Oleh: Mardhiyyah El Karimah

(Pemerhati Masalah Sosial)

Di masa pendemi seperti sekarang banyak sekolah belum bisa berjalan dengan normal, tatap muka belum maksimal, belajar daring tidak lancar. Di tambah lagi muncul berita yang kurang menyenangkan, bahwa tersiar peraturan Mentri pendidikan dan kebudayaan bahwa Biaya Operasional Siswa (BOS) akan diberikan pada sekolah yang memiliki peserta didik minimal 60 orang pada tahun 2022. Dengan kata lain sekolah yang peserta didiknya kurang dari 60 terancam tidak mendapatkan dana BOS.

Aliansi organisasi penyelenggara pendidikan yang merupakan gabungan dari organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, NU, dan juga organisasi pendiri lembaga pendidikan yang lain, mereka menolak aturan terbaru yang termuat dalam peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Ketentuan soal minimal 60 peserta didik dalam tiga tahun terakhir, termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d. (Republika. Co. Id 05/09/2021).

Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta bertolak belakang dengan amanat pembukaan UUD 1945,.Oleh karena itu aliansi ini menolak dan meminta pemerintah untuk menarik peraturan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno saat membacakan pernyataan sikap Aliansi secara daring (Republika.co.id 03/09/2021)

Kebijakan negara kapitalis telah menyumbang persoalan yang banyak termasuk di dunia pendidikan. Bisa dibayangkan jika BOS tidak diberikan pada sekolah yang peserta didiknya kurang dari 60, maka lembaga pendidikan akan memenuhi segala kebutuhan secara mandiri, bukan tidak mungkin sekolah sekolah yang tidak mendapatkan dana BOS akan menutup sekolah nya karena kesulitan dana untuk operasional sekolah dan selanjutnya akan dijumpai banyaknya anak yang putus sekolah. Padahal menurut KPAI, angka putus sekolah sebelum pandemi,apalagi dimasa pandemi meningkat tajam.

Kebijakan ini justru semakin menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam mengurus infrastruktur pendidikan yang kokoh. Seharusnya dana BOS digunakan untuk operasional pendidikan , namun pemberiannya didasarkan pada jumlah peserta didik. Inilah carut marutnya aturan kehidupan dalam sistem kapitalisme liberal. Sistem ini telah menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi, sehingga menghantarkan pada minimnya anggaran pendidikan, otomatis pembangunan infrastruktur sekolah tidak menjadi prioritas.

Kurangnya biaya dan buruknya kualitas pendidikan akan terus mengganti karena sistem ekonomi kapitalis telah membuat negara kehilangan modal untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu wajar negara selalu menghitung untung rugi dalam mengurusi urusan rakyat. Sistem kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai barang komoditas, telah melemahkan negara terhadap kewajibannya dalam penyelenggaraan pendidikan, akibatnya birokrasi tidak tegak sesuai kebutuhan justru mala berbuah penelantaran pendidikan.

Sangat berbeda jauh dengan sistem islam, dalam sistem islam pendidikan adalah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkannya secara maksimal. Maka penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab negara. Negara akan memberikan layanan infrastruktur pendidikan yang memadai, sarana prasarana, gedung, laboratorium, pusat pusat penelitian,perpustakaan, tenaga pendidik yang mampu dan memadai, suport sistem pendidikan lainnya seperti kebijakan media massa, sistem pergaulan, semuanya disediakan oleh negara. Dan negara tidak memungut biaya sepeserpun dari rakyat. Karena hal ini ditunjang oleh negara dengan sistem politik ekonomi, dan sistem keuangan.

Negara akan memastikan sumber dana yang melimpah ruah dalam kas baitul mal. Pada pos kepemilikan umum seperti sumber daya alam, tidak boleh dikelola swasta bahkan asing. Negara akan mengelola sumber daya alam dan hasilnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat termasuk dalam pembiayaan pendidikan.

Telah dicontohkan pada masa Rosulullah Saw , karena pentingnya pendidikan, hak baca tulis warga negara diintegrasikan dalam politik perang, beliau memberikan kesempatan kepada tawanan perang untuk memperoleh pembebasan dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 orang warga negara islam. Pada masa kholifah umar memberikan gaji kepada guru anak anak di Madinah setiap bulan 15 dinar setara dengan 63,75 gram emas 24 karat.

Demikian juga di masa masa kholifah sesudahnya, memberikan perhatian pada pendidikan yang luar biasa. Para ulama dan para guru ditempatkan kedudukannya sangat mulia dihadapan rakyat dan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan para ahli ilmu.Kiprah dan karya mereka dihargai dengan sangat tinggi oleh negara. Kholifah Harun ArRasyjd memberikan penghargaan kepada para penulis buku dengan emas yang beratnya sama dengan berat timbangan buku yang ditulisnya.

Para kholifah yang lainpun mengembangkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di berbagai level dengan berbagai fasilitas yang mumpuni, yang terkenal dalam sejarah antara lain Universitas Nizamiyah dan Al-Mustansiriyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika, dan lain-lain.qMaka wajar lah sistem pendidikan islam pada masa kejayaannya menjadi model dan mercusuar peradaban Islam yang disegani oleh seluruh negara di dunia.

Dari peradaban Islam ini melahirkan para ilmuwan sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan modern yang dipakai hingga sekarang, seperti Alghozali, Al farabi, Al khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, mereka diakui sebagai ilmuwan multitalen sekaligus berkepribadian Islam

Oleh karena itu jia negeri ini menginginkan untuk mendapatkan output pendidikan yang berkualitas, generasi unggul, menguasai ilmu pengetahuan serta berkepribadian islam, berakhlaq mulia, maka harus mengkaji ulang dengan secara mendalam terhadap sistem yang diterapkan saat ini yang nyata nyata menghilang peran agama (Islam) dalam mengatur kehidupan , hingga menghasilkan carut marut nya tatanan kehidupan saat ini. Allahu a’lam bish showab