Oleh : Fastaghfiru IlaLlah

Telah menjadi rahasia publik bahwa keuangan negara mengalami kegoncangan. Anggaran untuk pandemi covid-19 telah berhasil membuat anggaran APBN menipis. Bahkan hutang terus ditambah seperti pepatah “gali lubang tutup lubang”. Apalagi pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan baru yang harus diselesaikan.

Parahnya, Indonesia menjadi pusat episentrum covid-19 dunia. Ini sangat mengerikan. Belum lagi terkait kebijakan PPKM yang harusnya ada bantuan logistik (bansos) untuk rakyat sebagai kompensasi rakyat harus stay at home dan tidak leluasa bekerja di luar rumah. Muhadjir Effendy menyatakan bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Harus ada gotong royong masyarakat. (news.detik.com, 17/7/2021).

Jelas, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak mampu atau tidak mau membiayai rakyatnya jika harus melakukan lockdown.

Di tengah situasi yang serba sulit, pemerintah melalui menteri koordinator bidang investasi dan kemaritiman LBP mencanangkan investasi laptop nasional yang menggunakan merk “Laptop Merah Putih” dengan anggaran Rp 17,42 triliun.

Luhut mengatakan produk TIK dalam negeri pada bidang pendidikan masih rendah dibandingkan produk impor. Pemerintah menganggarkan Rp 17,42 triliun untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024. Dana itu nantinya dibelanjakan laptop, access point, konektor, LCD proyektor, layar proyektor, dan speaker aktif (http://eramuslim.com/Sabtu-13-Zulhijah-1442H/24-Juli-2021)

Padahal Anggaran Rp 17,42 triliun tersebut andaikata di alokasikan untuk kepentingan rakyatnya yang kesulitan pada saat PPKM baik untuk obat obatan, subsidi kebutuhan sehari hari tentu sangat meringankan kehidupan rakyat. Sebuah sikap pejabat pemerintah yang tak menunjukan empati atas penderitaan rakyat. Padahal akibat pandemi covid-19 kehidupan masyarakat sangat sulit. Pengangguran dan kemiskinan merebak di mana-mana. Ditambah lemahnya tanggung jawab riayah (pengurusan) negara atau penguasa atas mereka yang bisa dikatakan paling besar kontribusinya dalam memperburuk situasi.

Siapa pun bisa melihat, pelan-pelan namun pasti negeri ini jatuh ke dalam kubangan krisis multi dimensi sebagai akibat kebijakan penguasa yang terlalu takzim pada kekuatan korporasi. Proyek-proyek investasi yang dipaksakan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Namun bisa jadi justru proyek-proyek tersebut bertujuan untuk melanggengkan penjajahan asing dan aseng atas nama investasi.

Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:
Dari Ma’qil Bin Yasâr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. [Muttafaq alain]

Realitanya politik biaya tinggi dalam proses pemilihan kepemimpinan dinegeri ini sebagai ajang perjudian para pemilik korporasi. Mereka kucurkan sebanyak-banyak modal demi memenangi kontestasi. Maka wajar saja jika kursi kekuasaan yang diperebutkan menjadi bidikan para kapital. Sementara rakyat harus selalu siap-siap untuk gigit jari karena dikhianati.

Maka untuk mengikis semua itu dan menjadikan kepemimpinan adalah amanah yang harus ditunaikan maka tidak ada jalan lain kecuali Islam harus menjadi dasar kehidupan dan pemerintahan di negeri ini. Dalam Islam, kepemimpinan sangat lekat dengan dimensi ruhiyah. Ia adalah amanah Allah yang pertanggung jawabannya sangat berat di akhirat.

Penguasa dalam Islam akan selalu meriayah rakyatnya agar kesejahteraannya terjaga dari segala mara bahaya. Tak hanya dengan pendekatan komunal, tapi benar-benar per individual.
Semua itu bisa diwujudkan dengan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, syariat Islam bukan syariat bagi kepentingan satu golongan, melainkan jalan kebahagiaan yang dibuat Sang Maha Pencipta untuk mewujudkan rahmatan bagi seluruh alam.

Wallaahu ta’ala a’lam