Perubahan Hakiki Negara Korup dan Oligarkis

Oleh Dia Dwi Arista

Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945. Namun setelah 75 tahun merdeka, rakyat masih berkubang dalam kemiskinan. Kemiskinan yang lebih disebabkan oleh ulah anak bangsa yang diamanahi untuk memimpin negara.

Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup ke tiga di Asia. (merdeka.com, 30/11/20). Senada dengan lemabaga ini, Menkopolhukam, Mahfud MD, meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintah yang banyak dinilai koruptif atau bahkan oligarkis. Pasalnya, ia mengatakan dari waktu ke waktu kemajuan terus dilakukan. (nasional.tempo.co, 1/5/21).

Pengakuan secara langsung oleh Mahfud MD ini, menegaskan jika negara benar-benar dalam keadaan yang koruptif. Korupsi malah diangggap membudaya karena pelakunya berasal dari akar hingga puncak tatanan masyarakat. Dari yang besaran receh hingga triliunan. Namun pemberantasan korupsi semakin dipertanyakan.

Kepemimpinan oligarkis yang ada di negara ini juga turut memperparah kasus korupsi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Algiffari Aqsa, S.H. Dalam acara Karya Bantuan Latihan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta yang bertema “Melawan Oligarki dengan Bantuan Hukum Struktural” mengatakan, jika oligarki merupakan ancaman serius bagi kehidupan publik. Ia merasa jengah terhadap segelintir orang yang memiliki kekayaan material dalam mempermainkan hukum dan kebijakan.

Menurutnya pula, korupsi maknanya adalah kebusukan. Dia membusukkan sistem, dan sistem yang busuk bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menguasai sumber daya dan posisi-posisi strategis di dalam pemerintah. Singkat kata, sistem yang korup membuat oligarki lebih leluasa untuk bergerak. Oligarki dan korupsi sangat berkaitan erat. Mereka adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. (https://antikorupsi.org/id/article/oligarki-dan-korupsi-adalah-saudara-kembar).

Pernyataan Mahfud MD tentang masyarakat agar mereka tidak perlu sepenuhnya kecewa juga diangggap sebagai pernyataan yang naif oleh eks wakil ketua KPK, Bambang Widjajanto. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan sekarang tentu sangat beralasan dan mendasar. Indonesia, dengan berbagai julukan surgawi yang akan mendecakkan kekaguman bagi negara lain karena kekayaan sumber daya dan wilayah strategisnya, malah menjadikan masyarakatnya miskin dan terbelakang.

Kondisi kian memburuk dengan pemotongan berbagai subsidi kebutuhan mendasar masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Hal ini menambah kesuraman masa depan masyarakat menengah ke bawah. Jangan heran jika rakyat unjuk gigi memperlihatkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah.

Praktik korupsi dan oligarki ini akan semakin tumbuh subur dalam sistem Demokrasi-Kapitalis. Politik pemilihan dengan biaya mahal menjadi salah satu alasan untuk korupsi. Dana kampanye yang mahal menjadikan calon pemimpin harus bekerjasama dengan partai politik dan pengusaha demi menyokong keberhasilannya. Yang terjadi, ketika sudah terpilih praktik balas budi akan menanti.

Dalam sistem ini, sah saja ketika pengusaha menjadi aktor di balik layar. Karena dalam sistem kapitalisme, negara dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai materi berlebih (Oligarki/Kapitalis). Dengan perannya sebagai aktor di balik layar, ia mampu menguasai segala kebijakan dan sumber daya melalui orang yang pernah disokongnya.

Demokrasi-Kapitalis adalah sistem berbahaya yang dapat mengancam kesejahteraan rakyat. Karena meskipun mempunyai slogan ‘Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’, sistem ini pada faktanya hanya narasi kosong. Perubahan hakiki yang mencabut sistem Demokrasi-Kapitalis dengan sistem yang benar perlu diusahakan oleh masyarakat.

Islam Sistem Terbaik Bagi Manusia

Islam adalah sebuah Ideologi yang mampu menyelesaikan segala problematika. Ketika syariat Islam diterapkan dalam sebuah institusi bernama khilafah, kesejahteraan pun sudah di depan mata.

Dalam khilafah, pemilihan seorang khalifah bisa jadi tanpa biaya. Seorang Khalifah cukup membutuhkan bai’at saja dalam pemilihannya. Khalifah dipilih karena kecakapannya. Dalam kitab Ajhizah Daulah Al-Khilafah, menjelaskan, dalam diri khalifah wajib terpenuhi tujuh syarat-syarat sehingga ia layak menduduki jabatannya. Jika kurang dari itu maka akad kekhalifahannya tidak sah.

Yang pertama, khalifah harus seorang muslim. Urusan kaum muslim harus dipenuhi oleh pemimpin muslim. Kekuasaan adalah jalan paling mudah untuk menguasai orang-orang yang dibawahnya.
Allah berfirman,

وَلَنۡ يَّجۡعَلَ اللّٰهُ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَبِيۡلًا
“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.” (TQS. An Nisa’: 141).

Yang kedua, khalifah harus seorang laki-laki. Tatkala mendengar jika anak perempuan Kisra diangkat sebagai raja, Nabi Muhammad bersabda, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” (HR. Bukhari).

Yang ketiga, khalifah harus baligh.

Keempat, khalifah harus orang yang berakal. Karena Nabi Muhammad saw. pernah bersabda, “Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga ia baligh; dari orang tidur hingga ia bnagun; dan dari orang yang rusak akalnya hingga ia sembuh.” (HR. Abu Dawud).

Kelima, khalifah harus seorang yang adil. Orang fasik tidak sah diangkat sebagai khalifah.

Keenam, khalifah harus orang yang merdeka, sebab seorang budak adalah milik tuannya, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus diri sendiri apalagi orang lain.

Ketujuh, khalifah harus orang yang mampu. Orang yang lemah tidak akan mampu menjalankan urusan-urasan rakyat sesuai al-Kitab dan as-Sunnah.

Dengan pemilihan yang sederhana tanpa memikirkan biaya, seorang khalifah terbebas dari praktik balas budi. Ia hanya akan fokus memimpin dalam rangka mencari rida Allah saja. Dalam kepemimpinannya, ia juga diwajibkan menjalankan syariat Islam secara kafah, dan menghukum setiap pelaku yang berani bermaksiat.

Begitu pula terkait masalah korupsi. Khilafah mempunyai aturan tersendiri agar sanksi yang diberikan bisa menjadi pelajaran dan penebus dosa di akhirat kelak. Berat ringan sanksi untuk koruptor akan disesuaikan dengan keputusan qadi. Dari sanksi teguran hingga hukuman mati.

Betapa Islam mempunyai aturan yang terperinci dalam mengatur hidup manusia. Mulai dari pencegahan hingga penyelesaian. Agar kehidupan manusia menjadi rahmat, tercurah berkah dari langit dan bumi. Tidak seperti sekarang yang seakan-akan langit dan bumi hanya mencurahkan kemurkaan atas tindakan manusia.

Oleh sebab itu, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah negara dengan tatanan sistem sempurna seperti Islam. Dengan segera mencampakkan sistem Demokrasi-Kapitalis yang korup dan bersama-sama dalam dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam naungan syariat Allah.

Allahu a’lam bisshowwab.

Tinggalkan Balasan