Oleh: Naila Dhofarina Noor, S.Pd
(Guru dan Anggota Komunitas Cinta Baca Tulis Untuk Peradaban)

Tahun ini semua diuji. Semua lini kehidupan tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya, termasuk perihal pendidikan sekolah. Tak hanya orangtua dan siswa yang dilematis antara masuk sekolah atau tidak. Para guru pun merasa dilema menjalankan perannya sebagai pendidik kedua bagi anak-anak bangsa.

Sebagaimana diketahui, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melalui laman resminya www.idai.ac.id, menyampaikan data bahwa hingga tanggal 18 Mei 2020 jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3.324 anak. 129 anak berstatus PDP meninggal, 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19 dan 14 anak meninggal akibat Covid-19. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Juga membuktikan bahwa tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap Covid-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja. Oleh karena itu, IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar diselenggarakan di rumah masing-masing.

Anjuran IDAI ini sejalan dengan permintaan KPAI agar pemerintah membuka sekolah di saat Covid-19 sudah nol kasus. (nasional.okezone.com, 20/5/2020). Begitu pula dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang bersepakat untuk meminta pemerintah menggeser tahun ajaran baru ke bulan Januari 2021. Penggeseran ini menurut IGI dapat mengurangi stres orangtua dan siswa. Faktanya, banyak orangtua kalang kabut mendampingi anaknya mengerjakan tugas online.

Disamping harus membeli sendiri paket data dan memikirkan hal lain dalam rumah tangga sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, dengan penggeseran ini dapat memberikan kesempatan Kemendikbud meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang lebih berkualitas jika ternyata Covid-19 belum tuntas. (Kompas.com, 29/05/2020)

Alih-alih pendapat para pemerhati anak dan para guru ini diambil, Pemerintah tetap ‘keukeuh’ dengan kebijakan new normal-nya. Walau harus menutup mata dengan angka korban Covid-19 berusia anak dan resiko penularan yang tinggi, tetaplah pendidikan sekolah diberikan mekanisme-mekanisme untuk menjalankan program pendidikan.

Tanggal 13 Juli 2020 adalah waktu mula Tahun Ajaran Baru 2020/2021 yang ditegaskan oleh Kemendikbud RI. Lantas, rapat dadakan online maupun offline pun terselenggara di berbagai sekolah. Webinar maupun seminar digelar untuk memberikan sosialisasi. Kepala sekolah dituntut untuk menjadi pemimpin transformatif. Dan para guru didorong untuk segera menyesuaikan diri. Pun dengan para wali juga siswa dituntut sejalan dengan mekanisme yang dibuat.
Apakah ini persiapan yang mudah? Tentu saja tidak.

Pembagian mekanisme untuk daerah berwarna merah, kuning dan hijau semakin membuat sekolah kerepotan. Sekolah dibiarkan mandiri mengurus berbagai hal yang baru tanpa ada bantuan tambahan dari pemerintah berupa fasilitas maupun pengarahan yang jelas. Walhasil semua dibuat dilema mempersiapkannya.
Dalam acara webinar yang diselenggarakan UNESA tanggal 29 Mei 2020 lalu, disampaikan beberapa hal yang harus disiapkan sekolah di era new normal ini. Diantaranya adalah penyederhanaan kurikulum yang diserahkan kepada masing-masing sekolah bagaimana baiknya, penentuan jam belajar, pengaturan jumlah siswa yang masuk dalam shift-shift, penyiapan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan protokol, penyiapan para guru menjalankan pembelajaran yang tidak biasa, sosialisasi yang menyentuh ke semua orangtua/wali dan siswa agar semua bisa memahami kondisi ini, dan lain-lain. Disisi lain, bagi sekolah yang berdiri di zona merah, PJJ menjadi andalan.
Namun, lagi-lagi tidak semua bisa menjangkau jaringan internet, terbiasa mengoperasikannya, ataupun menyediakan secara mandiri paket data yang dibutuhkan. Semua ini bukanlah persiapan yang sederhana. Tidak cukup pemerintah sebagai pusat penentu kebijakan bagi rakyatnya mengedarkan begitu saja arahan-arahan tanpa penjelasan gambalang, baik berupa gambaran implementasi maupun fasilitas tambahan yang menjamin. Ini kalau memang pendidikan harus tetap diselenggarakan secara normal untuk anak-anak.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta pun menilai pemerintah harus menyiapkan rencana jelas dalam kelanjutan KBM. (Medcom.id). Apalagi, alasan dari Kemendikbud tidak mengabulkan permintaan IGI adalah karena sinkronisasi PPDB dan SNMPTN. Sehingga sekolah tetap berjalan dengan terus dikaji berdasarkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. (Kompas.com, 29/5/2020) Alasan ini menunjukkan tidak merujuknya pemerintah kepada para ahli, lebih mengutamakan bagaimana kebijakan new normal yang berbalut kepentingan ekonomi dapat dijalankan.
Faktanya hampir 1000 anak terinfeksi Covid-19, baik karena tertular orangtua atau lingkungannya. Maka rencana tahun ajaran baru dengan sekolah new normal akan menghadapi kerawanan masalah tersendiri. Sebab, jika sekolah memilih mekanise membuka sekolah maka yang perlu kita pikirkan bisakah anak-anak tertib memakai maskernya sepanjang waktu di sekolah, dan bisakah orang tua menjamin anak-anak akan disiplin mengganti masker tiap empat jam pemakaian atau setiap kotor dan basah.

Tidak sederhana bukan? Semoga dilema ini segera berakhir dengan kebijakan yang jelas dan terbaik untuk kemaslahatan semua. Berharap solusi yang diambil oleh pemegang kebijakan bertumpu pada dasar yang tepat. Berasaskan Islam sebagai satu-satunya solusi fundamental dan komprehensif untuk berbagai persoalan negeri. Karena bagaimanapun juga, mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Maka, sudah sewajarnya jika solusi atas berbagai problematika yang ada dikembalikan kepada aturan agama ini. Wallahu a’lam.