oleh: Ulul Ilmi

Lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam mengurusi rakyatnya perlahan tapi pasti, nampak jelas. Hal ini terlihat dari adanya berbagai upaya pemerintah daerah untuk mencari dana sendiri dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentunya, pendapatan daerah tersebut akan dipakai untuk mendanai berbagai jenis keperluan Daerah.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo membutuhkan peraturan daerah yang mengatur tiga hal penting untuk dikelola dengan baik untuk mencapai kemajuan. Hal tersebut adalah terkait soal pengelolaan limbah domestik, soal perusahaan air minum, dan soal perusahaan daerah (perusda) Sari Gunung.

Hal ini disampaikan oleh Bupati ponorogo Ipong Muchlisssoni saat sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif terkait raperda pengelolaan limbah domestik, raperda perusahaan daerah air minum dan raperda perusahaan daerah Sari Gunung di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (15/4/2020).

“Kita ingin ada payung hukum ada sebuah payung hukum yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian sebagai bentuk dari upaya pemerintah yang sangat serius terhadap pengelolaan air limbah,” tutur Bupati Ipong didepan para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dilanjutkanny, payung hukum yang pasti juga harus ada menyangkut cakupan warga dalam mengakses air bersih atau air minum. Hal ini membutuhkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan yang menangani air bersih, dalam hal ini PDAM.

“Yang juga harus ditingkatkan profesionalismenya dan ingin kita atur secara serius dalam perda adalah Perusda Sari Gunung,” ungkap Bupati Ipong. Perusahaan Daerah Sari Gunung diharapkan bisa dikelola secara professional dimasa mendatang. Harapannya, perusahaan milik Pemkab Ponoropo yang berada di Kecamatan Sampung ini bisa memberikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berarti bagi Kabupaten Ponorogo.

Pengelolaan Kapitalistik Selalu Berburu Untung

Corak Khas dari sistem ekonomi kapitalis adalah mengejar keuntungan. Bukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Penguasaan atas aset secara besar-besaran, layaknya perampokan, tidak peduli aset milik siapa. Apakah aset individu, aset negara atau aset masyarakat. Karena dalam sistem ekonomi kapitalis tidak mengatur masalah kepemilikan secara spesifik. Tapi justru mengatur upaya bagaimana cara menguasainya.

Sebagaimana kondisi yang terjadi di daerah Ponorogo. Jika kualitas air, minimnya konsumen atau pelayanan masih jelek, hal itu akan menghalangi PAD meningkat, maka untuk meningkatkan PAD dibutuhk tangan-tangan investor dalam rangka meningkatkan profesionalisme mulai dari pelayanan, kualitas air dan lain sebagainya.

Peluang untuk mengesahkan perda sangat terbuka lebar. Sekilas hal itu menguntungkan rakyat. Namun jika dilihat lagi dengan teliti, adanya perda justru akan menimbulkan persoalan baru. Yakni penguasaan aset daerah akan semakin meluas dan beringas. Karena begitu besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Apalagi jika itu adalah alat pemenuhan hajat hidup masyarakat, maka pasti akan banyak permintaan.

Persoalan baru itu adalah adanya kepentingan investor sebagai pengelola dengan masyarakat sebagai konsumen. Investor menginginkan keuntungan besar, sehingga tidak mungkin jika kualitas bagus harganya murah, pasti harganya akan mahal. Begitulah hubungan alami yang terjadi antara pengusaha dalam hal ini pengelola dan konsumen. Semua pasti akan diperhitungkan, karena tidak ada ceritanya pengelola mau menderita kerugian.

Dari sini jelas bahwa air yang seharusnya menjadi hak rakyat supaya seluruh rakyat bisa mendapatkan air bersih dengan mudah dan murah, akan diprivatisasi oleh pengusaha. Inilah sifat asli dari kapitalis. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

Sedangkan pihak pemerintah menjadi bagian yang akan memberikan fasilitas bagi para investor untuk menguasai sumber daya alam berupa air yang merupakan hajat hidup rakyat. Dari sini juga terlihat bahwa dalam sistem demokrasi, pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak menjamin, ketika menjabat akan pro kepada rakyat. Namun yang ada justru banyak yang mengkhianati rakyat. Ini adalah fakta yang nyata. Tidak bisa diingkari tapi butuh aturan pengganti agar bisa jadi solusi atas persoalan yang terjadi.

Islam Solusi Hakiki

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Islam. Islam memandang bahwa air merupakan alat pemenuhan hajat hidup masyarakat. Tidak boleh diprivatisasi apalagi dijual beli untuk ajang bisnis yang menggiurkan. Allah swt menciptakan air dimuka bumi sebagai barang milik umum. Merupakan hak rakyat sepenuhnya untuk dimanfaatkan dengan mudah dan murah, bahkan bisa gratis. Seperti hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal yakni air, api, dan padang rumput.

Di dalam sistem pemerintahan Islam yakni khilafah, khalifah sebagai penguasa adalah pelayan rakyat. Akan menjalankan amanahnya sesuai dengan aturan syari’ah. Tidak boleh menyalahi ketetapan syari’ah. Karena jika terjadi, maka itu adalah sebuah keharaman. Dan keharaman akan mendapatkan azab dari Allah swt.

Berkaitan dengan barang-barang milik umum seperti air, tambang, minyak dan lain sebagainya, negara tidak boleh memiliki. Namun, yang diperbolehkan adalah sebatas mengelola untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu jika ada keuntungan maka hasilnya pun kembali kepada rakyat. Yang dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, pembiayaan ketika terjadi musibah mendadak seperti banjir, gempa bumi, wabah penyakit dan lain sebagainya.

Demikianlah aturan syari’ah Islam, begitu indah untuk diterapkan dan bijak dalam setiap ketetapan. Tidak akan pernah terwujud hal demikian kecuali hanya dalam aturan Islam. Sistem yang benar dari Dzat Yang Maha Benar, Allah Rabbul ‘alamin.

Wallahu’alam bishawab