Oleh : Ade Farkah

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, provinsi Jawa Barat menerapkan PSBB serentak mulai tanggal 6 sampai 19 Mei 2020 (republika.co.id, 4/5/2020). Sebagai bagian dari provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu pun melakukan hal yang serupa, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Plt Bupati Indramayu yang juga merupakan ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, mengaku telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari keputusan bupati, peraturan bupati hingga pendukung lainnya. Termasuk sosialisasi dan jaring pengaman sosial atau JPS (indramayukab.go.id).

Meskipun demikian, faktanya penerapan PSBB masih jauh dari harapan. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami apa itu PSBB dan mengapa harus diberlakukan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari kondisi wilayah Jatibarang, yang masih padat dikunjungi masyarakat di hari ke-tiga penerapan PSBB. Bahkan, masih banyak toko yang buka meskipun dengan menutup sebagian pintu dan mensyaratkan pengunjungnya menggunakan masker. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Widasari. Hal tersebut sempat dikeluhkan oleh para petugas yang disampaikan melalui akun facebook milik Kecamatan Widasari yang diposting pada tanggal 10 Mei 2020.

Sebenarnya, fakta tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Indramayu. Tetapi juga di kota besar seperti Jakarta  (detiknews.com, 10/4/2020) dan Surabaya (cnnindonesia.com, 28/4/2020) yang sempat diramaikan oleh masyarakat melalui media sosial. Lantas, apakah gerangan yang membuat masyarakat bersikap seolah-olah cuek terhadap peraturan tersebut?.

Akar Permasalahan dan Solusinya

Wabah Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia memang membawa dampak yang serius hampir di semua sektor kehidupan masyarakat. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang dinamis. Mudah berubah, datang silih berganti. Ini merupakan sesuatu yang alamiah terjadi. Termasuk adanya wabah Covid-19. Namun demikian, mestinya negara mampu mengatasi setiap persoalan, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Untuk dapat melakukan perannya dengan maksimal, maka negara harus memiliki sistem yang ideologis agar mampu memecahkan permasalahan yang mungkin muncul. Di samping itu, peran tersebut haruslah dilaksanakan oleh orang-orang yang handal dan amanah. The Right Man In The Right Place, menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal itu dilakukan guna memaksimalkan peran SDM. Dengan demikian, permasalahan Covid-19 hanya mampu diatasi dengan solusi yang sistemik. Sehingga tidak akan menimbulkan polemik, baik di kota besar maupun daerah.

Reaksi masyarakat seperti yang dipaparkan diatas, boleh jadi timbul akibat adanya ketidakpahaman terhadap sesuatu yang tengah terjadi saat ini. Untuk itu, selain melakukan sosialisasi, pemerintah juga mestinya melakukan edukasi terkait PSBB. Selain itu, adanya sejumlah kebijakan yang dianggap tumpang tindih memunculkan kebingungan tersendiri. Seperti adanya kebijakan relaksasi transportasi oleh menteri perhubungan yang dikeluarkan pada saat masih berlangsungnya PSBB (Galamedianews.com, 11/5/2020).

Tidak terjaminnya kebutuhan masyarakat selama PSBB juga memungkinkan munculnya pelanggaran. Belum lagi, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang ingkar janji. Hal itu semakin melengkapi keadaan batin masyarakat. Karenanya, perlu ditawarkan sebuah solusi sistemik yang sesuai dengan fitrah manusia yakni memuaskan akal dan menentramkan jiwa. Solusi tersebut hanya ada di dalam sistem yang didesain oleh Sang Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan yaitu Allah SWT. Sistem yang dengannya bumi dimakmurkan, kehidupan menjadi berkah. Yakni sistem pemerintahan Islam.

Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Terbukti handal mengatasi setiap persoalan hidup manusia hingga persoalan negara. Keberhasilannya bertahan memimpin dunia selama 13 abad, adalah bukti kegemilangan peradaban Islam. Waallahu a’lam.[]