Oleh : Julia Sara (Mahasiswi dan Pegiat Literasi Aceh)

Hasil pengubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Wamen) di tengah pandemi menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, isi dari Pasal 8 Ayat (1) Perpres 77/2021 tersebut adalah “Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (www.tagar.id, 30/08/2021).

Uang penghargaan yang diberikan mencapai Rp 580.454.000 untuk satu periode masa jabatan saja. Ketentuan pemberian uang penghargaan ini merupakan hasil pengubahan dari peraturan yang telah ada. Hal ini dilakukan oleh Joko Widodo sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan bagi para wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya.

Wakil Menteri semakin kaya, rakyat semakin nelangsa

Peraturan yang dilegalkan di tengah pandemi ini tentu saja bukan keputusan yang tepat karena saat ini kehidupan rakyat sudah sangat melarat. Untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sangat sulit bagi rakyat kecil. Namun, di sisi lain keputusan Presiden tidak dapat diganggu gugat karena Perpres masuk dalam sumber hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya, memang peraturan perundang-undangan–termasuk Perpres–hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, sehingga ini memerlukan keputusan dari pihak lain yang lebih berwenang untuk melakukannya (m.antaranews.com, 03/03/2021).

Jika melihat situasi politik yang ada dalam pemerintahan kini, tentu saja hal itu mustahil untuk dilakukan karena orang-orang yang berada dalam pemerintahan merupakan sebagian dari orang-orang yang juga menjabat dalam posisi wakil menteri tersebut. Apalagi jika politik yang ada saat ini bukan lagi politik yang benar-benar mengurus rakyat sesuai bentuk pemerintahan negara yang menganut sistem demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Slogan demokrasi itu hanya menjadi keindahan saja bagi sistem yang nyatanya tidak berjalan sesuai realita yang ada.

Pun demikian, anggaran uang yang berjumlah lebih dari 500 juta tersebut yang akan dijadikan bonus bagi wakil menteri nantinya yang tidak akan menjabat lagi atau mundur pastilah mampu meringankan beban masyarakat kecil maupun semua lapisan masyarakat yang saat ini terdampak pandemi yang berkepanjangan.

Walaupun, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan covid-19 bagi masyarakat, tetap saja bantuan itu belum mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan mereka dan bahkan penyaluran bantuan tersebut tidaklah merata pada seluruh masyarakat miskin yang terdampak pandemi, sehingga keputusan untuk memberikan penghargaan berupa uang dengan jumlah yang besar bagi wakil menteri sangat disayangkan.

Tak ada salahnya memang memberikan uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah bekerja keras, tapi dalam situasi dan kondisi saat ini harusnya menjadi pertimbangan, apalagi jika ternyata tidak ada kemajuan dan peningkatan yang dilakukan oleh wakil menteri selama menjabat.

Tentu saja ini keputusan yang benar-benar harus dipikirkan baik-baik sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam negara kesatuan republik Indonesia agar pandangan publik terkait sense of crisis tidak semakin mengabur dan masyarakat akan menganggap jika kekuasaan yang berbalut dalam demokrasi ini hanya untuk politik balas budi semata.

Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah pemenangnya dan untuk mendapatkan suara terbanyak, dibutuhkan jumlah rakyat yang besar pula dan untuk menarik rakyat diperlukan uang yang berjumlah fantastis. Bukan hal yang tabu lagi jika suara rakyat dibeli dan akhirnya kekuasaan pun dapat dimiliki dan setelah kekuasaan didapatkan, modal yang sebelumnya diberikan oleh para pendukungnya tentu saja harus dibayar dan bayarannya dengan memberikan jabatan atau gaji yang besar bagi mereka, bahkan membuat peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut tanpa memikirkan lagi rakyat yang telah mendukungnya. Inilah politik balas budi dalam sistem demokrasi.

Demokrasi hanya Ilusi, Sistem Islam sebagai Solusi

Berkaca pada sistem pemerintahan Islam yang menunjukkan kemerataan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada dalam naungan negara Islam termasuk non muslim sekalipun, yang mana dalam sistem pemerintahan Islam peraturan, keputusan, hingga kebijakan yang diterapkan pasti akan menghasilkan kemaslahatan, bukan malah sebaliknya yaitu kemudharatan.

Khalifah yang bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipilih melalui baiat oleh rakyat dan rakyat tidak serta merta untuk membaiat karena ada syarat dan ketentuan untuk memilih Khalifah yang seperti apa.

Khalifah yang dibaiat adalah orang yang benar-benar mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, bukan berdasarkan kehendak rakyat karena hukum Allah adalah sumber hukum tertinggi seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 40 yang artinya, “Keputusan itu hanyalah milik Allah.”

Hukum dari Allah Swt. adalah hukum terbaik karena sesuai dengan fitrah manusia dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam berpolitik sekalipun. Jadi, jelas sekali jika sistem demokrasi dan sistem Islam tidak sama.

Sistem pemerintahan Islam atau Khilafah juga akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya karena keimanan dan ketakwaan sudah melandasi hati mereka dalam menjalankan peran yang diemban. Selain amanah, pada Khalifah juga sangat peka terhadap kondisi rakyatnya yang seperti apa.

Khalifah yang peka pada rakyat seperti Khalifah Umar bin Khattab contohnya. Beliau selalu berkeliling di malam hari untuk melihat kondisi rakyat dan pernah suatu malam ditemukan anak kecil yang menangis karena kelaparan. Setelah mengetahui kondisi tersebut, dengan sigap Umar mengambil bahan makanan yang ada di gudang milik negara dan memangkulnya sendirian, padahal beliau adalah seorang Khalifah yang pasti memiliki pengawal pribadi.

Kepribadian demikian tentu saja lahir dari buah keimanan dan ketakwaan serta terpancar dari sistem pemerintahan Islam yang luar biasa. Tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi yang membuat pemimpinnya tidak lagi peduli pada rakyat walaupun ia punya keimanan dan ketakwaan yang kokoh karena wujud keimanan dan ketakwaan hanya dapat diwujudkan pada sistem pemerintahan yang benar, bukan sistem pemerintahan yang rusak. Mengutip perkataan Menkopolhukam Indonesia saat ini yaitu Mahfud MD yang menyatakan jika, malaikat pun bisa menjadi iblis jika masuk ke sistem pemerintahan Indonesia (www.republika.co.id, 07/10/2013).

Jadi, jelas sudah jika sistem yang ada sekarang tidak menjadikan pemimpin sebagai perisai dan pelindung rakyat, tetapi sebagai alat pengokoh kekuasaan saja dan berbeda sekali dengan sistem Islam yang mana Khalifah menjadi tempat berlindung dan sebagai perisai bagi rakyatnya. Sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung), dan berlindung (dari musuh dengan (kekuasaannya) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll) sehingga sudah keharusan bagi kita untuk mengganti sistem pemerintahan kini dengan sistem Islam yakni Khilafah Islamiyyah yang rahmatan lil’alamiin.

Wallahu’alam bishawab.