Oleh: Ita Mumtaz

Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI telah menyetujui rancangan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap beberapa sektor yang sebelumnya dikecualikan sebagai Objek Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk bidang pendidikan. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Kabarnya, RUU ini akan dibahas dalam rapat paripurna, awal pekan depan. (m.merdeka.com, 30/09/2021)

Pemerintah menganggap insentif PPN saat ini dianggap tidak tepat sasaran. Untuk itu penarikan PPN dari sekolah mewah atau sekolah swasta bertaraf internasional harus digalakkan. Tahun 2021 saja anggaran pendidikan Rp550 triliun terpakai untuk semua fasilitas pendidikan, termasuk pendidikan mewah.

Timbul polemik mengenai rencana ini, pasalnya pendidikan adalah kebutuhan asasi warga negara. Meski penarikan PPN hanya dilakukan untuk sekolah mahal, namun pasti akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Padahal selama sekolah swasta memiliki peran penting dalam upaya pendidikan di negeri ini. Tentu nanti akan berimbas pada naiknya biaya pendidikan di sekolah-sekolah berkualitas.

Padahal di sisi lain kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Seharusnya pemerintah justru menopang lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Di Mana Tanggung Jawab Negara?

Dalam sistem kapitalisme, negara berlepas dari pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk bidang pendidikan. Rakyat dibiarkan berjibaku mengais makan di tengah himpitan ekonomi. Jangankan memikirkan pendidikan layak, untuk mencari isi perut saja harus dilalui dengan pengorbanan dan air mata.

Kapitalisme memiliki konsep bahwa negara hanyalah fasilitator, bukan penanggung jawab kebutuhan rakyat. Pelayanan umum dalam rangka pemenuhan hak mendasar termasuk pendidikan yang layak hanya didapatkan bagi mereka yang mampu membayar.

Pajak disektor pendidikan digenjot, sementara kewajiban membayar pajak diringankan bagi pengusaha raksasa.  Demikian juga ada penetapan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah. Rakyat menjerit dicekik pajak, sebaliknya pejabat negara mendapatkan gaji dan tunjangan yang besarannya fantastis. Belum lagi adanya fasilitas super mewah yang menghabiskan dana negara. Padahal anggaran tersebut tiada lain bersumber dari rakyat yang dipalak dengan berbagai tarikan pajak.

Pajak memang menjadi sumber pendapatan utama dalam negara kapitalisme. Di sisi lain, sumber daya alam yang melimpah berupa minyak bumi, gas, mineral, hasil hutan, laut dan lain-lain telah dirampok oleh pihak swasta dan asing yang dilegalkan oleh Undang-undang. 

Pendidikan Tanggung Jawab Siapa?

Dalam Islam, pemimpin negara adalah raa’in (pelayan) bagi umat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam haditsnya.

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).

Artinya negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan asasi rakyat, termasuk di dalamnya kebutuhan komunal, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh Islam. Di masa kejayaan Islam, pendidikan terbaik difasilitasi oleh Daulah.

Seluruh rakyat memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pendidikan, dengan fasilitas dan sarana yang lengkap serta kurikulum istimewa. Perpustakaan terbesar hingga laboratorium berdiri gagah, menunjukkan kemuliaan ilmu dan para pencarinya. Pengajarnya pun digaji mahal serta mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi dari negara. Karya berupa tulisan akan dihargai dengan emas, sebarat timbangan bukunya. Para ilmuwan dan peneliti didukung dengan fasilitas memadai. Dana dengan mudah digelontorkan untuk penelitian yang senantiasa berkembang, demi kemajuan peradaban Islam.

Tentu semua fasilitas pendidikan dan lain-lain membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sistem ekonomi Islam memiliki aturan sempurna dan paripurna dalam menata angaran negara, temasuk pos pemasukan dan  pengeluaran. Semuanya diatur sesuai tuntunan syariat. Ada tiga sumber pemasukan negara dalam Daulah Islam. Pertama, harta zakat, dipungut dari orang-orang yang terkategori kaya atau memiliki harta sejumlah nishab yang ditentukan. Pengeluarannya khusus untuk delapan ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Kedua, harta kepemilikan negara, seperti kharaj, fa’i, ghanimah, dan lain-lain. Hal ini bisa digunakan untuk keperluan negara, termasuk pembiayaan pendidikan. Ketiga, harta kepemilikan umum seperti tambang dan berbagai sumber daya alam. Maka hasil dari pengelolaannya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sejatinya.

Dalam konsep negara Islam, pajak bukan sumber utama pendapatan negara. Pajak hanyalah langkah terakhir jika kas negara mengalami defisit. Penarikan pajak hanya dibebankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan harta. Dalam hal ini sifatnya pun sementara, tidak permanen. Jika tanggungan negara sudah teratasi maka penarikan pajak dicukupkan.

Sungguh indah tatanan ekonomi negara dalam Islam. Tanpa pajak namun bisa menyelenggarakan pendidikan terbaik untuk rakyat. Saatnya mencampakkan tatanan kehidupan kapitalisme dan kembali kepada aturan kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah Islam. Wallahu a’lam bish-shawwab.