Utamakan Kewajiban demi Pengendalian Wabah

Oleh: Erin Azzahroh (Aktivis Muslimah)

Pada Ramadhan kali ini, pemerintah nampak memberikan perhatian pada kemaslahatan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Dilansir dari (Nasional.tempo.co, 19/4/2021), Gus Yaqut mengatakan bahwa larangan mudik yang diterapkan pemerintah dalam Ramadan tahun ini, memiliki dasar hukum agama yang jelas. Karena itu, ia meminta masyarakat agar dapat bersabar dan tak melaksanakan mudik.

“Karena kita memiliki dasar mudik itu hukumnya sunnah. Sementara menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan kita, itu wajib. Jangan sampai apa yang wajib itu digugurkan oleh yang sunnah,” kata Gus Yaqut dalam konferensi pers daring, Senin, 19 April 2021.

Menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, bahwa itikad pemerintah untuk melindungi rakyat dari penularan Covid-19 perlu diberikan apresiasi. Sebab memang butuh peran negara untuk mengendalikan wabah ini.

Kedua, tentu akan lebih mengena lagi jika upaya perlindungan ini dilakukan secara menyeluruh. Tidak momentual maupun menyasar sebagian kalangan rakyat saja.

Semisal pelarangan kegiatan yang berkerumun yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Tepatnya pada acara berkerumun tanpa protokol kesehatan pada pernikahan pasangan selebritis nusantara. Ada kesan pembiaran bahkan cenderung didukung karena dihadiri oleh para pejabat negara. Sementara di tempat lain, sesama acara pernikahan dipermasalahkan bahkan hingga diusut secara hukum. Momen berkerumun serupa, yakni pengajian oleh seorang ulama ternama juga dipermasalahkan bahkan hingga dikriminalisasikan.

Ketiga, jika didalami, sebenarnya permasalahan wabah Covid-19 perlu dipandang dari sudut pandang yang kompleks. Kurang mengena jika hanya menjadikan momen mudik sebagai kambing hitam wabah yang tak kunjung usai.

Menarik untuk menyimak hadist berikut, ”tidaklah nampak perbuatan keji (zina) di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka thaun (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah (2/1332 no 4019), dan al-Hakim (no. 8623) dan dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam ash-Shahihah no. 106).

Dalam hadist tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keberadaan wabah merupakan akibat dari dosa zina yang terang-terangan. Jika dikorelasikan dengan kondisi sekarang maka segala keadaan ini menjadi masuk akal. Sebab memang perzinahan telah menjadi hal biasa di negeri dengan umat muslim terbesar ini.

Keempat, dapat disimpulkan bahwa wabah Covid-19 berikut semua permasalahan di negeri ini merupakan hal yang saling terkait. Penyebabnya dapat dikerucutkan pada keberadaan azab yang telah dijanjikan Sang Pencipta sebagaimana hadist pada poin ketiga. Sehingga selain mengupayakan solusi teknis, mestinya diambil juga solusi dasarnya yakni meniadakan kemaksiatan.

Apalagi pemerintah melalui menteri agama telah mengajak pada penerapan skala prioritas dalam beragama. Bahwa kewajiban harus diberikan posisi yang tinggi untuk diterapkan. Maka tentulah menegakkan mahkotanya kewajiban, yakni khilafah, harus mendapatkan posisi tertinggi dan terurgen untuk dilaksanakan. Sebab tidak mungkin kewajiban dalam syariat diterapkan tanpa adanya khilafah, itulah sebabnya mengapa disebut sebagai mahkotanya kewajiban (taj al furudh).

Sebagaimana disampaikan Hajjatul Islam al-Imam Abu Hamid Al-Ghozali dalam kitabnya Al-Iqtishad fi al-Itiqad hal 76, “Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama itu pondasi sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa penjaga akan roboh dan sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang”. Harapannya, ketika kewajiban-kewajiban telah ditegakkan, maka turunlah rahmatan lil ‘alamin sehingga tidak perlu lagi ada bencana wabah serupa Covid-19 lagi.

Wallahu alam bi ash-showwab.

Tinggalkan Balasan