Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Kurang lebih sudah tiga bulan pemerintah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, tepatnya dimulai pada bulan Maret 2020 lalu. Berbagai strategi penanganan terus dilakukan oleh pemerintah negeri ini, mulai dari penerapan social dan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga dicetus tatanan new normal. New normal ini merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan penerapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19.

Tidak lepas dari keputusan New normal, tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 yang semula sempat tertunda sejak Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada 4 Mei 2020. Perpu tersebut mengubah waktu pelaksanaan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 sebagaimana yang dicantumkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016. Kini, sudah diputuskan menjadi Desember 2020 (timesindonesia.co.id, 18/6/2020).

Pesta Demokrasi Guna Melanggengkan Kekuasaan?

Di tengah penyebaran pandemi Covid-19 yang belum juga menunjukkan tanda-tanda pelandaiannya, pemerintah justru memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP pada 27 Mei 2020 lalu.

Dikutip dari m.mediaindonesia.com, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi virus ini akan berakhir, sedang diwaktu bersamaan segala agenda nasional harus kembali dilanjutkan. Untuk itu, langkah ini pada akhirnya diambil setelah menerima saran, usulan serta dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian berdasarkan arah kebijakan yang akan masuk pada tahapan tatanan baru, dalam diskusi rapat Dolly bersama para Anggota Komisi II DPR RI lainnya serentak meminta agar dalam tahapan proses Pilkada Serentak nanti pemerintah dapat menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat karena potensi terjadi kerumunan masyarakat masih besar.

Dikutip dari m.merdeka.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun beranggapan bahwa Pilkada 2020 pada masa pandemi dapat berdampak positif terhadap pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sebab isu penanganan virus ini bisa menjadi isu yang diembuskan, baik oleh calon petahana maupun kandidat baru.

“Kami melihat dari segi negatif memang ada kerawanan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Tapi mungkin tantangan ini dapat menjadi peluang, yaitu adu gagasan dan kemudian adu kemampuan,” katanya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (11/6).Selain itu, dia menambahkan Pilkada 2020 akan diwarnai dengan adu gagasan cerdas dan bukan saling serang isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA). Sebab, kampanye pada tahun ini akan lebih banyak memberikan program untuk mencegah virus Covid-19.

Namun, keputusan ini pun tak luput dari hujan kritik oleh berbagai pihak. Pasalnya, rangkaiannya yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dinilai terlalu dipaksakan dan minim pertimbangan terhadap beberapa hal seperti jaminan kesehatan masyarakat, anggaran yang kurang memadai serta potensi politisasi terhadap Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Seperti dilansir dari suara.com, Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dr. Corona Rintawan yang menyatakan, saat ini kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama malah dikalahkan dengan agenda politik yang berpotensi manimbulkan kasus baru Covid-19.

Demikian pula, Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas menyampaikan, sulit untuk membayangkan bagaimana berjalannya Pilkada tahun ini mengingat kondisi Covid-19 di Indonesia belum mereda. Oleh sebab itu, Feri Amsari beserta pemerhati Pemilu lain menuntut penundaan Pilkada hingga tahun 2021. Sejumlah tokoh masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat juga ikut mendorong penundaan Pilkada 2020 melalui petisi di situs change.org. Sebanyak 51,2 persen dari total 1.200 responden dalam survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan turut menyatakan perlunya penundaan Pilkada 2020.

Meski dihujani kritik dan tuntutan, pemerintah tetap bersikeras untuk mengadakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penundaan jadwal, sehingga rangkaian tahapannya dimulai kembali pada tangga 15 Juni 2020.

Dari sini kita melihat bahwa pemerintah terkesan terlalu memaksakan pilkada ini jika harus digelar pada bulan Desember 2020 mendatang. Bagaimana tidak, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan signifikan sedangkan upaya penanganannya masih tampak karut-marut dari berbagai sisi oleh pihak pemerintah. Semua beranggapan bahwa Pilkada bukan menjadi agenda yang urgen saat ini. Jika memang salah satu alasannya adalah karena faktor hak politik warga negara, seharusnya hak kesehatan masyarakat jauh lebih utama di atas segalanya. Pilkada dapat dilakukan kapan saja jika proses pemulihan pasca wabah telah usai, tetapi nyawa manusia tidak dapat kembali lagi.

Pemerintah memang selalu terlihat acuh tak acuh dalam mengurusi setiap persoalan negara, terlebih mengenai penanganan pandemi Covid-19. Lihat saja, mereka sangat sibuk mengurusi masalah Pilkada sedangkan disaat yang sama rakyatnya tengah berperang melawan ganasnya wabah. Sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini, akan berisiko semakin tinggi terhadap penularan para penyelenggara. Alih-alih memutus mata rantai penularan virus, yang terjadi justru turut berkontribusi menularkan virus mematikan ini lebih luas.

Pemerintah memang mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada akan dijalankan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat yang sesuai protokol kesehatan. Namun, rakyat sudah terlanjur hilang rasa percaya pada mereka karena selama ini sering dikibuli dengan janji yang selalu berujung teori tanpa implementasi. Di samping itu, bukan hanya risiko kesehatan yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga adanya potensi penyalahgunaan atau politisasi Bansos serta kerawanan dalam politik uang. Bukan tidak mungkin, pemanfaatan bantuan sosial yang sejatinya ditujukan untuk penanganan wabah justru disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada demi mendapatkan popularitas politik.

