Oleh: Amalidatul Ilmi S.Pd

Sejak merebaknya Covid-19 di negeri ini derita masyarakat semakin meningkat. Korban berjatuhan akibat virus sudah tembus hingga 12 ribu jiwa. Dampak darinya juga berujung pada melemahnya kehidupan warga negara di berbagai daerah. Karena itu masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama yang kehilangan mata pencaharian meminta uluran bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup. Namun, kenyataan pahit yang harus diterima rakyat. Mereka bukannya langsung menerima bantuan secara cuma-cuma.

Tapi harus menunggu lebih lama. Juga seolah tak tulus dalam menjamin kehidupan rakyat dengan adanya label-label citra kepemimpinan yang nampang dan terselip dalam bantuan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Bahwa ia mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako. Dia mengungkapkan, pembukus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia. (merdeka.com 29/4/2020)

Tak hanya itu kekecewaan warga memuncak. Saat mengetahui adanya foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19). Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi. Selanjutnya kejadian politisasi bansos juga tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta. Dalam 1,2 juta paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis corona ini. Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI. Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. Betapa tidak malunya para pemerintah dihadapan rakyatnya sendiri. Borok Politik Demokrasi Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik.

Di Indonesia, praktik ini marak dilakukan setidaknya sejak pemerintahan Presiden SBY meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT). Kunto mengatakan politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Eropa lebih mengenalnya dengan istilah pork barrel atau gentong babi. Istilahnya pork barrel, tong yang isinya daging babi dulu di Eropa. Jadi memberikan supply makanan kepada konstituennya, bahkan jauh hari sebelum pemilu. Tujuannya untuk membangun favorability, kesukaan terhadap dia (yang melakukan). Kunto juga mengatakan bahwa trik ini bisa disebut politik uang atau money politic. Serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan ketika pemilu. Perbedaannya, pork barrel berbalut kewenangan pemerintah dalam mengelola anggaran bantuan sosial.

Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu mengatakan cara ini lazim diterapkan kandidat petahana jelang pemilu. Namun tak tertutup kemungkinan cara ini dilakukan oleh kepala daerah atau kepala negara yang sudah tidak akan berkompetisi lagi. “Misalnya mempertahankan approval rate, untuk mempertahankan dukungan warga terhadap kepemimpinan dia, itu sangat bisa terjadi,” kata Kunto. (CNNIndonesia.com 29/4/2020).

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah juga memberikan penilaiannya. Ia mengatakan bahwa politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi. Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan. Jadi seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara. Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

“Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik,” kata Trubus. Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini. Dia mengingatkan setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.

Begitulah praktik pemerintahan dalam sistem demokrasi. Segala cara ditempuh agar tetap berada dalam tampuk kekuasaan. Melayani rakyat setengah hati juga dengan pamrih. Lantas mereka sebenarnya bekerja untuk siapa? Jelas bukan untuk rakyat. Islam Jalan Terang Kesejahteraan Masyarakat Dengan adanya kasus bansos dengan foto kampanye Bupati Klaten dan Tas berlabel ‘bantuan presiden’ semakin menegaskan bahwa penanganan wabah pun tak lepas dari politisasi untuk kepentingan kursi rezim. Dari fakta tersebut semakin memperbanyak bukti derita rakyat hidup dalam sistem demokrasi. Rakyat bukan di ri’ayah (diurus) dengan baik namun justru sebaliknya. Hanya menjadi tumbal kekuasaan elit politik yang berkuasa atas mereka. Ini sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam.

Kepemimpinan yang dibangun atas dasar keimanan. Memberikan pelayanan terbaik bagi umat dan membawa umat pada ketakwaan serta kemuliaan hidup. Seperti kisah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra. Sejak tampuk kepemimpinan dibebankan di pundaknya, beliau tak pernah bisa tidur karena memikirkan umat. Tiap malam ia berkeliling untuk memastikan rakyatnya hidup dalam jaminan hidup yang layak. Bahkan ia tak kuasa menelan makanan sebelum mengetahui rakyatnya dalam kondisi kenyang tidak kelaparan. Pada saat berkeliling malam beliau temukan seorang ibu yang sedang memasak. Anak-anaknya menangis karena lapar. Namun makanan tak kunjung matang. Dilihatlah oleh Umar dan ia temukan ibu tersebut memasak batu.

Lantas apa yang dilakukan oleh Umar? Ia kembali keempatnya untuk mengambil sekarang gandum. Lalu dipikulnya seorang diri hingga kembali menuju tempat ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Hingga memastikan mereka benar-benar makan dan istirahat malam dengan tenang. Jelas bukan karena citra dihadapan rakyatnya. Namun atas dasar ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah SWT. Bahwa semua kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapanNya. Begitupula pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Harta zakat hingga di gantung-gantungkan di pohon. Dipersilahkan bagi siapa yang berhak menerima bisa mengambilnya.

Namun, harta tersebut tetap tergantung. Hingga diumumkan dihadapan publik. Tetap tidak ada yang mengambil. Karena rakyat yang hidup dalam kepemimpinannya sudah merasa cukup dan mampu. Sehingga tidak membutuhkan zakat. Bahkan hingga masyarakat Afrika juga menolaknya karena sudah tercukupi kebutuhan hidup mereka. Itu semua hanya akan bisa terwujud dalam sistem Islam dibawah naungan Khilafah. Karena pemimpin yang baik harus berjalan diatas sistem yang baik pula. Hanya Khilafah yang mampu menghadirkan pemerintahan yang melayani dan pemerintah yang jauh dari kepentingan pencitraan. Saatnya kita mewujudkan pemerintah yang kuat dengan menerapkan sistem Islam dibawah naungan Khilafah. Wallahu’alam bishowab. []