Oleh: Umi Rizkyi (Komunitas Setajam Pena)

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hingga segala sesuatunya harus dan ada hukum tersendiri. Tak luput sekarang ini, meski negara bahkan dunia lagi dihantui Covid-19, yang tak lepas dari bayang-bayang yang mengerikan. Yaitu nyawa sebagai taruhannya untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Tak lepas dari itu, maka meski negara tengah menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah tak lepas dari pembuatan hukum baru. Yaitu berupa Perppu nomor 1 2020 yang isinya mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan untuk penanganan pandemi virus corona disease 2019 ( Covid-19 ).

Di dalam peraturan itu, dalam pelaksanaan terdapat empat hal yang akan dilaksanakan. Pertama, penanganan Covid-19, ke dua bantuan sosial, ke tiga stimulasi ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah ke bawah ( UMKM ) dan koperasi, serta ke empat antisipasi terhadap sistem keuangan.

Hingga saat ini ada 24 peraturan pemerintah dalam melaksanakan Perppu no 1 2020, yaitu 14 peraturan diantaranya telah terselesaikan, 8 dalam proses dan 2 peraturan lainnya dalam proses berikutnya. Di samping menerbitkan peraturan, pemerintah juga menerbitkan regulasi lainnya dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Dalam penetapan Perppu nomor 1 2020, diambil dari mayoritas fraksi DPR. Dari 8 fraksi di DPR hanya 1 yang tidak menyetujui yaitu dari fraksi PKS. Tetapi hal itu tidak menjadikan Perppu itu tidak dijalankan. Sesuai yang dilansir di detikFinance.Rabu 13 Mei 2020.

Seperti yang dilansir oleh detikfinance ( Rabu 20 Mei 2020 )_ Jakarta, penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30 % dari target. Realisasinya sampai saat ini baru mencapai Rp. 376, 7 trilliun.

Hingga April, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp 15 trilliun atau 34 % dari target APBN. Pajak non migas nilainya RP 361,7 triliun atau 29,9 % terhadap APBN. Kepabeanan dan cukai. Realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7 % dari APBN.

Meskipun penerimaan pajak secara mengalami kemerosotan, faktanya penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikkan signifikan hingga 26 % dari Rp 3,4 triliun di April 2019 menjadi Rp 43 triliun di April 2020. Hal ini disebabkan oleh limpahan penerimaan tahun sebelumnya efek PMK 51 kata wakil menteri keuangan Suahasil Nazara Rabu 20/05/2020. Jika tidak maka hanya mengalami kenaikan tipis yaitu 1,6 % saja. Ini sesuai penerapan peraturan menteri keuangan 2019 PMK nomor 152 / PMK 010 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019.

Setelah diterapkannya Perppu Corona, pemerintah memiliki wewenang lebih besar tanpa meminta persetujuan DPR untuk mencarai dan menempuh ” jalan keluar ” atas problem defisit anggaran APBN. Jadi menentukan bagaimana dan apa kebijakan pemerintah, tinggal menjalankan saja tanpa harus meminta restu dan persetujuan dari DPR.

Dan tidak menutup kemungkinan dan jelas, bahwa jalan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan hutang asing baru maupun penerbitan surat hutang negara. Jadi bisa dipastikan negara akan menambah hutangnya ke bank dunia dan sebagai syarat dan jaminannya bisa berupa surat berharga negara ataupun surat hutang negara.

Hutang maupun penerbitan surat hutang negara memiliki dampak yang buruk dan berbahaya bagi fundamental ekonomi negara maupun kemandirian negara. Karena sudah jelas bahwa hutang ke bank dunia maupun ke negara asing, akan semakin membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Dan kemandirian Indonesia tidak akan bisa tercapai, karena dengan hutang maka Indonesia akan terpaksa dalam peraturan yang berlaku antar negara ataupun bank dunia.

Sesungguhnya penerapan peraturan pemerintah ini tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperburuk situasi yang ada. Di mana rakyat seperti diteror dengan adanya Covid-19, sekarang secara tidak langsung rakyatpun dibebani hutang negara. Betapa tidak, pasti pemerintah dalam pembayaran hutannya akan memungut dari rakyat, pajak dinaikkan, listrik naik, harga BBM naik, listrik naik dan lain-lainny.

Padahal rakyat tengah menghadapi pandemi Covid-19 saja telah terdampak, apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang sedemikian rupa dengan dalih untuk penanganan Covid-19, menjaga stabilitas ekonomi dan lain-lain. Dengan kasat mata, sebenarnya Perppu ini dibuat negara untuk siapa? Rakyat, korporasi atau yang lainnya? Berdasarkan fakta dan data di atas semoga kita terbuka mata dan hati kita. Bahwa sebenarnya Perppu ini dibuat semata-mata bukan untuk rakyat. Semoga kita sebagai umat mayoritas di negeri ini bisa cerdas dan cermat dalam segala hal. Termasuk adanya Perppu ini.