Tak bisa dipungkiri pula bahwa Pilkada membutuhkan biaya yang besar. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mencatat total anggaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di 270 daerah ini ditaksir mencapai Rp.15 triliun. Ia mengatakan, jumlah itu belum termasuk anggaran yang diperuntukan bagi pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengeluh mengalami defisit APBN karena penanganan wabah, namun untuk kepentingan Pilkada mereka rela merogoh kocek sedalam mungkin agar agenda tersebut tetap berjalan. Seharusnya di tengah krisis ekonomi, negara semaksimal mungkin mengoptimalkan dana hanya kepada kepentingan kesehatan semata seperti peralatan medis yang memadai dalam menangani pasien Covid-19.

Selain itu, dari masa ke masa nampak jelas sifat asli pesta demokrasi yang senantiasa membutuhkan ongkos besar sebagai ajang persaingan menuju kursi kekuasaan baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Banyak pihak yang menyatakan bahwa mekanisme demokrasi semisal pilkada justru mengekalkan sistem kriminal yang menghasilkan perampokan kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat.

Terlihat, para calon akan mengalokasikan anggaran dana yang semestinya untuk rakyat beralih arah kepada agenda Pilkada. Praktik money politic dimana rakyat dijatah dengan uang pun membutuhkan modal mahal, juga aktivitas kampanye sebagai ajang ‘menjual diri’ yang kemudian akan dibeli rakyat dengan suara pada saat memilih. Biasanya janji manis siap diobral dan rupiah siap dihambur untuk menarik perhatian rakyat. Dan pasca Pilkada rakyat dibuat gigit jari oleh pemimpin terpilih karena janji yang dahulu disampaikan seakan hilang ditelan bumi. Bukannya memikirkan nasib rakyat, yang terjadi justru penghianatan dengan mencuri uang negara dengan cara korupsi sebagai jalan pengembalian modal.

Nampak jelaslah sifat asli dari demokrasi. Ambisi manusia yang hidup dalam naungannya untuk bersaing dalam kekuasaan lebih dominan ketika berpikir menyelamatkan nyawa rakyat dengan anggaran dana dialokasikan untuk menyelenggaraan Pilkada. Fakta buruk demokrasi, jargon pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya menjadi omong kosong yang tidak pernah terealisasi.

Sistem Islam Menjaga Nyawa Rakyat.

Beda demokrasi, beda Islam. Dalam sistem Islam seluruh kendali maupun keputusan berpatokan pada hukum syara’ yaitu hukum Allah SWT. Sistem pemerintahan yang digunakan dalam Islam adalah pemerintahan Khilafah yang syar’i, sebuah pemerintahan yang sudah sangat umum bagi muslim di dunia. Pemerintahan ini dibuat untuk menegakkan hukum syara’ Islami. Umat tidak butuh demokrasi. Demokrasi adalah ide khayalan, memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dimana hanya dapat memuaskan penguasa yang haus akan kekuasaan. Demokrasi tidak membawa pada peningkatan kesejahteraan, justru melahirkan kekacauan sosial. Demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam dan patut di tiadakan.

Dalam Islam, politik bertujuan untuk mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai syariat Islam. Adapun Pilkada dalam Islam tidak ada yang menghabiskan biaya hingga triliunan. Islam juga tidak membenarkan Pilkada di tengah wabah sebab berisiko terhadap keselamatan nyawa manusia.

Begitu pula, seorang pemimpin dalam Islam dipilih rakyat sebagai penanggungjawab kepengurusan rakyat berlandaskan syariat Islam. Dalam sistem politik Islam meniscayakan adanya pemilu yang tidak menggunakan biaya yang besar. Pemilu ini diperuntukkan untuk mengetahui calon yang menjadi kehendak rakyat dalam memimpin mereka sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka dapat memilih kepala negara dan wakil mereka di majelis ummat melalui pemilu. Adapun tugas dari majelis ummat ini adalah sebagai penyalur aspirasi rakyat dan mengontrol jalannya pemerintahan (muhasabah).

Sedangkan kepala daerah, baik wali setingkat gubernur dan amil setingkat bupati diangkat langsung oleh kepala negara, sehingga tak dibutuhkan pilkada sebagaimana terjadi hari ini. Sistem ini sangat hemat biaya sehingga tidak merugikan negara termasuk rakyat di dalamnya. Dalam proses pemilu ini baik penguasa maupun rakyat tunduk terhadap hukum syariah, bukan kepentingan pribadi, kelompok apalagi partai. Tidak ada praktek transaksi, suap-suapan rupiah melainkan instrumen penyelenggaraan negara adalah hukum syariah.

Dari sini, pemilu dalam sistem Khilafah jelas berbeda dengan pemilu dalam sistem Demokrasi. Tujuan, orientasinya dan hasilnya pun berbeda. Islam secara nyata jauh lebih baik daripada pemilu yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi. Hal ini membuka mata kita, bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi, yang mempunyai sistem yang sempurna (www.anaksholeh.net). Wallahu a’lam bi ash-shawwab.