Oleh : Nafisah Asma Mumtazah
Penulis Ideologis
Dari Gresik, Jawa Timur

Dunia kian hari kian rapuh tak berdaya menghadapi keganasan Corona yang terus merajalela mencari mangsa, ekonomi ambruk kehidupan porak poranda. Negeri adidaya sekelas Amerika pun tak berdaya dibuatnya. Apalagi negeri serapuh Indonesia. Para penguasa negeri Pancasila ini dibuat gagap oleh virus yang tak kasat mata ini. Hingga kebijakkannya sering membingungkan bahkan menyakiti rakyat.

Penguasa negeri telah membuat wacana baru New Normal, sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, ( 25/5/2020 ), Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan. Dia mengatakan waktu penerapan skenario kerja ‘new normal’ ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19.

“Ya kita harus realistis saja bahwa Corona ini belum ada obat/vaksin, jadi harus tetap waspada,” ujar Wahyu seperti dikutip dari detikcom, Minggu (24/5/2020).

Pemerintah sudah merilis beberapa skenario new normal life untuk pekerja (PNS, BUMN dan Perusahaan). Semua upaya menormalkan kondisi ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan penanganan wabah dari aspek kesehatan.

Namun pemerintah belum memiliki peta jalan, new normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru. Yakni bertujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai di depan mata.

Sebelum pemerintah menyampaikan tentang new normal mereka jugs telah intens menarasikan kalimat berdamai dengan Corona. Para pejabat negeri terus mengajak rakyat agar terus bersiap menerima fakta bahwa kehidupan tidak mugkin kembali seperti sediakala. Mereka meminta rakyat menjalani hidup “Normal” ditengah ancaman wabah Corona.

Rupa rupanya penguasa kian lugas memilih opsi angkat tangan, karena melawan wabah butuh effort yang tak ringan dan waktu yang berkepanjangan. Semetara kekuasaan mereka selama ini tegak diatas satu kepentingan melanggengkan sekulerisme dan hegemoni liberalisme kapitalisme global.

Bisa dibayangkan, saat wabah tetap dianggap bencana, maka rakyat harus ada di bawah tanggung jawab mereka. Sementara semua sumber daya sudah nyaris tak ada. Sampai-sampai menteri keuangan “terbaik sedunia” pun begitu kebingungan mengatur anggaran negara. Berkali-kali mengambil jalan pintas membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tak pantas.

Maka tak heran, jika bagi para penguasa, “berdamai dengan corona” menjadi pilihan “terbaik” di tengah rasa putus asa atas ketidakmampuan memberi jalan keluar. Dalihnya, wabah corona adalah wabah tak biasa. Dia merebak sejalan dengan pergerakan manusia. Maka apa boleh buat, kita harus berdamai, bahkan bersahabat dengan corona.

Jadi intinya, apa pun istilah yang digunakan, tak perlu membuat bingung. Hingga benar-benar ada maksud dan niat tulus dari pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada pamrih apa pun, murni kebijakan pengurusan urusan rakyat.

Hanya saja kalimat terakhir tersebut di atas, tampaknya masih samar. Jika tak ingin disebut fatamorgana alias mimpi di siang bolong belaka. Tentunya selama negeri ini masih bernaung di bawah sistem demokrasi-kapitalisme-neoliberal.

Jangan kemudian sekonyong-konyong dikaitkan dengan pernyataan salah satu menteri, bahwa Jokowi dan Trump (Donald Trump, Presiden AS) adalah seperti “brother”. Seolah kebijakan penanganan wabah pun harus mengikuti kebijakan politik di negeri Trump. Padahal kondisinya jauh berbeda.

Firman Allah SWT:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5] : 32).

Juga sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Demikianlah konsep utama roadmap penanganan wabah menurut Islam. Bahwa menjaga satu nyawa itu begitu berharga. Jangan menunda atau bahkan menunggu hingga angka sekian dan sekian.

Khilafah menangani pandemi berdasarkan ajaran Nabi ﷺ. Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tak bertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

Ini pula yang seyogianya menjadi pelajaran penting agar negeri ini tak melulu membebek pada Barat. Allah SWT melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apa pun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut. Termasuk membebeknya negeri Muslim seperti Indonesia terhadap dunia Barat dalam hal politik penanganan pandemi.

Semestinya, dalam kondisi pandemi yang pastinya setiap negara menjadi terpojok, cobalah negeri kita ini sedikit saja membangun wibawa, baik nasional maupun internasional. Manfaatkan kebijakan pencitraan untuk membuktikan ketulusan hati dan menunjukkan empati menangani pandemi.

Mungkin kita bisa termotivasi dengan pernyataan Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo –untuk sekadar mencontoh semangatnya- dalam pidatonya tentang virus corona yang telah memengaruhi 137 orang dan membunuh 4 orang warga Ghana,

Akufo-Addo mengatakan efek situasi Covid-19 pada ekonomi Ghana akan sangat mengerikan jika berlangsung untuk waktu yang lebih lama lagi. Lantas ia menyatakan, pemerintahnya memiliki apa yang diperlukan untuk kembali menghidupkan ekonomi Ghana jika wabah Covid-19 saat ini menyebabkan perekonomian negaranya mati suri dalam beberapa bulan mendatang. Namun pemerintah Ghana tidak tahu bagaimana cara untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati.

Bayangkan jika potret ini terlahir dalam sistem Khilafah. Maka sosok-sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh hingga yang sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah sekali ditemukan. Tak perlu sesumbar ingin seperti khalifah ini atau khalifah itu, agar program penanganan pandeminya bisa diakui publik yang ia pimpin.

Cukup buktikan dengan ganti demokrasi menjadi Khilafah, agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tak terkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia.
Wallahu A’lam Bisawab