Oleh Nanik Farida Priatmaja

Masa kampanye Pilpres 2019 silam, Jokowi menjanjikan program kartu prakerja. Sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020, kartu prakerja digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Namun saat pandemi covid-19 menimpa, kartu pra kerja diubah semi bansos dan tiba-tiba diluncurkan sebagai antisipasi para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Alih fungsi kartu pra kerja sebenarnya sangat disayangkan karena tak sesuai dengan tujuan awal sebagai program pelatihan dan pembinaan rakyat yang masih belum memiliki keterampilan. Meski para korban PHK sudah tak membutuhkan pelatihan dan pembinaan akan tetapi mereka butuh dana tunai untuk mencukupi kebutuhan hidup selama masa pandemi dan tak memiliki pemasukan. Sehingga seharusnya lebih tepat diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kartu prakerja masih berjalan empat bulan. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan-kejanggalan, yaitu:

  1. Data proses pendaftaran tidak sesuai dengan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Kemitraan dengan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  3. Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan kompetensi yang memadai.
  4. Metode pelaksanaan pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara.

KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Kompas.com, 22/6).

Adanya kejanggalan-kejanggalan program kartu prakerja memperlihatkan bahwa pemerintah tidak serius mengelola program tersebut dan hanya sekedar akal-akalan pemerintah meraih kemitraan dengan para kapital (baca: pemenang tender program kartu prakerja) dimana kemitraan tersebut sangat berpotensi korup.

Tak mengherankan dalam sistem demokrasi kapitalis terjadi perselingkuhan antara penguasa dan korporasi. Karena modal menjadi penguasa di sistem demokrasi kapitalis sangatlah mahal. Wajar jika para penguasa rezim kapitalis adalah rezim korporasi yang mengeluarkan kebijakan sesuai pesanan korporasi. Sehingga sering kali terjadi harapan-harapan palsu penguasa kepada rakyat termasuk program kartu prakerja.

Kesejahteraan suatu negara membutuhkan pengaturan bernegara yang tepat dan penguasa yang adil dan amanah. Penguasa yang adil dan amanah hanya terwujud dalam sistem Islam atau Khilafah. Penguasa dalam sistem Islam adalah pengurus rakyat. Ibarat penggembala dengan ternaknya. Sehingga keberadaan penguasa akan benar-benar menjamin keberlangsungan kehidupan rakyat baik saat kondisi normal ataupun masa terjadi wabah.

Secara historis keberlangsungan negara Khilafah selama berabad-abad telah menjadi negara mandiri baik secara politik dan ekonomi. Khilafah akan mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa pengaruh pihak asing. Sehingga mampu menyediakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat dan memberikan subsidi bagi fakir miskin.

Ketika terjadi pandemi negara Khilafah menjamin kehidupan rakyat dengan memberikan bantuan berupa logistik, alat kesehatan, menyediakan tenaga medis, dan sebagainya. Negara khilafah benar-benar meriayah rakyatnya sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam yang rahmatan lil alamin.