Oleh: Vidya Spay Putri Ayuningtyas, S.T., MaHS, IAIs

Bisa bayar hutang, asal rakyat bayar pajak adalah sebuah optimisme dari Menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Dalam acara Pajak Bertutur 2021 yang berlangsung pada Hari Rabu, 25 Agustus 2021, Sri Mulyani sempat menyatakan,
“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih mengalami defisit dan berhutang. Namun kita yakin masih bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan.”

Pernyataan ini pun sempat dikritisi oleh Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan Era Presiden Soeharto yang memandang bahwa logika berfikir dari Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia adalah terbalik. Fuad Bawazier mengatakan,
“Pernyataan SMI di atas bermakna mau menyalahkan rakyat bia pemerintah gagal bayar hutang yak arena rakyat gagal bayar pajak. Kenapa pemikirannya jadi seperti kompeni penjajah dulu ya?”
Fuad Bawazier menambahkan bahwa rakyat akan membayar pajak tanpa disuruh jika perekonomian tanah air tumbuh.

Memperhatikan pernyataan mantan Menteri keuangan Fuad Bawazier rasanya lebih tepat menggambarkan kebijakan yang sedang diambil oleh Sri Mulyani saat ini. Pemerintah Indonesia memiliki kendali penuh atas anggaran, belanja dan pengelolaan negara. Sekeras apapun upaya dan pendapat rakyat baik masyarakat umum maupun pakar disampaikan melalui demo di jalanan maupun melalui forum atau media lainnya tidak akan memberikan dampak apapun, seperti: permintaan mengurangi import barang; menumbuhkan pasar bagi produk dalam negeri; mengelola perusahaan negara lebih baik agar tidak merugi; mengurangi anggaran dan pengeluaran yang tidak urgent seperti proyek pemindahan ibu kota baru; tidak lagi mengambil utang dari negara lain; serta memberantas korupsi.

Pemerintah justru terus berhutang, perusahaan negara terus merugi, Komisi Pemberantasn Korupsi-Kolusi-Nepostisme pun terus melemah. Sedangkan rakyat harus terus bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan negara dan membayar hutang. Hal ini juga merupakan potret kegagalan demokrasi dimana kedaulatan sesungguhnya tidak pernah berada ditangan rakyat melainkan ditangan para penguasa dan pengusaha. Suara rakyat yang penting dimasa pemilihan, namun pada akhirnya para penguasa akan bekerja untuk para pengusaha untuk membayar hutang politik dimasa pemilihan umum. Hal ini adalah suatu yang wajar terjadi di negara-negara yang menganut paham kapitalis dan menjunjung demokrasi.

Dan lebih dari itu, kebijakan perpajakan ini terus ditingkatkan dengan kesepakatan antara pemerintah bersama DPR RI untuk menaikkan tari pajak penambahan nilai atau dikenal dengan PPN sebesar 11 perser pada April tahun 2022 mendatang. Hal ini sejalan dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).

//Mencari Kuman di Lautan dan Lengah terhadap Gajah di Pelupuk Mata//

Langkah diatas menunjukan bahwa pemerintah terus mencari cara agar tidak ada individu dan obyek harta atau kepemilikan yang lepas dari pajak. Hal ini sempat saya rasakan sendiri saat duduk menikmati nasi goreng dan jus manga di rumah penduduk di kota Yogyakarta yang menyulap ruang tamunya menjadi rumah makan kecil, saya mendapatkan curhatan dari penjual tersebut bagaimana rumah makanya sudah dipantau selama dua hari oleh petugas pajak, dari interview hingga perhitungan makanan yang terjual. Pengalaman serupa juga saya rasakan ketika menerima tamu petugas pajak di rumah kost di Sleman di mana saya tinggal. Dari pengecekan kondisi kamar dan bangunan, perhitungan jumlah kamar, hingga surat-surat perijinan dan perpajakan adalah hal yang dilakukan oleh petugas tersebut. Jika diketahui bahwa bangunan tidak memiliki ijin yang lengkap serta tidak melakukan laporan pajak secara rutin maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Namun sangat disayangkan bahwa kebijakan-kebijakan intensifikasi dan ekstesifikasi pajak ini berbanding terbalik dengan kebijakan pengelolaan harta publik berupa Sumber Daya Alam yang seharusnya dimiliki dan dikelola negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah mengejar pajak yang makin membebani rakyat di masa pandemik ini hingga ke dalam kampung kecil namun meloloskan para kapitalis yang memanfaatkan Sumber Daya Alam yang begitu besar dengan area penambangan yang begitu besar. Semua ini makin memperjelas watak kapitalistik, serta ideologi dan sistem ekonomi apa yang sesungguhnya dianut dan diterapkan di negeri tercinta ini.

Lebih dari itu, banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari adanya praktek dari oknum perpajakan, profesional dan konsultan yang menawarkan jasa pengelolaan perpajakan perusahaan agar terbebas dari jeratan pajak. Harga jasa dari oknum perpajakan, profesional dan konsultan perpajakan yang relatif tinggi hanya mampu dijangkau oleh perusahaan dan industri besar. Dan dalam prakteknya, justru terdapat banyak penyelewengan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum perpajakan, profesional dan konsultan pajak ini. Dengan uang praktek kejahatan bisa dibeli, kenyataan serta informasi yang benar bisa diputarbalikan, serta peraturan hukum, pemerintah dan negara bisa dikelabuhi.

