Oleh : Yuli Ummu Ihsan
(Pegiat Literasi Kota Kendari)

Dalam berapa bulan terakhir ini kembali digencarkan lagi program Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbud Ristek merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan mendorong proses pembelajaran semakin fleksibel, inovatif, dan tidak mengekang serta disesuikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tentu sangat menguntungkan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhannya dengan program kesiapan karier yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. (Kompas.com)

Kampus Merdeka bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan kompetensi yang memang akan terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan dinamika era revolusi industri,” kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Nizam dalam Webinar Sinergi Memperkuat Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Sabtu (28/8/2021), seperti dikutip dari Antara. (Liputan6.com)

Kampus merdeka akan semakin diminati oleh para mahasiswa Karena program ini juga bukan hanya menjadi ladang magang bagi para mahasiswa tapi disediakan fasilitas seperti uang saku, uang transportasi, dll. Faktanya ternyata program kampus merdeka ini tidak sejalan dengan kondisi Perguruan Tinggi kita sekarang yang dimana diperkuat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berpidato dalam acara Wisuda PKN STAN angkatan ke-31 secara virtual, Rabu (14/10/2020). Sri Mulyani mengatakan hanya 9% masyarakat Indonesia yang mampu dan beruntung meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini berarti, hanya 24,3 juta orang yang mampu mengecap bangku kuliah dari total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 270 juta.

Program ini tidak memberikan dampak positif bagi kelangsungan wajah pendidikan indonesia kedepan karena terbukti yang menerima kampus merdeka adalah orang-orang yang mampu secara materi hingga dapat mengenyam bangku pendidikan.

Terbukti juga kurikulum berganti yang diterapkan pemerintah tidak juga menemukan resep manjur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga ada pernyataan ditengah kita Ganti menteri, ganti kurikulum. Sampai pada tahun 2019 itu diadakan sistem zonasi sebagai solusi pemerataan pendidikan, berujung pada protes orang tua dan depresi siswa akibat tak lolos di sekolah-sekolah yang diimpikan.

Sistem pendidikan yang dibangun atas asas sekuler, akan gagal membentuk generasi bermoral baik. Kegagalan membentuk generasi sesuai dengan visi misi penciptaannya merupakan titik utama kelemahan paradigma dari sistem pendidikan yang ada. Hal ini berpangkal pada dua hal. Pertama, kesalahan paradigma pendidikan. Sistem yang diterapkan saat ini adalah sekuler, maka nilai dasar penyelenggaraan pendidikan juga berasas sekuler. Sudah tentu tujuan pendidikan yang dibentuk hari ini yaitu sekadar membentuk manusia-manusia materialis dan serba individalis. Kedua, kelemahan fungsional di dunia pendidikan, yaitu (1) lembaga pendidikan yang tercermin dalam kacaunya kurikulum, disfungsi guru, dan lingkungan sekolah; (2) keluarga tidak mendukung; dan (3) masyarakat yang tidak kondusif.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak rakyat jadi seluruh generasi bangsa berhak menempuh pendidikan tanpa memandang dari sisi kemampuan materialnya. Pendidikan Islam yang harus dibangun atas
paradigma Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan). Memiliki kurikulumnya berbasis akidah Islam. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya berisi perangkat pembelajaran secara menyeluruh. Dalam Islam, kurikulum yang disusun harus berbasis akidah Islam. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu kehidupan dengan paradigma, pendidikan berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan. Negara wajib menyediakan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Seluruh pembiayaan pendidikan di negara Islami akan diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan negara baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Wallahu a’lam bishowwab.