Tanpa Sanksi Tegas, Korupsi Makin Membudaya


Oleh: Vina Harna (Aktivis Mahasiswi)

Sungguh miris negeri ini, bisa dikiaskan dalam penggalan kalimat “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”. Yang kaya tak kan puas menumpuk harta, yang miskin bertahan hidup dengan pertaruhan nyawa.

Iya,.. itulah yang terjadi dalam sistem kapital saat ini. Dimana semua pemenuhan kehidupan hanya dipandang berdasarkan materi. Sehingga tak heran jika melihat kasus-kasus korupsi tak kunjung purna tetapi sebaliknya bagaikan budaya para manusia yg haus akan harta.

Bahkan belum lama hal ini juga dinyatakan secara terang oleh Menteri Menpan RB, Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei LSI virtual, (18/4) yaitu setiap bulan rata-rata hampir 20-30 % PNS yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat karena korup (Merdeka.com, 18/04/2021).

Sistem rusak menyuburkan korupsi

Dengan dalih bersembunyi di balik janji-janji, para pemegang kekuasaan menggunakan kedudukannya untuk membodohi dan mendzolimi rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk terbiasa dalam mengikuti narasi kasus kekerasan jenis ini. Bagaimana tidak? Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya cerita ini terulang dan belum menunjukkan akhirnya. Masyarakat hanya bisa terdiam melihat fakta pelaku korupsi datang silih berganti di tengah-tengah mereka.

Seperti kita ketahui bahwa sudah ada lembaga secara khusus yang memberantas tindakan korupsi ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, keberadaannya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bahkan tidak jarang pelaku yang dahulu pernah korupsi setelah keluar dari jeruji besi akan mengulanginya lagi. Miris sekali bukan?

Selain ada badan hukum yang mengusut kasus mengenai tindakan korupsi ini, faktanya juga ada pasal berkaitan dengan korupsi yaitu Pasal 368 KUHP (larangan pungli untuk pihak swasta) dan pasal 423 KUHP (larangan pungli bagi pegawai negara) yang termasuk dalam bagian praktik korupsi tertuang dalam pasal 12 UU No. 20/2001.

Tentu, jika melihat adanya badan hukum serta peraturan yang menindak kasus korupsi ini maka seharusnya tidak ada kasus yang kesekian kalinya terulang kembali. Maka hal inilah yang membuat masyarakat merasa heran. Mengapa perbuatan korupsi begitu bandel untuk dimusnahkan? Dimanakah letak kesalahan? Apakah memang individunya yang berkarakter rakus, sehingga budaya ini sulit diberangus? Atau memang ada kesempatan yang mulus?

Berdasarkan survei LSI didapat bahwa penyebab utama korupsi adalah kurang adanya pengawasan. Hal inilah yang menyebabkan para pejabat bertindak sesuka hati karena merasa tidak ada yang mengawasi. Selain itu, faktor lain pendorong korupsi adalah adanya kong kalikong dengan pihak yang lebih berkuasa. Dengan begitu, mereka menganggap ada backingan yang kuat untuk melakukan korupsi. Faktor selanjutnya adalah gaji rendah, sehingga perlu cari cara lain sebagai tambahan penghasilan yaitu dengan korupsi itu sendiri.

Kemudian, faktor lain yang juga berpengaruh besar dalam langgengnya praktik korupsi ini adalah dikarenakan ketentuan hukum yang tidak tegas serta kurang jelas (Republika.co.id, 18/04/2021).

Pelaku korupsi dibiarkan bahkan tidak ada hukuman walaupun ketahuan. Iya, itulah efek sistem yang rusak saat ini. Semua tidak bisa berjalan dalam koridor kebenaran tetapi justru sebaliknya yaitu membenarkan kebathilan.

Islam memutus mata rantai korupsi dengan sanksi tegas

Tentu, sistem yang salah ini berbeda sekali dengan sistem Islam. Sistem Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Allah SWT melarang dengan keras bagi manusia yang mengambil harta dengan jalan yang bathil seperti korupsi ini karena korupsi merupakan perbuatan merampok harta orang lain dan berkategori dosa besar.

Di masa para sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab ketika menjadi seorang Khalifah yang begitu ketat dalam mengawasi harta para pejabatnya. Beliau tidak segan-segan untuk mencopot jabatan apabila ditemukan terdapat kelebihan harta diantara mereka sebelum dan setelah menjabat.

Ketegasan seorang pemimpin yang hanya ada dalam sistem Islam inilah yang menjadikan pribadi-pribadi manusianya menjadi bertakwa. Pemimpin yang mampu menjamin masyarakatnya dalam bingkai ketaatan karena menerapkan aturan dari Sang Khaliq di muka bumi ini.

Dalam sistem Islam yang memberikan sanksi penjara atau sampai pada hukuman mati kepada para pelaku korupsi dan sejenisnya sesuai dengan keputusan hakim sebagai bentuk penebusan dosa sebagaimana yang diatur dalam sistem pidana Islam. Dengan adanya sistem seperti ini, umat akan terjaga dari perbuatan yang melanggar dosa.
Wallahu a’lam bish showwab.

Tinggalkan Balasan