// Politik Ideologi dan Sistem Ekonomi: Kapitalisme vs Islam //

Ketidakadilan akan terus terjadi di dalam sistem pemerintahan yang menganut ideologi dan sistem ekonomi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Penjajahan di masa Kapitalisme ini tidak seperti di masa imperialisme dahulu yang mana siapa penjajah dan terjajah dapat terlihat dengan jelas. Berakhirnya penjajahan di masa imperialisme belum membebaskan berhasil membebaskan negara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya dari bentuk penjajahan yang lain. Selama dunia masih dipimpin oleh para pemimpin yang hanya mementingkan diri dan golongannya maka kehidupan manusia di dunia akan berada dalam penjajahan. Saat ini dunia dipimpin oleh Amerika Serikat yang menganut ideologi politik Sekulerisme dan sistem ekonomi Kapitalisme. Sebagai pemimpin dunia, US ingin terus memegang kendali dan memperbesar pengaruhnya dengan menanamkan ideologi politik Sekularisme dan sistem ekonomi Kapitalisme di beberapa negara lain.

Dari produk pemikiran turunan dari paham sekulerisme dan kapitalisme hingga produk perusahaan dan industri negara US telah memberikan keuntungan yang besar pada US dari kekuasaan politik hingga kekayaan ekonomi. Pengaruh yang begitu besarnya ini dapat kita rasakan dari secara tidak langsung dasar atau kiblat dari perkembangan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan dan pekerjaan adalah mengarah pada ideologi sekulerisme dan kapitalisme. Tidak seperti di masa penjajahan dahulu dimana rakyat Indonesia dipaksa untuk patuh dengan senjata, dan penjara, penjajahan di era kapitalisme ini rakyat dan dan negara Indonesia diminta patuh dengan adanya penghargaan dan bantuan dana.

Penghargaan, dana pinjaman dan dana bantuan tidak diberikan semata-mata atas prestasi yang gemilang namun karena kesesuaian langkah kita dengan agenda besar mereka. Apapun yang sesuai dan memperbesar agenda para pemimpin dunia akan dengan mudah mendapatkan bantuan baik material dan spiritual, dukungan dan panggung. Memiliki latar pendidikan, pertukaran budaya dan pengelaman kerja di Amerika Serikat atau negara-negara berpaham sekularisme dan kapitalisme akan memberi pengaruh yang luar biasa pada para profesional dan individu di pemerintahan. Tanpa adanya pemahaman atas ideologi politik dan sistem ekonomi negeri sendiri serta ajaran agama Islam, kita akan dengan mudah mengaadopsi apa saja yang kita pelajari dari negara lain ke dalam negeri yang belum tentu sesuai dan hanya menguntungkan negara lain bukan negeri sendiri. Hilangnya kepercayaan kebanyakan serta kemampuan berfikir cemerlang dari umat Islam saat ini terhadap ajaran agama yang rahmatan lil alamin dan sempurna dari Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta meliputi seluruh aspek kehidupan.
Di masa pandemic Covid-19, bukan hanya pendapatan negara yang merosot namun juga pendapatan sebagian besar masyarakat kecil juga ikut merosot. Bahkan banyak kita temukan beberapa keluarga di Indonesia yang harus memakan buah si malakama, keluar rumah berpotensi tertular covid-19, bertahan di dalam rumah berpotensi terjangkit penyakit lain karena kelaparan. Ketahanan pangan baik di level negara maupun sebagian besar rumah tangga di Indonesia relatif kecil. Kebijakan peningkatan pajak yang dilakukan pemerintah yang berpotensi meningkatkan banyak hal ini di masa pandemic Covid-19, dimana pekerjaan dan usaha yang tidak stabil, menurun atau hilang yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia; menambah berat kehidupan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan pengelolaan Keuangan Negara yang cenderung menurunkan pajak di Masa Wabah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara telah banyak diajarkan oleh agama Islam dan sejarah kekhilafahan Islam. Dari pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, adanya pos-pos keuangan (zakat, sedekah dan wakaf), serta pembinaan individu yang bertakwa adalah kesempurnaan ajaran Islam dalam pengaturan keuangan negara.

Pentingnya individu yang bertakwa melaksanakan ajaran Allah dan menjauhi larangan-Nya, kesadaran bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat akan menjauhkan individu tersebut dari perilaku yang merugikan diri, orang lain masyarakat dan negara. Jika hal ini diterapkan maka penipuan terhadap orang lain dan negara atas pelaporan harta bisa dikurangi dan dihilangkan. Adanya pos-pos keuangan yang lebih dari satu dimana ketika pos zakat menurun, maka pos sedekah dapat meningkat. Seperti diketahui bahwa seorang muslim tidak hanya bersedekah dalam kondisi yang mudah saja namun juga bersedekah dalam kondisi yang sulit dan semata-mata hanya mengharap balasan dari Allah SWT. Seperti kita ketahui bahwa dalam kondisi pandemic Covid-19 ini, masyarakat mampu menggalang dana bantuan dan sedekah baik secara mandiri ataupun bantuan organisasi dan tokoh untuk dikirim bagi keluarga lain yang membutuhkan baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri.

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Q.S. AL Baqarah (2): 261)

Tanpa adanya pembinaan individu yang bertaqwa; pemerintah yang amanah; pengaturan kepemilikan individu dan negara yang benar; pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; ajaran agama yang benar; maka semua pengejaran itu tidak akan mampu melunasi utang negara yang akan terus bertambah tanpa tanggung jawab untuk melunasi yang jelas dan pasti.