Oleh: Noviyanti (Praktisi Pendidikan)

Pandemi covid-19 telah memukul berbagai sektor termasuk pendidikan. Potensi loss education sangat besar terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tidak hanya karena keterbatasan akses, memburuknya konsumsi nutrisi dan kualitas pengasuhan semakin memperparah keadaan.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ditetapkan pemerintah belum menyelesaikan persoalan. Masih banyak anak-anak yang harus menghadapi berbagai kendala agar dapat mengakses pendidikan.

Sebagaimana yang dialami anak-anak Kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini. Jangankan jaringan internet, listrik, jalan hingga telekomunikasi saja belum masuk (merdeka.com, 26/07). Hampir seluruh orangtuanya hidup pas-pasan. Bekerja sebagai petani miskin dengan daya beli yang terbatas.

Riset terbaru dari Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mendapati bahwa hanya 28% anak yang sanggup mengikuti belajar daring di wilayahdi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Jawa Timur (asumsi.co, 12/05).

Ada seorang guru harus mendatangi satu persatu siswanya karena sebagian besar siswanya tidak memiliki gawai. Sementara orang tua yang memiliki, mengeluhkan biaya pulsa dan paket internet.

Anak-anak yang tinggal di tempat yang sulit menangkap sinyal, harus menempuh perjalanan jauh agar bisa mengikuti pembelajaran daring.

Ketimpangan akses teknologi informasi terpampang nyata dan mengungkapkan hanya sekelompok tertentu yang bisa menjangkau pembelajaran daring. Kelompok sosial tertentu dengan penghasilan tertentu saja yang mampu menyediakan fasilitas gawai dan kuota bagi anaknya.

Anak-anak yang dapat mengikuti pembelajaran daring umumnya berasal dari orang tua dengan latar pendidikan minimal SMA dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan swasta.

Minimnya infrastruktur menjadi salah satu penghambat pembelajaran daring sehingga hak belajar anak teramputasi. Infrastruktur memang berpengaruh bagi kemajuan negara.

Infrastruktur terdiri dari “keras” (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur “non-fisik” atau “lunak” (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan). Indonesia masih kesulitan mendorong pengembangan keduanya karena membutuhkan biaya besar.

Ketika infrastruktur lemah, pembangunan berjalan tidak optimal dan tidak efisien.

Keterbatasan infrastruktur keras mengakibatkan biaya logistik sangat tinggi yang berujung pada mahalnya harga ke tangan konsumen. Belum lagi jika terjadi ketidakmerataan yang menimbulkan ketidakadilan. Sebagian menikmati seperti jalan raya, sementara sebagian masih susah menuju ke suatu tempat.

Di periode pertama kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur keras dilakukan secara jor-joran. Sejumlah bandara, pelabuhan, rel kereta, jalan Tol dibangun oleh pemerintah di berbagai tempat dengan harapan memudahkan kegiatan ekonomi di negeri ini.

Di tengah pandemi ini, presiden menegaskan tetap melanjutkan pembangunan infrakstruktur contohnya jalan Tol Trans-Sumatera. Mentri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pendanaan adalah kendala utama.

Jal tol yang rencananya akan membentang sejauh 2878 km sementara yang rampung baru 393 km (Kompas.com, 08/07). Berarti masih membutuhkan dana sangat besar untuk menyelesaikannya.

Di tengah pontang-pantingnya negara menutup defisit anggaran, tentunya sulit berharap sumber pendanaan dari APBN. Presiden meminta para menterinya mencari terobosan untuk membiayai proyek tanpa membebani anggaran negara.

Masa pandemi ini juga menyingkap betapa lemahnya infrastruktur lunak. Masih banyak anak-anak yang terkendala melakukan pembelajaran daring karena ketiadaan listrik, sinyal yang belum tersedia di daerahnya.

Penyediaan infrastruktur dalam setiap pergantian kepemimpinan di negara ini seolah tak ada jalan keluarnya kecuali dengan berhutang dan melibatkan pihak swasta. Pembangunannya yang membutuhkan biaya besar jadi alasan utama.

Lantas, bagaimana dan kapan rakyat di berbagai pelosok negeri ini bisa menikmati infrastruktur dengan gratis? Padahal infrastruktur adalah salah satu penunjang penyelenggaraan pendidikan yang menentukan masa depan bangsa.

Infrastruktur Dalam Islam

“Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib). Inilah dalil yang menunjukkan wajibnya negara menyediakan infrastruktur bagi rakyatnya.

