Oleh: Euis Rachma, Bogor

Baru-baru ini, Indonesia mendapat ‘penghormatan’ berupa kenaikan status Indonesia menjadi upper middle income country dari Bank Dunia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat beliau memberi sambutan secara virtual pada acara Sidang Terbuka Peringatan 100 Tahun Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat, 3 Juli, kemarin. Kenaikan status ini dilihat oleh Bank Dunia dari Gross National Income (GNI) yang naik dari USD 3.840 menjadi USD 4.050.

Kenaikan status di atas perlu kita cermati kembali, karena kekayaan negeri ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Bahkan kekayaan satu orang tersebut setara dengan kekayaan seratus orang rakyat biasa, sehingga inilah yang membuat negeri ini seakan-akan memiliki Gross National Income yang tinggi.

Selain itu, di sisi lain masih banyak rakyat Indonesia berada dalam taraf kemiskinan, sulit mendapat akses listrik, kesehatan, pendidikan, dan kecukupan kebutuhan pokok setiap individunya. Terutama di saat pandemi saat ini, sekitar 1,7 juta rakyat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga sangat sulit. Selain banyak yang terkena PHK, beban rakyat makin bertambah di tengah pandemi. Walau beban rakyat sebelum pandemi, sudah ada. Hal ini dilihat dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada rakyat pada tanggal 1 Juli 2020. Harga-harga sembako dan pendidikan yang alih-alih turun secara keseluruhan, harganya secara umum, tetap seperti sebelum pandemi ini muncul.

Belum lagi, Indonesia memiliki banyak utang kepada negara lain, hingga ribuan trilyunan rupiah, terutama kepada negara China, dan kepada sejumlah BUMN, seperti PT KAI, PT Jasa Marga, PT PLN, dan lain-lain, yang merupakan kekurangan pembayaran publik oleh pemerintah.

Berbeda dengan pengurusan rakyat saat negeri diatur dengan sistem yang benar (Islam), sistem yang mampu mengantarkan rakyat kepada kehidupan yang layak, tonggak negara yang kokoh, bebas utang ribawi, dan tidak memiliki ketergantungan yang besar pada negara lain. Sistem yang benar ini pernah diterapkan selama 1.400 tahun. Semoga Indonesia dapat menerapkan sistem ini, sehingga memiliki ketahanan negara yang kuat dan rakyat yang sejahtera.