Oleh Fathiya Hasan (Aktivis Menulis Kreatif)

Pandemi yang belum berakhir rupanya tak menghalangi fokus pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Hal yang paling menarik saat ini adalah usulan KPK untuk anggaran pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan anggaran pilkada sebesar Rp 26.2 triliun. (Beritasatu.com, 13/09/2021)

Nilai yang fantastis karena dana ini membengkak hingga tiga kali lipat dibanding anggaran pemilu sebelumnya. Dimana pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun dan pemilu 2020 sebesar Rp 27 triliun. Hal ini membuat banyak kalangan menilai bahwa dana ini terlalu tinggi mengingat bangsa Indonesia belum bebas dari pandemi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai, anggaran tersebut melonjak terlalu tinggi di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). (Beritasatu.com, 16/09/2021)

Sementara itu, wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin menganggap Pemilu Langsung sudah seperti industri dalam demokrasi di Indonesia. Menurutnya biaya pemilu yang terlampau jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres. Pemilu Langsung hanya jadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Oleh karena itu, Najmudin meminta Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilu langsung Indonesia yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. (Republika.co.id, 19/09/2021)

Demokrasi kian menujukkan jati dirinya sebagai sistem yang rusak. Penyelenggaraan pesta demokrasi yang digadang-gadang akan melahirkan pemimpin amanah hanyalah sebuah mimpi yang tak akan pernah terealisasi. Pemilu tak lain sekedar kompetisi dan ajang adu kuat politik yang didalamnya terjadi jual beli kursi kekuasaan sekaligus kebijakan antara korporasi dan oligarki. Sehingga jangan heran jika kebijakan-kebijakan yang lahir hanyalah seputar kepentingan keduanya. Walhasil, kepentingan masyarakat tak pernah diutamakan sehingga kesejahteraan masyarakat dan Negara tak pernah terwujud.

Sejak pesta demokrasi pertama kali diadakan, sejatinya telah menunjukkan bahwa penerapan demokrasi tak pernah memberikan solusi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suara rakyat hanya dimanfaatkan sebagai penentu kekuasaan meski tak jarang suara itu juga dimanipulasi agar jabatan jatuh kepada mereka. Kedaulatan rakyat yang diusung dalam demokrasi ini pun hanya sebuah ilusi dan basa-basi. Sebab rakyat beserta aspirasinya tak lagi dipeduli ketika mereka berhasil merebut kursi.

Fakta yang terlihat nyata, seharusnya mampu membuat rakyat sadar bahwa mereka tak bisa lagi berharap dan tidak mengulang-ngulang aktivitas yang substansinya tidak jelas. Ibarat roda judi, rakyat tengah mengundi untung untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan. Namun sistem telah mengatur bahwa rakyat hanya menemukan pribadi-pribadi yang tak jauh berbeda. Kesan pemimpin amanah hanya ada dalam janji-janji busuk masa kampanye.

Lihat saja, bagaimana dana besar yang kian membengkak setiap pelaksanaan pemilu ini juga tidak jelas penggunaannya untuk apa. Sungguh ironi di tengah rakyat bersedih karena tak juga bertemu akhir dari pandemi. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat tidak juga menemukan solusi meski pemimpin terus berganti. Yang tercipta pasca pergantian pemimpin adalah munculnya para pelaku korupsi yang membuat negara kian merugi.

Akar permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sistem demokrasi itu sendiri. Alih-alih menerima Islam untuk diterapkan dalam kehidupan, melihat kondisi masyarakatpun jauh dari fokus perhatian. Pemerintahan baru yang dilahirkan melalui pesta demokrasi mahal sekalipun takkan mampu mewujudkan pemerintahan yang pro terhadap rakyat apalagi syariat. Karena keberadaan mereka hanya untuk kepentingan oligarki dan korporat.

Demokrasi yang berasaskan sekulerisme mustahil mau menerapkan Islam karena sistem ini telah mengabaikan peran agama dalam mengatur urusan politik dan bernegara. Namun berbeda dengan Islam yang berasaskan aqidah Islam selalu berpegang kepada hukum syara’ dalam menjalankan pemerintahan. Jika dalam demokrasi, pemilu adalah metode pengangkatan kepala negara, maka dalam islam pemilu hanyalah sebuah uslub atau cara untuk memilih kepala negara. bukan metode pengangkatan kepala negara. karena metode pengangkatan kepala negara adalah dengan baiat yang hukumnya wajib. Pemilu merupakan alternatif memilih kepala negara yang akan dibaiat. Pemilu bukan satu-satunya cara namun hanya salah satu dari sekian cara yang ditempuh untuk melaksanakan baiat.

Pemilu dalam demokrasi berlandaskan kepada kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga rakyat berhak memilih penguasa dan juga menetapkan hukum. Sementara dalam Islam, kekuasaan ada di tangan rakyat namun kedaulatan sepenuhnya berada di tangan syariat. Jadi meskipun rakyat bebas memilih, namun kehendak rakyat wajib tunduk kepada hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Karakteristik pemimpinan dalam Islam sangat jelas bukan asal-asalan seperti yang terjadi dalam demokrasi. Laki-laki, baligh, berakal, sehat dan memiliki kapabilitas menerapkan hukum syara’ adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala Negara atau kh4lif4h. Khalif4h hanya menjadi pelaksana hukum syara’ dan tidak punya wewenang untuk membuat hukum.

Penyelenggaraan pemilu dalam Islam tidak membutuhkan dana jor-joran. Dalam pelaksanaannya tidak perlu baliho raksasa yang mampu menelan dana jutaan. Tak ada kampanye besar dengan segala fasilitas hiburan dan pesta joged dengan para biduan. Tak ada dana relawan dan sumbangan dadakan saat blusukan. Juga tak ada obral-obral janji manis tentang segala kebutuhan gratis. Yang pasti tidak ada kerjasama oligarki dan korporasi karena calon kepala negara telah sadar bahwa dirinya hanya pelaksana syariat sekaligus pelayan umat yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah Swt.

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya.” (HR. Abu Dawud)

Jelas sekali peran penguasa dalam Islam bukan sekedar pencitraan baik tapi kesungguhan dalam melayani umat sebagai bentuk ketundukan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Wallahualam bisshowwab