Gagalnya Negara Atasi Disintegrasi


Oleh : Ummu Hafidz ( Komunitas Setajam Pena)

Isu keinginan Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia, ditanggapi jubir Kemenlu “Indonesia harus bersikap tegas kedalam dan keluar negeri bahwa ini adalah makar. Kalau kita terlihat lemah, ini akan menjadi momentum fihak lain untuk diam-diam mendukung atas menjalin kerja sama dengan yang hendak memisahkan diri tersebut” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi Bisnis.Com, Rabu (2/12/2020) melalui media seluler.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia. Memiliki berbagai macam suku, berbagai macam keragaman suku dan keyakinan. Pada akhir-akhir ini Indonesia digoncang dengan adanya deklarasi ingin lepasnya Papua Barat dari Indonesia.

Sebelumnya sudah terjadi lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Keinginan melepaskan Papua Barat dari Indonesia, dikarenakan adanya persatuan dan kesatuan di dalam negara ternodai. Adanya perpecahan, gesekan-gesekan ditengah masyarakat, akibat dari kurang adilnya pemerintah dalam mengelola kepentingan masyarakat dan tidak meratanya pembangunan.

Negara Indonesia adalah negara yang besar, bukan hanya besar wilayahnya saja. Namun juga besar kekayaan alam Indonesia yang mendunia, besar budaya, adat- istiadat dan lain sebagainya. Dibalik ‘kebesaran’ tersebut seringkali muncul beberapa konflik dari berbagai sudut. Memang bukanlah hal yang mudah untuk merawat negara dengan wilayah yang sangat besar dan rakyat yang sangat banyak.

Seringkali didapati berbagai kekurangan di berbagai bidang bagi negara berkembang, misalnya di kurang meratanya pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan teknologi. Sehingga dapat menimbulkan berbagai kecemburuan sosial.

Terlebih lagi jika kekayaan alam lokal diambil dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang- orang yang ada di luar wilayahnya. Disamping alasan- alasan tersebut, ada beberapa alasan lainnya yang memicu berbagai kontra antara rakyat dan pemerintah.

Salah satu bentuk aspirasi kontra antara rakyat dan pemerintah adalah gerakan rakyat untuk menuntut kemerdekaan wilayahnya. Di era pemerintahan Presiden BJ Habibi, Indonesia telah kehilangan salah satu wilayah negaranya yakni Provinsi Timor Timur yang sekarang kita kenal sebagai negara Timor Leste.

Selepas itu, beberapa tahun berlalu dan mucullah gerakan-gerakan kedaerahan lainnya yang juga menuntut untuk melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk pemerintahan sendiri. Salah satu gerakan yang populer adalah GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Selain itu masyarakat lain yang juga menuntut kemerdekaan bagi wilayahnya adalah Papua yang dilakukan oleh masyarakat lokal papua yang dikenal sebagai Papua Barat. Nah pada kesempatan kali ini mari kita sama- sama membahas mengenai alasan- alasan apa saja yang menyebabkan Papua Barat menuntut kemerdekaan atas wilayahnya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Papua merupakan salah satu provinsi negara Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar. Selain wilayahnya yang besar, bumi Papua juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah ruah. Tidak hanya hutan yang begitu lebat namun juga kekayaan bahari yang sangat melimpah dan juga indah. Terlepas dari itu pula bumi Papua juga merupakan tambang emas karena kandungan berbagai tambang yang sangat melimpah seolah tidak akan pernah habis.

Namun terlepas dari itu semua, perkembangan wilayah Papua justru terkesan lebih lambat dari wilayah lainnya. Dan penduduk asli Papua kini hidup berdampingan dengan masyarakat dari wilayah lain. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat Papua ingin mencapai kemerdekaan, antara lain sebagai berikut:

Papua Barat merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat
Masyarakat Papua merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini dan negara- negara di timur Pasifik
Sejarah kemerdekaan Indonesia yang awalnya tidak termasuk wilayah Papua
Hasil atau kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah Papua .

Alasan-alasan inilah yang menyebabkan keinginan Papua Barat lepas dari Indonesia. Disamping itu rakyat Papua Barat merasakan ketidakadilan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, kemiskinan akibat ekonomi hanya bertumpu pada wilayah barat, minimnya kesehatan, sulitnya akses pendidikan,lapangan pekerjaan yang tidak disediakan negara dan kedzolima – kedzoliman lainnya yang mengakibatkan hilangnya keutuhan yang menyebabkan perpecahan.

Secara umum timbulnya disintegrasi karena perasaan tidak puas dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan pemberontakan. Ketidak berdayanya pemerintah sebagai pengayom rakyat, menimbulkan konflik tidak puasnya rakyat terhadap keadaan tersebut. Sehingga rakyat ingin melakukan perubahan- perubahan didalam kehidupan masyarakat.

Tidak kalah pentingnya pegaruh luar negeri banyak andilnya terhadap keinginan Papua Barat melepaskan diri dari Indonesia. Perhatian Internasional yang berkembang saat ini disebabkan kepentingan asing menyangkut wilayah Papua yang mempunyai potensi alam yang melimpah ruah. Dukungan Papua Barat untuk memerdekakan diri dari Indonesia semakin kuat, seperti yang disampaikan Jacub Rumbiak, mengklaim sudah mendapat dukungan dar 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada dan jepang (Merdeka.Com, 20/6/2020).

Jika didetili, keinginan lepasnya Papua Barat akibat cacatnya demokrasi yang tidak layak sebagai konsepsi negara. Sehingga justru menciptakan dan menebarkan ketidak adilan, serta gagal meratakan kesejahteraan secara menyeluruh.

Solusi hakiki berasal dari Allah, dari sistem Islam dan dari sistem Khilafah yang telah terbukti selama 1300 tahun diemban dunia yang menyatukan berbagai ras dan keyakinan, meratakan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam sistem Islam sumber alam milik umum, haram di privatisasi dan di swastanisasi. Sumber alam dikelola negara kemudian dikembalikan kepada rakyat diwujudkan dengan adanya sekolah gratis, kesehatan gratis dan berbagai bentuk lainnya. Sistem Islam adalah sistem yang terbaik dalam mengelola tatanan negara dibawah naungan Daulah Islamiyah.

One comment

Tinggalkan Balasan