Oleh Rachma Mufidah
Alumni PP. AL-IHSAN BARON NGANJUK

Pandemi Covid-19 yang dikonfirmasi masuk di Indonesia pada awal Maret hingga kini masih terus berlanjut. Tercatat pada 21 Mei, total kasus positif Covid-19 mencapai 20.162 kasus dengan penambahan 973 kasus positif Covid-19 pada 21 Mei. Penambahan kasus pada 21 Mei tercatat sebagai penambahan kasus tertinggi. Kasus yang kian hari makin bertambah banyak membuat pemerintah harus segera menyelesaikannya sehingga pemerintah memilih menerapkan pembatasan social berskala besar (PSBB) yang dinilai dapat membendung penyebaran Covid-19.
Penerapan PSBB yang sejatinya mengharuskan masyarakat untuk tetap stay at home menimbulkan dampak yang tidak kecil. Contoh besarnya yaitu pada perekonomian masyarakat. Masyarakat banyak mengeluh akibat penerapan PSBB ini karena mereka merasa sulit mencari nafkah. Namun, setelah pemerintah melakukan evaluasi pada penerapan PSBB ini, pemerintah tengah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB yang dinilai terlalu mengekang masyarakat. Pernyataan akan rencana modofikasi PSBB ini disampaikan oleh Menteri Koordinartor Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Akan tetapi, rencana modikfikasi PSBB ini mendapatkan kritik dari banyak pihak karena sejak awal penerapan PSBB sudah banyak pelonggaran, sistem dan sanksinya pun tidak tegas.
Dapat dilihat pihak mana yang paling dirugikan dari penerapan PSBB ini, tidak lain dan tidak bukan adalah para pebisnis. Omset mereka jelas menurun drastis. Saham-saham mereka pun meringis. Sistem kapitalis yang lebih mengutamakan materi ketimbang rakyat pun menjadi biangnya. Apa tidak mungkin jika rencana pelonggaran PSBB ini ada unsur keterlibatan para konglomerat? Mereka yang lebih mementingkan uang daripada keselamatan sesama manusia?. Jawabannya adalah mungkin. Dilihat dari sistem apa yang berjalan di Indonesia saat ini yaitu sistem kapitalis, dimana untung rugi menjadi patokan.
Berbeda halnya dengan Islam. Daulah Islam menjadi junnah (tameng) bagi umat dari berbagai bentuk ancaman dan marabahaya. Pemimpin dan Negara menjadi pelayan bagi umat sehingga umat merasa aman, tentram, dan sejahtera dibawah naungannya. Pemimpin dan Negara melayani umat dengan tolak ukur hukum syara’ bukan berasaskan untung rugi, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah saat menjadi pemimpin Daulah Islam Khilafah.
Pada masa Rasulullah terdapat wabah yang begitu dikenal, yaitu pes dan lepra. Nabi pun melarang untuk memasuki daerah yang terkenah wabah penyakit. Rasulullah bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini merupakan metode karantina yang dicontohkan Nabi agar wabah penyakit tidak menyebar ke Negara-negara lain.
Jadi, dalam sistem Islam, mengisolasi tempat munculnya wabah sangatlah penting. Kebutuhan masyarakat dalam masa isolasi pun ditanggung sepenuhnya oleh Negara. Korban yang sakit diberikan pelayanan kesehatan terbaik serta obat-obatan tebaik. Para medis diberikan perhatian khusus oleh Khalifah agar mereka tidak tertular penyakit dan tidak stres dalam menangani pasien sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Juga ketika sebelum terjadinya wabah, Negara telah memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta menjaga kesehatan rakyatnya dengan baik. Menjaga masyarakat dengan makanan yang halal dan thayyib serta lingkungan yang sehat.
Itu semua hanya bisa saat Daulah Islam Khilafah ada. Negara yang independen dan bijak dalam mengambil keputusan terbaik bagi Negara dan rakyatnya, bukan untuk kepentingan lainnnya. Tidak seperti saat ini. Penguasa seolah lemah dalam mengurus rakyat, tetapi begitu loyal dengan asing atau pebisnis karena faktor ekonomi. Sudah saatnya kita beralih. Mengkaji islam secara keseluruhan. Menyongsong hidup mulia dibawah naungan Khilafah.