Akankah THR Dicicil Lagi?


Oleh : Najiha Rasyida (Praktisi kesehatan)

Para pekerja atau buruh saat ini sedang menunggu kepastian, apakah THR tahun ini dibayar cicil atau dibayar penuh? THR merupakan hak bagi pekerja atau buruh dan kewajiban bagi perusahaannya. Pekerja tidak ingin THR mereka dicicil lagi seperti tahun lalu. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dianggap menunjukkan perbaikan.

Para pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) masih tertekan pandemi COVID-19. Berdasarkan riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pengusaha di sektor tersebut minta pembayaran tunjangan hari raya (THR) dicicil. Hal tersebut sama seperti tahun 2020. Keinginan para pengusaha TPT nasional juga disampaikan langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat webinar Indonesia Macroeconomic Update 2021. Dalam acara tersebut ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu (detik.com, 9/4/2021).

Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (SP TSK SPSI) menolak rencana Kementerian Tenaga Kerja yang membuka opsi aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR). Ketua umum pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto mengatakan kebijakan tersebut pernah dikeluarkan pada 2020. Alhasil, banyak perusahaan memilih opsi itu. Sementara kondisi saat ini sudah berbeda dari tahun lalu (cnnindonesia.com, 21/3/2021).

Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian bersama dengan pihak terkait. “Kami belum bisa sampaikan (skema THR tahun ini) karena kami masih mendengar dari berbagai stakeholder,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/3/2021).

Bagi pekerja, THR adalah pelengkap saat hari raya. THR biasa digunakan untuk kebutuhan lebaran bersama sanak keluarga.

Kita sekarang hidup dalam sistem kapitalisme dimana prinsip untung rugi yang menjadi patokan dalam segala hal. Termasuk dalam perusahaan, kalangan pengusaha atau kapitalis tidak mau rugi saat efek pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan omset perusahaan sehingga yang dikorbankan yaitu para pekerja.

Para pekerja bekerja untuk menyambung hidup. Gaji yang diberikan sesuai upah minimum yang ditetapkan dan hak-hak mereka dikebiri melalui UU cipta kerja. Para kapitalis memeras keringat para pekerja demi keuntungan sebesar-besarnya.

Selain itu sangatlah wajar jika pekerja menuntut hak pemberian THR. Dimasa pandemi seperti sekarang semua beban kebutuhan hidup mereka tanggung sendiri seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dan sekarang harga bahan pokok sedang naik. Sehingga semakin menambah beban hidup para pekerja. Walaupun ada bantuan sosial namun pendistribusiannya tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Persoalan THR seharusnya diberikan secara adil. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatasi masalah THR sehingga perannya sangat diharapkan. Namun saat ini pemerintah memberi peluang kelonggaran bagi pengusaha yang akan merugikan para pekerja. Dan dalam sistem kapitalisme peran negara untuk mengatasi hal tersebut sangat kecil untuk terjadi. Negara hanya membuat peraturan dan himbauan tanpa solusi yang pasti bagi nasip para pekerja.

Islam memastikan setiap individu sejahtera dengan pembagian distribusi kekayaan secara adil dan merata ke seluruh masyarakat. Tidak memandang kaya atau miskin. Buruh atau pengusaha.

Dalam sistem Islam akan menciptakan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Semisal dalam menentukan standar gaji pekerja, maka Islam menetapkannya berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan biaya hidup terendah. Sehingga para pengusaha tidak akan melakukan eksploitasi pada pekerja.

Pekerja dan pegawai negeri memiliki kedudukan sama, karena pekerja akan mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Semua itu akan terwujud jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan. Wallahu a’lam bishawab

Tinggalkan Balasan