Oleh: Umi Rizkyi (Komunitas Setajam Pena)

Di suasana yang masih penuh diliputi dengan berbagai kekhawatiran dan hati yang penuh was-was dikarenakan pandemi wabah virus corona yang merebak di dalam negeri Indonesia tercinta ini bahkan seluruh dunia. Adapun langkah PSBB( pembatasan berskala besar besaran) adalah langkah ke sekian kalinya di ambil oleh pemerintah. Dalam menanganinya penyebaran virus corona yang terus meningkat tiap waktu ke waktu.

Seperti yang terjadi di Maluku, dilansir dari cnn Indonesia_Senin 4/5/2020, sebanyak empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur, Maluku ditangkap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di tengah Pembatasan Sosial Berskala Regional(PBSR) di Maluku untuk mencegah penularan covid lagi akibat infeksi virus corona ( SARS-Cov-2).

Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Seram Bagian Barat Alberto mengatakan ” Empat belas orang mahasiswa tersebut diamankan di sebuah penginapan di kawasan Kairatu Seram Bagian Barat ” .

Berdasarkan introgasi yang telah didapat, mereka pulang dikarenakan keuangan yang telah menipis, kehabisan uang belanja dan sempat menahan lapar dikarenakan bahan makanan yang mulai menipis.

“Kalau kami bertahan di kamar kontrakan kami mau makan apa? Mendingan pulang kampung bisa makan. Kami minta pemerintah Seram Bagian Timur tidak memulangkan kami, biar tidak jadi beban orang tua” kata salah satu mahasiswa.

Hal itu mewakili sekian banyaknya masyarakat pada umumnya. Memang benar, di kala pandemi corona merajalela semua terdampak. Terutama ekonomi, semua akses terdampak. Baik sebagai pengusaha, pedagang, pembeli dan lain-lainnya.

Pekerja, banyak yang dirumahkan. Petani, jual hasil pertanian di beli murah. Pedagang, jualanya sepi. Dan masih banyak lagi hal yang serupa. Apalagi setelah diterapkannya PSBB ini. Dan juga adanya upaya pemerintah dalam hal pelonggaran PSBB yang seolah-olah berpihak kepada para pembisnis saja.

Lagi-lagi pemerintah telah berbuat dzolim dan tak peduli pada rakyatnya. Di mana segala kebijakkan dan ketentuan yang diambilnya selalu diukur dengan untung dan rugi yang didapat. Bukannya keselamatan rakyatnya.

Inilah hasil dari sistem yang kufur dan dzolim. Ternyata pelonggaran PSBB ditujukan untuk para pebisnis dan mengabaikan kepentingan dan keselamatan rakyatnya.

Hal ini akan berbeda jika Islam diterapkan dalam sebuah negara dalam bentuk khilafah. Maka segala kebijakkan yang diambil oleh kholifah benar-benar dipertimbangkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Demi keselamatan dan kepentingan rakyatlah yang menjadi prioritas utama.

Tanpa ada negosiasi apapun dan dengan pihak manapun. Termasuk pebisnis yang rakus dan berjiwa kapitalis seperti yang ada pada saat ini. Seorang kholifah hendaknya akan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya. Melayani rakyat tanpa syarat. Tanpa menghiraukan nilai manfaat apa lagi untuk rugi. Dengan begitu maka, keamanan dan jiwa rakyat akan terjaga dan terlindungi. Allahualam bisowab