Infrastruktur akan memperlancar distribusi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya infrastruktur, berbagai tempat terkoneksi untuk mendukung perpindahan barang atau orang dengan mudah. Demikian juga infrastruktur lunak seperti listrik dan jaringan telekomunikasi serta layanan bagi kesehatan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, layanan infrastruktur harus dinikmati rakyat secara gratis dengan kualitas yang baik. Negara wajib membangun dan menyediakan secara merata. Rakyat bisa memperoleh tanpa harus membayar karena merupakan hak rakyat untuk di- riayah (diurus) oleh penguasa.

Suatu pembangunan jalan, fasilitas publik yang hanya bisa dinikmati rakyat dengan cara membayar, maka itu bukanlah infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan rakyat melainkan lahan bisnis yang memanfaatkan rakyat. Seharusnya, negara mandiri dalam pengadaannya karena jika diserahkan ke pihak swasta pasti berorientasi memperoleh keuntungan.

Islam menempatkan pemimpin negara sebagai penjamin pelaksanaan hukum Islam dan pelayan rakyat. Hubungan penguasa-rakyat tidak didasarkan perhitungan untung-rugi. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meraih ridlo Allah Subhana wata’ala. Penguasa melayani rakyat dan rakyat mentaati penguasa didorong karena ketundukkan pada Allah Subhana wata’ala.

Konsep inilah yang diterapkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Konsep yang diambil dari sejak zaman kepemimpinan Rasulullah sholalloohu ‘alaihi wassalam lalu diikuti oleh para khalifah sesudahnya.

Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau menyediakan infrakstruktur secara gratis bagi rakyatnya. Penyediaan semua terkait sarana prasarana jalan dialokasikan dari Baitul Mal. Sejumlah unta disiapkan sebagai alat transportasi bagi yang tidak memiliki kendaraan untuk perjalanan antar Jazirah Syam dan Irak.

Para Ibnu Sabil yang kehabisan bekal bisa singgah di rumah singgah yang disebut Dar ad-Daqiq. Di sana, sawiq, kurma, anggur dan berbagai bahan makanan lain sudah tersedia secara gratis.

Air sebagai kebutuhan penting bagi setiap manusia, disediakan di jalanan di antara Makkah dan Madinah. Dengan demikian, para musafir tidak perlu repot membawa perbekalan air yang banyak.

Dan yang luar biasanya, pembangunan jembatan, bendungan, jalan serta pemeliharaannya, yang membutuhkan anggaran besar mampu diwujudkan khalifah secara merata di seluruh wilayah Islam secara mandiri. Melalui perencanaan yang matang serta tidak ada pelanggaran syariah Islam.

Termasuk infrastruktur bagi pelayanan pendidikan. Awalnya disamping mesjid dibuat bangunan khusus untuk melakukan berbagai kajian yang disebut maktab. Minimal di setiap desa terdapat satu maktab. Pengembangan sarana prasarana terus dilakukan hingga jumlah peserta belajar semakin meningkat. Materi yang dipelajari tidak hanya pengkajian agama, tetapi juga berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat.

Umar tidak hanya menyediakan infrastruktur pendidikan. Beliau yang meletakkan dasar sistem pendidikan terorganisir. Guru-guru dikirim ke berbagai wilayah Islam untuk mengajar dan terbuka bagi masyarakat umum. Gajinya ditanggung negara sejumlah 15 dinar yang setara dengan Rp. 40 juta untuk nilai emas sekarang (1 gram emas = Rp. 750.000).

Semua pembangunan infrastruktur oleh Umar hanya berorientasi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemuliaan Islam. Jikapun negara bekerja sama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang tidak merugikan umat. Tidak menjadikan umat Islam dalam posisi terjerat atau lemah di hadapan negara lain/pihak ketiga. Dengan spirit menerapkan syariah Islam, terbukti khalifah Umar mampu merealisasikannya tanpa harus meminjam dengan sistem ribawi atau merendahkan umat Islam.

Ini menjadi bantahan bagi orang yang meyakini bahwa suatu negara bisa membangun infrastruktur harus tergantung pada pinjaman. Saat ini tidak ada pinjaman antar negara yang tidak berbasis ribawi. Padahal, terbukti pernah ada negara yang mandiri membangun infrastrukturnya lalu rakyat bisa menikmatinya secara gratis. Syaratnya, tata kelola negara menggunakan syariat Islam kaffah.

Novianti