Oleh: Fani Setiati (Mahasiswi)

Kondisi Pasca Taliban Berkuasa

Isu perempuan kembali menyeruak setelah Taliban berhasil menggeser kekuasaan Amerika di Afghanistan dengan damai. Secara harfiah, Taliban berarti kaum santri, yang kemudian kelompok ini dicap sebagai gerakan Islamis fundamentalis yang bergiat di Afghanistan. Muncul anggapan bahwa berkuasanya Taliban bagaikan mimpi buruk yang terulang kembali. Pengekangan syariat terhadap hak kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan menjadi topik yang terus mencuat dan semakin menakutkan, utamanya bagi pihak perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak lepas dari pengalaman historis mereka dua dekade yang lalu. Kala itu, kaum perempuan mendapat perlakuan yang ‘diskriminatif’ serta diatur dengan peraturan yang katanya ketat dan menindas. Konon, aturan itu lahir akibat kesalahan Taliban dalam menafsirkan hukum Islam.

Dalam konferensi pers resminya pada Agustus 2021, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa Taliban yang sekarang bukanlah seperti Taliban yang dulu dengan segala cap negatifnya. Hak-hak perempuan akan dijamin dan dihormati dalam kerangka hukum Islam. Dikutip dari Reuters, Taliban tidak menginginkan musuh internal maupun eksternal. Para pemimpin Taliban juga berkomitmen untuk membolehkan anak-anak bersekolah dan perempuan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (voaindonesia.com). Segala tudingan buruk yang diarahkan oleh media seolah ingin dipatahkan oleh jubir Taliban. Meskipun demikian, jaminan Taliban terhadap hak perempuan dan anak tenggelam oleh derasnya arus opini buruk tentang pengekangan perempuan oleh syariat islam yang diadopsi Taliban ketika sekarang memimpin kembali Afghanistan.

‘Framing’ Media Tentang Perempuan di Era Taliban Dulu

Berbagai media mengisahkan sejarah kelam kaum perempuan di bawah penguasaan Taliban. Theconversation.com mengabarkan bahwa setelah Taliban mengambil alih Afghanistan tahun 1996, perempuan dilarang keluar rumah, kecuali jika ditemani mahramnya. Perempuan juga dilarang bekerja di luar rumah dan tidak diperbolehkan ikut pemilihan umum, begitu juga anak-anak perempuan dilarang bersekolah. Perempuan memiliki dunia kerja yang tertutup dan terbatas, seperti misalnya pada bidang kesehatan hanya diberi akses dasar ke perawatan media dan perawat kesehatan, sedangkan anak-anak diarahkan pada aktivitas home schooling (liputan6.com). Hal senada juga dikabarkan oleh DW.com bahwa dari tahun 1996-2001 Taliban memberlakukan interpretasi hukum syariah Islam yang ketat.

Dalam kehidupan sosial, mereka harus selalu menutup aurat dilengkapi burqa dan penutup kaki jika hendak keluar rumah. Perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan bercampur baur dalam hal-hal yang tidak diperkanankan syariat. Segala bentuk hiburan seperti film, musik, televisi, fotografi dan sejenisnya tidak dibolehkan secara bebas. Bagi perempuan yang melanggar aturan-aturan tersebut maka akan dikenai hukuman, seperti dipukul, dicambuk, atau jika ketahuan berzina maka akan dirajam dan juga potong tangan jika melakukan pencurian. Peristiwa ini lantas menjadi catatan hak asasi manusia terburuk di dunia.

Kehidupan Afghanistan di Bawah Invasi Amerika Serikat

Kemudian sejak jatuhnya Taliban tahun 2001, kesejahteraan perempuan dianggap lebih baik di bawah penguasaan Amerika Serikat. AS mengklaim telah meningkatkan kehidupan yang tak terhitungkan nilainya di Afghanistan. AS juga berhasil memajukan hak-hak perempuan dan anak perempuan dengan mendukung media independen dan membangun infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit dan jalan (dunia.tempo.co). Namun benarkah narasi tersebut bersesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan oleh penduduk Afghanistan?

