah ulang oleh pemerintah. Pun diharapkan lebih cerdas lagi dalam membaca situasi rakyat ketika menyalurkan bantuan. Agar bantuan tersebut nantinya bisa disalurkan ke manyarakat dengan tepat dan tentunya masyarakat bisa membantu dan patuh untuk memutus rantai peredaran covid-19