Oleh : Erdiana Ismail

Maraknya protes dari kalangan praktisi pendidikan terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Aturan baru penyaluran dana pendidikan BOS ditolak rakyat karena mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah. Aliansi praktisi pendidikan Kasiyarno wakil dari PP Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Majlis Dikdasmen menyatakan :
“Kami menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” di Jakarta, Jumat 3 September 2021.”

Diskriminatif, dan tidak sosial. Sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir,” “
(insulteng.com.03/09/2021).

Banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapat bantuan terutama saat pandemi sudah nyaris dua tahun sekolah online, belum lagi banyak siswa yang putus sekolah lantaran tidak mampu bayar SPP dikarenakan orang tua mereka terdampak wabah. Otomatis sekolah banyak yang tidak dapat siswa dan akan membiarkan fasilitas gedung sekolahnya makin tak layak untuk belajar bagi anak-anak negeri ini. Padahal salah satu kendala mendapatkan siswa adalah minimnya fasilitas gedung yang tidak layak.

Sebenarnya kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya bisa melalui pendidikan formal dengan adanya lembaga pendidikan berupa sekolah baik punya negara ataupun swasta. Yang membantu negara mensukseskan program belajar bagi warga negara. Negara tinggal menyalurkan bantuan dana untuk pembiayaan berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah, bukan sebaliknya.

Berhubung negara mengadopsi sistem kapitalis yang memisahkan kehidupan dengan agama, sehingga lahirlah sistem pendidikan sekuler. Dimana urusan kehidupan memakai aturan manusia bukan aturan Tuhan, karena aturan Tuhan hanya dipakai dalam urusan agama saja.

Dalam sistem kapitalis sekuler syarat dengan kepentingan kebutuhan para penguasa pemegang kendali yang memiliki modal banyak. Jadi standarnya ditentukan keuntungan materi bagi segelintir orang (korporasi). Tak ayal pula pendidikan pun dikendalikan oleh korporasi demi keuntungan materi yang diinginkannya bukan kepentingan kesejahteraan rakyat. Alhasil bagi sekolah-sekolah yang minim siswa dan tidak menghasilkan keuntungan dibuatlah aturan sehingga sekolah tutup dengan alasan kurang siswa dan tidak layak untuk dikembangkan.

Inilah fakta sistem pendidikan kita sekarang semakin buruknya periayahan negara dengan sistem sekuler. Ditambah panjangnya birokrasi yang dilalui dari atas hingga sampai ke rakyat. Belum lagi mental psikologis tanpa ruh iman yang melekat mulai dari out put pendidikan paling bawah hingga ke perguruan tinggi. Berpengaruh terhadap kinerja saat berada di lapangan/hidup di masyarakat sampai dunia pekerjaan, yang berlandaskan asas manfaat/keuntungan (sekuler), jadilah komersial pendidikan.

Berbeda jauh dengan Islam, sejarah mencatat
peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas. Khilafah menyelenggarakan pendidikan secara gratis sejak jenjang dasar (ibtidaiyah) hingga tinggi (universitas). Dalam kehidupan normal (bukan pandemi) negara menyediakan sekolah/kampus, asrama, buku, alat tulis, perpustakaan, laboratorium, fasilitas kesehatan, bahkan baju ganti untuk para pelajar dan mahasiswa.

Kebijakan negara secara sistemis akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh supporting system-nya. Bukan hanya dari sisi anggaran, namun juga terkait media, riset, tenaga kerja, industri, sampai pada tataran politik luar negeri. Negara dalam Islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan.

Sebagai bukti Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Pendidikan adalah tanggung jawab negara karena merupakan kebutuhan dasar rakyat, negara wajib memfasilitasinya. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan dengan cara menuntut ilmu :
الطللبوا العلم فرضة علي كل مسلم من المهد الي اللحد
“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dari buaian hingga ke liang lahat”.

Untuk biaya pendidikan diambilkan dari kas negara yaitu baitul mal yang bersumder dari ( Kharoj, Fa’i, jizyah, ghonimah, khumus, dharibah/pajak dan Sumber Daya Alam/milkiyah ‘am)
yang dikelola berdasarkan syara’ (aturan Allah dalam al-Qur’an dan al-Hadits) yang jelas, tanpa disalah gunakan oleh person maupun kelompok/golongan. Sebab kepribadian keimanan islam yang menancap kuat pada sanubari mukmin ( hidrok silah billah ) setiap amal ada hisab kelak surga dan neraka.

Karena tujuan pendidikan pun untuk membentuk kepribadian muslim yang mampu mencetak generasi beradab mulia berilmu menjunjung tinggi aturan Allah (syariat) serta mampu mengangkat izzah islam kembali bagi seluruh alam.

Akankah kita bisa bertahan hidup ditengah kehidupan yang meninggalkan agama kita, dibandingkan dengan sistem kapitalis yang rusak. Fitrahnya manusia senang kembali pada Sang Pencipta.
Begitulah islam hadir ditengah kehidupan yang fana sebagai rahmat seluruh alam tanpa membedakan ras, agama, golongan, bangsa, harta, keragaman itu bisa diemban dalam Islam. Kuncinya ada ditangan kita masing-masing. Semoga Allah menyegerakan pertolonganNya.

Demikianlah jalan yang shahih yang Allah ridoi hanya dengan islam kaffah (sempurna) yang menerapkan seluruh aturan Allah sesuai fitrah manusia untuk mengembalikan marwah pendidikan dengan institusi khilafah ala minhajun nubuwah. Bisyaroh Rosulullah Solallahu alaihi Wassalam.