Oleh : Muji S.pd
(Pendidik, anggota pengajian qonitat Magetan)

Dampak virus corona telah menyerang berbagai aspek kehidupan. Baik secara pribadi, masyarakat maupun bernegara. Hal ini tidak hanya dirasakan dari segi kesehatan saja, tetapi dampaknya begitu luas dirasakan masyarakat secara nyata dan kompleks. Baik secara ekonomi, maupun sosial.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menekan penularan wabah covid-19, dampaknya langsung dirasakan oleh mayarakat kalangan menengah kebawah. Mereka tidak bisa lagi untuk melaksanakan rutinitas seperti biasanya di luar rumah. Apalagi bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, misalnya saja, pedagang kali lima, pedagang asongan, pemulung, atau buruh harian yang mengandalkan hasil kerjanya setiap harinya. Sungguh hal ini dapat menyebabkan masyarakat harus mengalami tekanan hidup yang rumit dan harus memutar otaknya demi keberlangsungan hidupnya. Secara ekonomi, hal ini akan memicu meningkatnya angka kemiskinan, di negeri ini. Secarara sosial, akan berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kriminalitas ditengah masyarakat, yang berupa pencurian maupun tawuran.

Seperti yang dilansir oleh tempo.co kriminalitas selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mengalami tren peningkatan. Secara nasional, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada kenaikan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan ke-15 hingga pekan ke-16 di 2020. Bahkan tidak hanya pencurian saja, tetapi juga tawuran.

Selain itu, dampak corona yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK), juga menjadi foktor penyebab maraknya kerusakan sosial masyarakat. Hal ini akan menambah deret panjang jumlah pengangguran yang selama ini belum bisa diatasi. Tak heran jika hal ini akan memicu depresi/ setres ditengah- tengah masyarakat. Seperti yang di lansir cnnindonesia.com Seorang pria berinisial JT ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat.

Yang tidak kalah penting yaitu, kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran covid-19 dengan cara pembebasan napi melalui program asimiliasi dan integrasi Kemenkumham, ternyata hal ini tidak berdampak efek jera pada mantan napi. Kebijakan ini malah menimbulkan prokontra di tengah masyarakat. Bahkan hal ini menimbulkan masalah baru dan menjadikan masyarakat resah. Karena ada sebagian mantan napi yang kembali berulah setelah bebas.

Sehinga tak heran jika sejumlah aktivis hukum yang tergabung kelompok masyarakat sipil menggugat kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta.
(cnnindonesia.com)

Meski beberapa bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah telah dikucurkan untuk masyarakat demi mengurangi dampak ekonomi sosial akibat wabah covid-19 ini, namun di lapangan banyak mengalami kendala, kritik dan protes dari berbagai pihak. Para menterinyapun memiliki aturan yang saling berbenturan sehingga membuat bingung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Misalnya saja seperti, Kekesalan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar atas rumitnya aturan para menteri Presiden Joko Widodo terkait mekanisme bantuan langsung tunai (BLT), menunjukkan betapa buruknya manajemen pemerintah pusat. Selain itu, Langkah Pemprov Jabar yang memilih memberikan bantuan berupa sembako plus uang dinilai kurang tepat. Seharusnya, Pemprov menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19.

Hal ini menunjukkan, begitu lemah negara dalam menangani dampak wabah covid-19 yang hanya sekedar penanganan dari sisi kebutuhan pangan saja. Padahal, dampak dari wabah covid-19 ini jelas berdampak pada segala aspek kehidupan, baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan, sosial dan rasa aman yang seharusnya dipenuhi oleh negara selaku penanggungjawab dalam berbangsa dan bernegara.

Gagapnya penanganan krisis ekonomi dan sosial yang terjadi akibat wabah ini, sejatinya menunjukkan gagalnya sistem sekuler dalam menangani masalah. Karena sejatinya sistem sekuler adalah sistem yang batil, yang hanya berorientasikan pada kemanfaatan semata.

Sehingga tidak akan mampu menyelesaikan masalah manusia secara tuntas dan menyeluruh. Hanya sebagian kecil yang tersentuh. Akibat kebijakan sekuler yang diterapkan oleh negara inilah, hak- hak masyarakat/ rakyat tidak bisa diterima dan dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Berbeda dengan islam. Dalam islam, negara bertanggungjawab penuh terhadap kebutuhan dasar rakyatnya. Keamanan, kesehatan dan pangan, merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar dalam kehidupan individu dan masyarakat yang harus terpenuhi. Islam telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat.

Islam memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung dan tak langsung; oleh laki-laki, keluarga, masyarakat dan negara. Negara memahami, bahwa memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah perkara yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Al-Imâm râ’in wa huwa mas`ûl[un] ‘an ra’iyyatihi (Iimam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).

Selain itu, dalam pemenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, islam juga memiliki sumber pendapatan yang tersimpan di Baitul Mal (kas negara) yang sewaktu- waktu bisa dimanfaatkan/ dibagikan untuk pemenuhi kebutuhan rakyatnya.

Islam juga mendorong masyarakat yang memiliki kelebihan harta untuk untuk menginfakkan sebagian hartanya dalam rangka membantu negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan rasa penuh keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Sebaik-baik sedekah adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah). Yang dimaksud al-Ghina (selebihnya keperluan) adalah harta lebih yang dimiliki seseorang setelah pemenuhan kebutuhan primer (al-hajat al- asasiyah) dan kebutuhan pelengkap (al- hajat al-kamaliyah).

Disamping pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dalam islam, negara mempunyai kewajiban melindungi rakyatnya dan memberi rasa aman dengan suasana keimanan dan menumbuhkan sikap sabar, ikhlas, tawakal dalam menghadapi ujian Allah SWT, sehingga keimanan dan ketaqwaan akan terwujud pada diri individu, masyarakat dan negara, seperti halnya ketika menghadapi wabah covid-19 ini secara bersama- sama.