Ditinjau dari indeks pembangunan manusia yang dilaporkan oleh PBB tahun 2020, Afghanistan berada diperingkat 169 dunia dengan indeks sebesar 0,51 . Indeks tersebut dibangun dari 3 dimensi dasar yakni pengetahuan, dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi standar hidup. Rendahnya indeks pembangunan manusia di Afghanistan mencerminakan belum baiknya pembangunan manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya. Hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan badan anak-anak PBB menunjukkan sebesar 44 persen dari total anak usia sekolah tidak bersekolah, secara absolut jumlahnya 3,7 juta. Artinya, hampir setengah dari anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan. Bahkan 60 persen dari anak yang tidak bersekolah adalah anak perempuan. Mengutip dari tirto,id (11/07/18), dibeberapa provinsi seperti Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabul, dan Uruzgan, persentase anak perempuan yang tidak sekolah lebih tinggi lagi, yakni mencapai 85 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan perempuan masih tinggi dan ini merupakan potret pendidikan yang buruk. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi keamanan yang buruk di Afghanistan sejak invasi AS tahun 2001. Afghanistan sering dilanda perang sipil, belum lagi jeratan kemiskinan yang mendorong anak-anak putus sekolah semakin tinggi. Mediaindonesia.com pada tahun 2018 melaporkan bahwa serangan terhadap sekolah-sekolah kerap terjadi di Afghanistan. Jumlah sekolah yang diserang mencapai 192 yang dilakukan sejak 2015. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Afghanistan, Nooria Nazhat, mengatakan bahwa ditahun yang sama ada sekitar 431 sekolah yang ditutup karena masalah keamanan.

Klaim memajukan pendidikan tidak selaras dengan fakta Ketika banyak anak-anak yang tidak sekolah. Mereka juga berada dalam ancaman yang lebih besar untuk dieksploitasi, ataupun disalahgunakan. Musa Mahmudi, salah seorang aktivis mengungkapkan kepada The Guardian bahwa ada sekitar 546 anak laki-laki di enam sekolah di provinsi Logar, Afghanistan yang dilecehkan oleh jaringan pedofil. Menurut keterangan Patricia Gossman, asosiasi direktur Asia di Human Rights Watch, kebanyakan pelaku pemerkosaan anak di Afghanistan adalah orang kuat di militer, polisi, atau lembaga pemerintah lainnya. Pelecehan yang terjadi di sektor pemerintahan juga dialami oleh kaum perempuan. Banyak perempuan yang dilecehkan di tempat kerja oleh atasan atau senior laki-laki. Pegiat hak perempuan di Afghanistan, Fawzia Koofi, menerima banyak pengaduan dari perempuan yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan para pria di pemerintah yang berkuasa sekarang (bbc.com, 12/07/2019).

Begitu juga klaim meningkatkan kualitas hidup penduduk Afghanistan di bawah ‘penguasa boneka’ Amerika Serikat jauh panggang dari api. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran tahun 2019 di Afghanistan masih tergolong tinggi, mencapai angka 11,73 persen (statista.com). Krisis pangan yang terjadi di Afghanistan juga menjadi persoalan yang memprihatinkan. Menurut Indeks Kelaparan Global, Afghanistan menempati peringkat ke-99 dari 107 dengan skor 30,3. Lebih dari 14 juta orang atau sepertiga dari penduduk Afghanistan mengalami kerawanan pangan akut tingkat tinggi (reliefweb.int). Tidak hanya kelaparan, situasi kemiskinan masih lekat dengan kehidupan mereka. Menurut data Asian Development Bank, sebesar 47,3 persen dari penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan Nasional di tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan adanya kondisi kemiskinan yang parah di Afghanistan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, narasi yang didengungkan Amerika Serikat dalam mensejahterakan penduduk Afghanistan hanyalah manis dibibir. Penduduk Afghanistan justru hidup menderita di bawah invasi AS. Terlebih rezim yang dibentuknya sangat korup, hal ini menambah penderitaan rakyat. Santer diberitakan, Asraf Ghani yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Afghanistan kabur ke Uni Emirat Arab dengan membawa banyak uang pasca Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan. Inilah gambaran pengasuhan rakyat di bawah hegemoni Barat yang memisahkan jauh-jauh agama dari kehidupan. Mereka berkuasa bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk mensejahterakan dirinya maupun kelompoknya. Disaat yang sama, Barat perlahan menenggelamkan kaum perempuan di balik topeng kebebasan, hak asasi, dan modernisasi.

Tuduhan pengekangan syariat Islam terhadap perempuan sejatinya merupakan agenda Barat untuk melanggengkan visinya menyebarkan paham sekulerisme. Melalui media sekuler, Barat berusaha membangun citra buruk kaum perempuan yang hidup di bawah syariat Islam. Di saat Taliban berhasil menduduki Afghanistan pun dijadikan momentum empuk untuk menyebarkan virus islamophobia yang menyasar kaum perempuan. Di bawah aturan Islam yang menjadi dasar pemerintahan Taliban, perempuan digambarkan akan didiskriminasi, dikucilkan, ditindas, dijadikan subjek kekerasan, atau hal-hal buruk lainnya. Gambaran palsu ini menyebabkan banyak Muslimah yang akhirnya takut akan keislamannya sendiri, merasa malu pada identitas, nilai, maupun tsaqafah (budaya) Islam yang melekat pada dirinya. Begitu juga komunitas-komunitas non Muslim akan mudah terbawa arus opini dan semakin benci terhadap Islam. Lantas, apakah benar bahwa Islam memperlakukan perempuan seperti itu? Bagaimana sebenarnya kiprah perempuan yang hidup di bawah naungan Islam?

