Oleh : Sunarti

Solusi Fiktif, New Normal Life
Oleh : Sunarti

“Jika kusut diujung, lari kepangkal,” artinya segala persoalan dicari sebabnya dari awal mula atau penyebab utama dari persoalan tersebut.
Gambaran ini bisa kita ambil pada penerapan kebijakan pemerintah saat pandemi melanda negeri. Kebijakan the new normal Life, justru akan meningkatkan angka kasus terpapar dengan kurva memuncak.

New normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Intinya beradaptasi dengan situasi pandemi yang ada, agar kasus menurun atau setidaknya tidak terjadi peningkatan kasus. Namun, justru banyak orang yang terinfeksi Covid-19.
Ketika coronavirus yang menyebabkan Covid-19 pertama kali mulai menyebar, hampir tidak ada orang yang kebal. Tidak menemui perlawanan, virus menyebar dengan cepat ke seluruh komunitas. Menghentikannya akan membutuhkan persentase signifikan orang untuk kebal. Tetapi bagaimana kita bisa sampai ke titik itu sementara virus bersifat ganas dan mematikan? Sementara kebijakan justru memberi kelonggaran yang selonggar-longgarnya?

Alasan ekonomi menjadi faktor kebijakan hidup normal kembali. Kebijakan new normal life merupakan siasat pemerintah supaya ekonomi negara berjalan. Harapannya, ekonomi tetap berjalan. Dan pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor ekonomi riil. Dalam sektor kecil pemerintah mendapatkan retribusi dari pedagang PKL. Sedangkan dalam sektor besar pemerintah mendapatkan pajak dari pabrik-pabrik yang telah beroperasi. Harapannya PHK bisa ditekan, masyarakat pegang uang, tingkat konsumsi akan kembali membaik.

Dampak pandemi terhadap ekonomi ini sangat mengerikan. Bayang-bayang resesi didepan mata. Kebijakan pemerintah kalang kabut bisa memperparah kondisi perekonomian. Khususnya nasib pangan masyarakat kelas bawah.

Sektor riil yang paling merasakan dampak pandemi ini. Dan sangat banyak rakyat yang kehilangan penghasilan. Jumlah rakyat miskin yang melonjak tajam, seiring dengan PHK besar-besaran akan memperburuk suasana pikir di masyarakat. Bisa dikatakan, akan terjadi depresi sosial secara besar-besaran. Akan banyak dijumpai pernyataan bahwa “mati bukan karena korona tapi mati karena kelaparan” memang benar adanya.

Tampak, betapa pemerintah gagap menghadapi pandemi. Mengakibatkan masyarakat jelata terlunta-lunta dalam derita pandemi, secara psikologis dan realitas. Tarik ulur penanganan pandemi, mengakibatkan korban makin hari makin bertambah banyak, mati dengan terpapar virus, mati dengan kelaparan, hingga mati bunuh diri karena depresi berat. Sebuah keharusan keputusan pemerintah yang cepat dan tepat yang merupakan kunci keselamatan rakyat.

Covid-19 tidak bisa hanya dibebat perjalanan hidupnya dengan penggunaan masker (terutama masker kain yang belum standar medis), sering cuci tangan pakai sabun, social distancing dan penyemprotan desinfektan secara berkala di tempat-tempat umum. Covid-19 perlu dipisahkan dari inangnya. Maka untuk memisahkan butuh kebijakan yang terpadu antara pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara luas.

Kebijakan yang diambil saat ini bukanlah hal yang tepat. Tampak nyata jika mulai dari kebijakan pelonggara PSBB hingga new normal life menjadi bukti betapa kejamnya sistem kapitalis. Dengan mengatasnamakan ekonomi, justru menumbalkan nyawa rakyat. Ironis.

Islam Solusi Paripurna Wabah Corona

Sistem Islam sudah memberikan solusi tuntas penanganan wabah ketika pertama kali wabah tersebut muncul, lockdown total. Atau sistem karantina wilayah. Semua akses keluar masuk epicentrum wabah ditutup, dengan tetap mencukupi kebutuhan pangan dan penanganan kesehatan daerah terkena wabah. Dengan solusi ini, masyarakat di daerah lain yang tidak terdampak, bisa tetap melakukan aktivitas secara normal.

Untuk warga yang sakit, diberikan pengobatan secara gratis dari pemerintah. Rumah sakit, sarana dan prasarananya termasuk isolasi dan peralatan yang dibutuhkan (seperti ventilator) disediakan oleh negara. Sementara bagian warga yang menjadi ahli dalam bidang penelitian obat-obatan dan penyakit, melakukan penelitian untuk ditemukannya vaksin dan obat-obatan.

Tenaga kesehatan juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Tenaga yang berada di ujung penanganan ini difasilitasi APD (alat pelindung diri) yang aman secara cuma-cuma. Kebutuhan pokok dirinya dan keluarga dipenuhi juga secara cuma-cuma. Termasuk bahan makanan pokok untuk daya tahan tubuhnya. Isolasi mandiri oleh tenaga kesehatan dengan keluarga juga disediakan fasilitasnya oleh negara, termasuk kebutuhan pokok atas keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikianlah gambaran sikap tanggap pemerintah menghadapi pandemi. Sehingga tidak ada penghentian roda perekonomian mendadak. Baitul maal diisi dengan berbagai pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kepemilikan negara dan umum. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama masa lockdown yang diperlukan.

Semua kondisi ini bisa dilaksanakan ketika sistem ekonomi Islam sebagai salah satu pilar penyangga negara diterapkan secara total dalam bentuk institusi khilafah. Sistem ekonomi Islam dengan mata uang berstandar emas dan perak, dengan peniadaan sektor non riil secara total. Industri pun, dibangun dengan basis pertahanan dan keamanan, bukan sekedar pariwisata dan hiburan. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam dari gabungan berbagai negara muslim di dunia, benar-benar difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu hal ini ditopang dengan kekuatan militer dan angkatan bersenjata yang kuat dan mumpuni.

Dan sudah sebuah keharusan jika kebijakan pemerintah menjadi penentu nasib masyarakat. Untuk itu, kebijakan new normal life bukanlah pilihan bagi keselamatan rakyat. Pemerintahlah garda terdepan dalam mengatasi pandemi.
Wallahu alam bisawab