Oleh: Vania (Mahasiswi Kampus Jember)

Beberapa hari yang lalu, terdengar kabar yang begitu menyayat hati bagi Indonesia. 4 jenazah ABK Indonesia yang bernaung di bawah kapal bendera China di larung ke laut dan 14 ABK lainnya berhasil meminta bantuan hukum saat kapal berlabuh di Busan, Korea Selatan. Tidak hanya itu, dilansir dari artikel online kumparan para ABK Indonesia ini juga dipekerjakan dalam kondisi berdiri selama 30 jam setiap hari dan diberi upah sebesar 1,8 juta selama 13 bulan. Jika dikalkulasi, ABK Indonesia hanya mendapat upah dibawah 150 ribu rupiah saja.
Bahkan kabar memilukan juga berasal dari perlakuan diskriminasi antara ABK Indonesia dan China. ABK China meminum air botolan dari darat, sementara para ABK WNI meminum air laut yang disuling dan setiap kali meminum hasil penyulingan air laut tersebut, mereka mengaku sakit.

Perlakuan yang diterima oleh ABK Indonesia tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang hak asasi manusia karena tidak mencerminkan sikap kemanusiaan dan malah cenderung bersifat perbudakan. Meskipun, Kemenlu China telah mengatakan bahwa pelarungan itu sudah sesuai dengan praktik kelautan Internasional untuk menjaga kesehatan awak kapal sesuai ketentuan ILO dan pihak kapal telah mendapat surat persetujuan pelarungan ke laut dari keluarga pada 30 Maret 2020.

Tidak hanya itu, Kemenlu China juga mengatakan bahwa pihak keluarga juga sepakat menerima kompensasi kematian dari pihak kapal. Padahal, fakta terbaru mengatakan bahwa keluarga dua orang ABK asal Sumatera Selatan yang meninggal di atas kapal ikan berbendera China dan jenazahnya dilarung ke laut itu mengaku kaget karena tidak dilakukan pemakaman secara hukum Islam.
Dikutip dari GATRA.com, Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan yang disampaikan Kemenlu China. Lebih jauh, terang Sukamta, pemerintah harus membongkar kotak pandora praktik pelanggaran HAM berupa tindakan perbudakan atau eksploitasi berlebihan di atas kapal asing.

Selain itu Sukamta juga menambahkan bahwa kasus pelarungan 4 ABK Indonesia ini tidak bisa dianggap sepele. Karena kasus ini seperti gunung es yang hanya terlihat sebagian dipermukaan dan bisa jadi masih banyak perbudakan dalam bentuk eksploitasi kerja pada sektor lain seperti perkiraan lembaga The Walk Free Foundation dalam The Global Slavery Index, pada tahun 2017 bahwa 40 juta orang telah mengalami perbudakan modern dan sangat ungkin hal itu dialami WNI saat ini.
Diduga kuat, kejadian semacam ini bisa terjadi akibat hilangnya pengawasan dan perlindungan yang signifikan dari pemerintah terhadap calon tenaga kerja yang disalurkan oleh pengerah tenaga kerja. Sehingga eksploitasi yang bisa saja tergolong ilegal terjadi pada calon tenaga kerja Indonesia.

Dalam artikel online GATRA.com, politisi PKS itu juga menambahkan bahwa menurutnya kejadian perbudakan modern ini biasanya melibatkan perusahaan pengerah tenaga kerja. Mereka memberikan promosi kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi namun tidak pernah mendapatkan hak sebagaimana yang tertulis di perjanjian kerja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendaftar TKI tersebut mengaku sudah membayar uang jaminan hingga jutaan rupiah.

Memang benar, sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan secara intensif dan independen untuk membongkar kedok ilegal terkait perbudakan modern. Agar kasus semacam ini tidak menimpa lagi dikemudian hari. Karena sudah semestinya penyediaan lapangan kerja harus terjadi secara legal dan memperhatikan hak tenaga kerja agar tidak merugikan dan menjadi hukum kausal kedzaliman. Bahkan dalam pelaksanaan kerja pun, harus memberikan aspek kemanusiaan tertinggi seperti nilai yang terkandung dalam pancasila sila ke dua bukan?

Tapi beginilah, kondisi saat ini yang terjadi pada rezim kapitalisme. Segala sesuatu diukur menggunakan tolak ukur untung rugi. Bahkan pembelaan pada rakyat sendiri yang mungkin dianggap mengancam kerjasama negara menjadi begitu berat untuk dilakukan. Keterikatan dan adanya kerjasama antar negara yang tidak sehat karena tidak sesuai syariat islam, telah menjadikan negara tidak bisa berbuat sesuatu lebih dalam melindungi keselamatan warganya secara jelas dan tegas. Sehingga terkesan menuruti sang pemilik modal yang paling kuat. Seperti itulah gambaran rezim kapital yang menggunakan poros kapitalisasi.

Sebenarnya, di dalam islam telah mengatur terkait permasalahan kerja. Pemimpin negara harusnya menyediakan lapangan kerja seluasnya-luasnya sebagai fasilitas rakyat untuk mencari nafkah. Sehingga rakyat tidak perlu susah payah mencari pekerjaan di luar daulah. Kalaupun ada kerjasama antara dua negara, daulah akan memilih negara yang bukan kafir harbi fi’lan meskipun pada keputusan ini mungkin akan menyebabkan perekonomian negara anjlok karena daulah islamiyah akan mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan hukum islam.