Oleh : Umi Rizkyi(Komunitas Setajam Pena)

KPK(Kartu Pra Kerja) adalah program peningkatan kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan posentif pasca pelatihan. Penerima hanya bisa menerima bantuan ini sekali seumur hidup.

Dilansir dari Kompas.com_Minggu 12/04/2020. Direktor Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Kartu Pra Kerja(KPK) Deni Purbasari mengatakan ” Sejak dibuka pada sabtu 11/04/2020 sebanyak 1,4 juta orang telah mendaftar Kartu Pra Kerja(KPK) gelombang pertama hingga minggu 12/04/2020 pukul 16.00 WIB. Gelombang pertama kata Deni ” Berlangsung sejak Sabtu 11/04/2020 kemarin hingga kamis 16/04/2020 pukul 16.00 WIB.

” Gelombang ke dua, setelah selesai peserta gelombang pertama ditetapkan dan ditutup kamis minggu depannya lagi, 16/04/2020 WIB. Begitu seterusnya” Kata Deni saat dihubungi Kompas.com Minggu 12/04/2020. Dia juga mengatakan ” pendaftaran Kartu Pra Kerja akan berlangsung 30 gelombang dan pendaftaran dibuka setiap pekan”.

Adapun syarat untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja (KPK) yaitu Warga Negara Indonesia, usia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Tes yang harus ditempuh untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja (KPK) yaitu, peserta ketika mendaftar selain mengisi data diri, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti tes. Tesnya berupa tes Motivasi dan tes Matematika Dasar. Dengan tujuan untuk mengenalkan kompetensi dan potensi yang dimiliki calon penerima Kartu Pra Kerja(KPK). Yang dilakukan selama 25 menit dengan jumlah pertanyaan 19 soal. Setelah melakukan tes, hasilnya langsung dievaluasi dalam waktu 5 menit hasilnya akan keluar, jika tidak maka klick tombol refresh.

Pengumuman lolos pendaftaran Kartu Pra Kerja(KPK)
Deni menjelaskan mekanisme penilaian tes dengan sistem skoring. Setelah itu peserta harus menunggu untuk mengetahui lolos/tidaknya peserta akan mendapatkan pengumuman diterima atau tidak setelah pendaftaran ditutup. ” Tes digunakan untuk memastikan dana APBN yang terbatas, dimana dikumpulkan dari pajak masyarakat, dialokasikan pada mereka yang memiliki motivasi dan kemampuan untuk menuntaskan pelatihan” Ujar Deni.

Sasaran penerima Kartu Pra Kerja(KPK) yaitu :
1) Orang pencari kerja
2) Pekerja ter PHK(pemutus hubungan kerja) atau yang berpotensi ter PHK(pemutus hubungan kerja).
3) Diprioritaskan untuk para pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak virus corona.

Di tengah pandemi virus corona ini, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk Kartu Pra Kerja(KPK) dari Rp 10 triliunenjadi Rp 20 triliun. Dan juga menambah penerima Kartu Pra Kerja(KPK) dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Kebijakkan pemerintah ini mengakibatkan 150.000 karyawan di PHK karena dampak virus corona yang mewabah di negeri kita.

Sesungguhnya program ini dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online prosesnya seperti yang dijelaskan di atas baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya mendapat uang dari negara. Banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya, lebih penting mana, pelatihan ketimbang memberi chash transfer kepada pekerja yang terdampak virus corona, teutama pekerja informal.

Jika diteliti dan ditinjau ulang, maka solusi pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis tidak efektif, di mana pemerintah lebih memprioritaskan keuntungan politik, yaitu pemenuhan janji kampanye kepada rakyat dengan pemberian Kartu Pra Kerja(KPK) dan menutup mata dari fakta yang sesungguhnya, bahwa rakyat saat ini sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan hakikinya.

Begitulah, sangat nampak watak resim kapitalisme yang sadis dan sangat bengis. Di mana ketika wabah merebak di negeri ini pemerintah justru lebih mengutamakan kepentingan politiknya yaitu pemenuhan janji kampanye, dengan pemberian Kartu Pra Kerja(KPK) dari pada memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan pokoknya, terutama pangan, obat-obatan, alat pelindung diri(APD) dan lain-lain. Karena dampak virus corona ini, banyak karyawan pabrik yang terkena PHK. Sebenarnya mereka sangat membutuhkan chash transfer dari pada pelatihan.

Dana yang didapatpun dari rakyat yaitu pemungutan pajak. Apalagi sudah jelas, saat ini segalanya dikenakan pajak, mulai dari energi(listrik, air, BBM dan lain-lain), kendaraan bermotor, bangunan, tanah dan sebagainya. Yang semua pajak itu jika tidak ditunaikan oleh rakyatnya maka rakyat akan terkena denda bahkan hukuman.

Berbeda dengan sistem Islam, di mana Islam akan memberikan apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyatnya. Saat pandemi virus corona seperti, yang dibutuhkan rakyat adalah bantuan real, baik berupa kucuran dana ataupun pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, obat-obatan, alat pelindung diri(APD) dan lain-lain. Dana yang diambil dari khas negara Baitul Mal. Sistem Islam sangat mengutamakan kemaslahatan rakyatnya dari pada hal yang lainnya. Sebagai prioritas tertinggi dan yang menjadi tujuan dalam sistem Islam adalah pertanggung jawaban di akhirat nanti.