Penistaan Agama Terus Berulang, Buah Sistem Liberal

Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd.
Aktivis Muslimah

Baru – baru ini kembali ramai diberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang youtuber bernama Joseph Paul Zhang. Dirinya mengaku sebagai nabi ke-26, menghina nabi Muhammad Saw dan Allah Swt. Penistaan tersebut disampaikan Joseph ketika mengisi sebuah forum diskusi melalui aplikasi zoom dengan judul ‘Puasa Lalim Islam’.

Aksinya itu viral di media sosial setelah diunggah melalui YouTube. Bahkan dengan sombongnya dia menantang kepada siapa saja yang bisa melaporkan dirinya ke polisi akan diberi hadiah uang. Sebagaimana dimuat dalam sebuah situs berita online berikut:

“Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26, Josep Fauzan Zhang meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabullah. Kalo Anda bisa laporan atas penistaan agama, Gua kasih loh satu laporan Rp1 juta, maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan. jadi kan 5 juta, di wilayah polres berbeda”. (inews.id, 17/4/2021).

Kasus penodaan atau penghinaan terhadap agama terutama Islam memang bukan kali pertamanya di negeri mayoritas muslim ini. Bahkan pelakunya tidak hanya berasal dari non muslim. Seseorang yang mengaku muslim pun dengan terang-terangan kerap melakukan penodaan terhadap agama Islam.

Sebut saja kasus Sukmawati yang membandingkan jasa ayahnya dengan nabi Muhammad Saw dalam kemerdekaan bangsa ini. Kemudian ada lagi kasus yang menyeret nama Permadi Arya atau kerap disebut Abu Janda. Ia dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian dan SARA. Dengan melakukan cuitan di akun Twitter nya yang mengatakan bahwa Islam adalah agama arogan dan menyebut bahwa Islam adalah agama teroris.

Begitulah realitas yang ada di Indonesia negeri dengan populasi Islam terbanyak namun juga sering terjadi kasus penistaan terhadap Islam itu sendiri. Dari hari ke hari selalu saja ada aktor baru atau malah aktor lama dengan kasus baru. Namun menguap begitu saja dan terkesan tidak ada hukum yang tegas bagi pelakunya.

Mengapa kasus penistaan agama terus tumbuh subur dari hari ke hari, seakan pelakunya tidak pernah jera ? Setidaknya bisa kita kembalikan kepada tiga masalah berikut ini:

  1. Negara Berlandaskan Demokrasi Liberal.
  2. Tidak Menempatkan Islam sebagai Sumber Aturan.
  3. Tidak Memberlakukan Sanki yang Tegas.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa negeri ini menerapkan politik demokrasi leberal. Dimana dalam demokrasi ada empat jaminan kebebasan. Empat jaminan kebebasan tersebut adalah:

Pertama, Kebebasan Beragama. Setiap individu yang tinggal di negeri yang menerapkan sistem demokrasi akan dibebaskan untuk menganut agama atau kepercayaan yang diinginkan. Bahkan ketika seseorang tidak memiliki atau menganut satu agama tertentu diberikan kebebasan oleh demokrasi.

Hal ini juga akan membawa pada pendangkalan Aqidah. Dengan mudah masyarakat akan dimasukkan ide sinkretisme, pluralisme dan keyakinan-keyakinan sesat lain. Maka tidak heran apabila muncul berbagai penyesatan agama. Memunculkan berbagai agama baru dan nabi-nabi palsu.

Kedua, Kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Adalah jaminan kebebasan bagi tiap individu untuk mengeluarkan ide atau pendapat nya. Bahkan berbagai ide sesat akan bebas dipasarkan kepada masyarakat. Termasuk bebas mengutak-atik kandungan dalam ayat Alquran dan Sunnah yang disesuaikan dengan ide-ide Barat.

Ketiga, Kebebasan Berekspresi. Akibat dari kebebasan berekspresi individu semakin liar dan bebas dalam berperilaku. Mereka mengekpresikan hal itu dalam berbagai kegiatan. Mereka bebas makan dan minum tanpa perhitungan halal dan haram. Bebas berbuat maksiat seperti pacaran, sex bebas, tidak menutup aurat sampai perilaku LGBT. Akibatnya individu bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan termasuk menghina keyakinan agama lain.

Keempat, Kebebasan Kepemilikan. Dalam sistem demokrasi individu dibebaskan untuk memiliki kekayaan atau barang-barang berharga tanpa batas. Jadi tidak heran apabila seseorang bisa memilih jet pribadi, kapal pesiar bahkan pulau pribadi. Seorang individu juga bisa memiliki tambang dan mengeruk SDA yang begitu melimpah. Karena dalam sistem demokrasi tidak ada aturan tentang harta pribadi atau negara.

Tidak Menempatkan Islam sebagai Sumber Aturan.

Bagi yang mau berfikir lebih dalam dan jujur akan realitas yang ada saat ini. Pasti akan banyak menemukan banyak sekali kerusakan akibat penerapan hukum sekuler. Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya segala urusan manusia yang tidak berkaitan dengan ibadah maka agama dilarang ikut campur.

Ketika hukum Islam dicampakkan maka kerusakan yang akan didapatkan. Karena selain hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Maka dipastikan hukum manusia yang berasal dari akal dan hawa nafsu. Semua itu tidak akan membawa pada kemaslahatan. Karena akal manusia sangat terbatas, apalagi jika sudah dibumbui dengan kepentingan. Justru akan membawa kemudharatan.

Allah Swt berfirman :
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum : 41)

Tidak Memberlakukan Sanki yang Tegas.

Sebenarnya di Indonesia sudah ada aturan hukum seperti yang terdapat dalam RUU KUHP bab Tindak Pidana terhadap Agama pasal 304 berbunyi:

Setiap orang dimuka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Namun nyatanya, kebanyakan kasus penistaan agama menguap begitu saja. Mereka yang dilaporkan dengan mudah bebas dengan kata maaf. Begitulah hukum buatan manusia tidak bisa mengikat dan membuat jera. Bahkan tidak bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak kejahatan yang sama.

Bila dalam sistem demokrasi liberal penistaan agama tumbuh subur maka sebaliknya dalam sistem Islam hal ini akan terkubur. Islam dengan segala kesempurnaannya bukan hanya sebagai pelengkap aspek rohani dalam diri manusia. Namun juga sebagai sumber hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semesta.

Apabila Islam diterapkan secara Kaffah dalam bingkai negara maka kasus penistaan agama tidak akan terpelihara. Sebab, salah satu fungsi diterapkannya syariat Islam adalah sebagai hifdh ad-din atau menjaga agama. Maka kemuliaan nabi Muhammad dan kesucian Allah Swt sangat dijaga dalam Islam. Sebab syariat mempunyai sanksi yang tegas atas penistaan ini.

Bagi orang muslim hukum menghina nabi jelas haram. Pelakunya dinyatakan kafir dan dikenakan hukuman mati. Ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Ibn Mundzir menyatakan mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina nabi adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat imam Malik, imam Al Laits, imam Ahmad bin Hambal, imam Ishaq bin Rahwih dan imam As Syafi’i.

Sedangkan hukuman bagi orang kafir yang menghina nabi juga hukuman mati. Namun berbeda antara kafir harbi dan kafir dzimmi. Bagi kafir dzimmi berlaku hukuman mati. Sedangkan kafir harbi hukuman mati sekaligus menyatakan perang terhadapnya. Demikianlah kesempurnaan syariat Islam dalam setiap aturannya karena terlahir dari Wahyu Illahi.

Wallahu’alam bish-shawab.

Tinggalkan Balasan