Oleh: Sri Haryati (Komunitas Setajam Pena)

Belum juga ada solusi yang tepat dari dampak PHK masal yang di lakukan pemerintah dengan alasan percepatan penanganan covid-19. Namun kini rakyat harus sakit hati lagi, karena diijinkannya tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia. Kita semua tahu bahwa Cina adalah asal virus tersebut pertama muncul. Rasanya tidak mungkin para TKA itu datang begitu saja tanpa adanya campur tangan pemerintah. Rupanya Rezim ini sangat pantas jika harus menerima gelar tukang menyakiti hati rakyat.

Seharusnya disaat seperti sekarang ini adalah masa-masa pemerintah untuk membuktikan kepada rakyatnya, bagaimana kesungguhannya dalam mengurus warga negaranya. Bukan malah sebaliknya. Rakyat dipecat, tenaga asing diangkat.
Seperti di lansir Liputan6.com (3 Mei 2020), sebanyak 500 TKA China dikabarkan akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara, 5 April 2020. Kedatangan mereka menuai sorotan dari mayoritas anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan anggota DPD RI. Anggota DPD-RI Dapil Sultra, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menegaskan, menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA). Apalagi, kedatangan mereka rencananya mulai pekan ini secara bertahap. Padahal seharusnya pemerintah kita harusnya fokus penanganan pandemi Covid-19, abaikan yang bisa menimbulkan polemik.

Menurutnya, 49 TKA China yang pernah datang saat pandemi Covid-19 di Sultra sudah sangat meresahkan. Apalagi, akan masuk 500 TKA saat Sultra sudah dikategorikan sebagai daerah rawan terpapar Covid-19.

Sungguh membingungkan pemerintah mengeluarksn keputusan yang kontradiktif. Disatu sisi pemerintah menerapkan berbagai aturan untuk percepatan penanganan covid-19 tapi disisi lain malah memberikan kelonggaran pada warga negara asing masuk yang justru bisa memperparah keadaan pandemi ini.

Pemerintah telah membatasi masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke daerah dengan menetapkan larangan mudik untuk semua kalangan, tetapi ternyata di Sulawesi Tenggara (Sultra) dikabarkan telah memberi izin masuk sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe. (kabarindonesia, 1/5/20)

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.

Meskipun Kemenaker menyebut tidak serta-merta menutup mata terhadap urusan kesehatan di lingkungan industri Konawe, dan masyarakat umum di daerah tersebut. Ia telah menyampaikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Sultra agar persetujuan izin kerja ratusan TKA asal China itu diikuti pelaksanaan protokol Covid-19. Namun tetap saja hal itu melukai rakyat, karena mereka harus kehilangan pekerjaan namun disisi lain pemerintah memperkerjakan warga asing.

Kabar datangnya 500 TKA asal China ini juga ditanggapi oleh sejumlah politisi mereka turut menyuarakan penolakan. Salah satunya politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter. Tifatul menyayangkan, ketika warga negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB, dilarang mudik, tidak boleh naik pesawat, bahkan diancam penjara dan denda jutaan tapi mempersilakan TKA Cina masuk.

Politisi partai Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan jika dirinya mendukung untuk menolak datangnya 500 TKA asal China ke Sultra. Karena sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA Cina di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negara sumber virus corona.

Ini cukup menjadi bukti bahwa pemerintah lebih berpihak kepada asing daripada kepada rakyat sendiri. Keras pada warga sendiri tapi lunak pada asing. Memang inilah sistem demokrasi. Dimana hukum bisa di bolak-balik sesuka hati. Karena sistem buatan manusia itu sifat aslinya rapuh, tidak punya pijakan yang kuat. Pencitraan dan janji manis menjadi modal untuk meraih kekuasaan.

Sungguh Islam mempunyai aturan dalam segala hal, mulai dari urusan makan sampai urusan mengatur negara. Tidaklah pantas manusia sebagai mahkluk ciptaan Allah tidak mau tunduk, patuh dan menggunakan aturan-Nya dalam kehidupan ini? Apalagi setiap kita pasti ingin selamat dunia akhirat. Allah SWT berfirman yang artinya :
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” ( TQs. Al Ahzab 36)
Wallohu alam bisawwab.