Oleh: Fathiyaturrahmi
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Menulis Kreatif

Lonjakan kasus harian Covid-19 hingga hari ini masih belum terkendali. Pasien Covid terus bertambah. Kebijakan pemerintah dengan melakukan PPKM darurat yang kemudian diganti istilah PPKM level 4 tak jua memberikan dampak penurunan yang signifikan. Hal ini berakibat Rumah Sakit menjadi penuh. Bahkan pemerintah daerah harus menyiapkan RS darurat atau tenda-tenda darurat untuk menampung pasien Covid-19.

Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah ternyata masih belum mencukupi untuk menampung pasien Covid-19 ini. Alhasil banyak pasien yang akhirnya terpaksa isolasi mandiri (isoman) di rumah. Namun pelaksanaan isoman ini menjadi permasalahan baru. Tak sedikit pasien covid yang meninggal dunia saat isoman dan juga di luar rumah sakit.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr. Daeng M. Faqih membenarkan tak sedikit pasien Covid-19 yang meninggal saat melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah. Daeng menekankan bahwa isoman hanya bisa dilakukan oleh pasien Covid-19 yang tanpa gejala atau juga gejala ringan. Sementara pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, lantaran lonjakan kasus positif yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, diakui Daeng, masyarakat sulit mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. (republika.co.id, 23/07/2021).

Dikutip dari laporcovid19.org, hingga tanggal 26 Juli sebanyak 2670 total kematian isolasi mandiri dan di luar rumah sakit. Tercatat kasus kematian saat isoman dan di luar RS ini terbanyak di DKI Jakarta sebesar 1.217 kasus atau 45.58 persen dari data keseluruhan laporan. Peringkat tertinggi kedua adalah provinsi Jawa Barat dengan 666 kasus. Peringkat tertinggi ketiga adalah provinsi DI Yogyakarta dengan 307 kasus. Diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah 140 kasus, provinsi banten 106 kasus dan Provinsi Jawa Timur 89 kasus. (laporcovid19.org, 26/07/2021).

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kasus ini tak lain karena adanya kelalaian penguasa dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ketidaksiapan pemerintah menghadapi pandemi terlihat sejak awal. Menyepelekan masuknya virus Covid-19 ke dalam negeri ini hingga ketika kasus mulai melonjak pemerintah barulah sibuk.

Dalam membuat aturan dan kebijakan, pemerintah dinilai plin plan. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga PPKM (Pemberlakuan Pemabatas Kegiatan Masayarakat) adalah kebijakan yang tidak efektif dalam menyelesaikan pandemi. Satu sisi, masyarakat harus menahan diri dari aktivitas sosial untuk mengurangi angka penularan, namun jaminan hidup yang tak mampu dipenuhi oleh pemerintah akhirnya mau tak mau masyarakat harus keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di sisi lain, masyarakat harus menghadapi kemungkinan penularan virus demi kebutuhan hidup. Kebijakan ini membuat pandemi tak jua menemukan ujungnya karena mobilitas masyarakat yang tidak berhenti 100 persen. Sehingga, kemungkinan terpapar juga masih besar.

Ketidaksiapan pemerintah juga terlihat dengan ketersediaan okigen yang terbatas dan fasilitas RS yang tak mencukupi. Pemantauan dan pengurusan terhadap pasien isoman tidak maksimal. Penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan serta oksigen terkadang harus disiapkan sendiri, padahal tidak semua warga mampu menyediakannya. Alhasil, penyediaan itu dilakukan secara gotong royong oleh keluarga dan tetangga. Tak hanya alat kesehatan dan obat-obatan melainkan makanan pun disiapkan oleh warga sekitar.

Hal penting lainnya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah mengedukasi masyarakat ketika melakukan isoman. Jangan sampai pasien yang awalnya bergejala ringan menjadi semakin parah karena minimnya informasi yang dibutuhkan selama masa isoman. Seperti beberapa kasus meninggal terjadi yang awalnya bergejala ringan bahkan OTG (Orang Tanpa Gejala).

Kepedulian masyarakat juga harus ditanamkan saat ini, karena bencana Covid ini masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Sehingga, ketika ada pasien Covid yang isoman alih-alih memberikan bantuan, warga sekitar memilih menjauh dan menutup pintu. Akhirnya, pasien isoman bisa saja menjadi tambah parah karena tidak mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan bahkan memungkinkan adanya kematian karena kelaparan dan penyakit secara bersamaan.

Dalam Islam, pemimpin itu memikul tanggung jawab berat. Dia adalah pemimpin sekaligus pengurus rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya di hadapan Allah Swt.

Rasuluulah bersabda, “Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran.” (HR Tirmidzi).

Menjadi pemimpin dalam Islam bukan untuk main-main. Pemimpin Islam akan senantiasa takut untuk berbuat zalim kepada rakyatnya, karena ketaqwaannya kepada Allah Swt. Pemimpin dalam Islam akan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Apatahlagi berkaitan dengan nyawa manusia, sebagaimana Rasulullah Saw juga bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai 3987, Tirmidzi 1455).

Oleh karena itu, dalam menyikapi pandemi, pemimpin Islam senantiasa bersandar kepada hukum Allah sebagaimana telah disampaikan oleh Rasul-Nya dan diikuti serta dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin Islam pada masanya. Dalam hal ini, negara harus melakukan langkah-langkah yang benar sehingga dengan izin Allah langkah tersebut mampu mengatasi pandemi.

Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw ketika adanya wabah, maka dilarang untuk memasuki wilayah yang terkena wabah, dan masyarakat di wilayah wabah dilarang untuk keluar. Atau dalam hal ini disebut karantina wilayah atau lockdown. Dengan syarat, negara harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat, dan obat-obatan. Untuk kondisi sekarang ini, maka negara harus menerapkan 3T (testing, tracing, treatment). Memenuhi fasilitas kesehatan dan rumah sakit hingga puskesmas. Memfasilitasi ilmuwan untuk segera menemukan obat atau vaksin yang tepat. Selanjutnya nanti vaksin tersebut diberikan kepada rakyat dengan gratis. Memberikan penghargaan kepada Nakes berupa insentif karena perjuangannya berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terkena wabah. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menanamkan kepedulian antar sesama.

Langkah-langkah tersebut dilaksanakan sebagai wujud ketaqwaan. Berbeda halnya jika pemimpin yang tidak memiliki dasar ketaqwaan, maka mustahil dia akan amanah dengan tugasnya sebagai pengurus umat. Kebijakan yang melahirkan langkah-langkah yang tidak tepat kerap terjadi sehingga memperpanjang usia pandemi. Seperti saat ini, pemimpin kita selalu berorientasi Kapitalistik di mana kepentingan ekonomi berada di atas kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Lantas masihkah kita berharap dengan sistem Kapitalis?

Waalahu a’lam bishshowwab