Islam Menjamin Hak dan Memuliakan Perempuan

Islam sebagai agama yang paling diridhai Allah tentunya memiliki aturan yang sempurna dan paripurna. Aturan hidup yang sempurna akan memancarkan kehidupan yang bermartabat bagi manusia yang menerapkannya. Tak terkecuali kaum perempuan pun mendapat jaminan hak-hak yang akan memuliakan dirinya. Islam secara tegas memberikan jaminan terhadap kehormatan, kesejahteraan, pendidikan, kesempatan berpolitik, jaminan melangsungkan keturunan, dan keamanan ketika di ruang publik. Islam memberikan peran terbaik kepada perempuan untuk berkiprah di keluarga dan tengah-tengah masyarakat serta mendorong mereka untuk untuk berupaya aktif dalam perkara agama, ilmu pengetahuan, menyebarkan kebajikan dan membangun peradaban yang mulia.

Dalam bidang pendidikan, Islam menganjurkan laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Semangat mereka menuntut ilmu yang dibarengi dengan keimanan kepada Pencipta telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan ternama. Diantara perempuan Muslim yang memiliki kiprah besar dalam dunia pendidikan yakni Sutayta Al Mahamali seorang ahli aritamtika dan aljabar; Mariam Al Ijliya sang nenek moyang GPS, juga Fatima Al-Fihri sang pendiri universitas pertama di dunia. Ada Rufaida Al Aslamia yang merupakan perawat perempuan Muslim pertama dalam sejarah peradaban Islam dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kesehatan dunia. Kontribusi perempuan muslim dalam membangun peradaban saat ini sudah terbukti sejak berabad-abad yang lalu.

Hukum bekerja untuk perempuan dalam islam adalah mubah (boleh) dengan batas-batas yang harus diterapkan, misalnya bekerja dalam pekerjaan yang halal. Meskipun tidak bekerja, islam memberikan jaminan nafkah untuk perempuan yang dibebankan pada kerabat laki-lakinya dan jika tidak memiliki maka negara yang akan menjaminnya. Dulu di masa sahabat, ada beberapa sahabat perempuan yang aktif di kehidupan publik seperti As Syifa binti Abdullah ra yang menjadi qadi hisbah, pun Khaulah binti Sa’labah yang menjadi juru bicara umat dalam memberikan koreksi kepada penguasa. Artinya, tidak benar bahwa perempuan dilarang berkiprah dalam urusan publik, hanya saja ada batasan jabatan yang tidak boleh perempuan duduki terutama dalam hal kepemimpinan misalnya pemimpin umat muslim (khalifah), qadi qudhat, juga pemimpin jihad. Batasan ini sekali lagi bukan untuk mendiskriminasi perempuan, tapi semua demi kemaslahatan umat. Aturan menutup aurat ketika keluar rumah atau bertemu dengan non mahram merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan sekaligus juga menjaga pandangan laki-laki agar tidak mudah tergoda. Sungguh aturan Islam merupakan aturan yang paling compatible dengan fitrah manusia yang dibuat oleh Dzat Yang Maha Tahu tentang spesifikasi ciptaan-Nya, baik perempuan maupun laki-laki.

Maka, isu pengekangan syariat islam terhadap perempuan adalah tuduhan keji yang tidak mendasar. Adapun ketika Taliban dulu belum mampu mewujudkan itu semua pada perempuan Afghanistan bukan berarti syariat islamnya yang cacat, namun pihak penerap atau masyaraktnya yang mungkin belum siap. Oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan sebagai muslim maupun muslimah adalah terus menggemakan kesempurnaan nilai-nilai Islam, membongkar berbagai propaganda Barat dalam upayanya meredupkan cahaya Islam, dan terus melakukan aksi demi terwujudnya kesatuan umat Islam di bawah kepemimpinan tunggal yang menerapkan Islam secara keseluruhan. Dalam konteks Taliban di Afghanistan, kita juga patut mengapresiasi ghirah perjuangan mereka untuk menerapkan Islam dalam konteks berkehidupan masyarakat dan negara, serta memaknainya sebagai sebuah proses untuk menuju kesempurnaan implementasi Islam di dunia. Wallaahu a’lam.