Oleh: Fani Setiati (Mahasiswi)

Belakangan ini, wacana Pemerintah untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kembali mencuat setelah 2019 lalu Jokowi menyampaikan pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024. Artificial Intelligence ini rencananya akan diterapkan dalam urusan birokrasi. Hal ini dianggap langkah inovatif dalam upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi maupun dalam upaya adaptasi perkembangan teknologi. Nantinya jika wacana ini teralisasi, Eselon III dan IV akan dipangkas dan digantikan oleh Artificial Intelligence alias robot. Perlunya otomatisasi di bidang birokrasi menurut pemerintah merupakan langkah yang tepat mengingat selama ini proses birokrasi cenderung lamban dan berbelit sehingga mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan juga menghambat penjaringan investasi.

Wacana tersebut setidaknya menimbulkan dua pandangan dalam masyarakat. Pandangan pesimistis mengkhawatirkan bahwa penerapan AI dalam birokrasi akan berpotensi mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun kedepan karena tugasnya digantikan oleh robot. Namun menurut pandangan optimistic justru dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Excenture Resource dan Frontier Economics 2017, AI berpotensi meningkatkan produktifitas 40 persen atau lebih dan memungkinkan peningkatan keuntungan bisnis sebesar 38 persen. Begitu juga World Economic Forum menyatakan bahwa otomatisasi akan meningkatkan hingga 58 juta pekerjaan bersih, 2/3 akan menjadi pekerjaan berketrampilan tinggi, sisanya akan menjadi pekerjaan berketerampilan rendah (Narasi Newsroom, 30/11/21). Dengan demikian, AI tidak hanya akan menyelesaikan masalah tetapi juga meningkatkan produktivitas.

Pro kontra yang banyak bermunculan sekarang ini menjadi wajar karena belum adanya sosialisasi yang menyeluruh terkait dengan otomatisasi birokrasi sehingga banyak menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat. ASN, khususnya eselon III dan IV dibuat ketar-ketir akan posisinya sebagai pelaksana teknis administrasi menjadi terancam hilang. Upaya reformasi birokrasi semakin nampak seiring adanya situasi yang kompleks dan tidak menentu selama pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor pekerjaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh data jumlah PNS yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Dalam buku statistik ASN, jumlah PNS aktif tahun 2015 tercatat sebesar 4.593.604 orang, kemudian turun cukup drastis menjadi 4.081.824 orang per Juni 2021.

Jika dilihat lagi tujuan reformasi birokrasi dengan teknologi AI ini memang untuk meningkatkan produktivitas dan efiesiensi pekerjaan. Penggunaan robot akan meminimalisir jumlah sumberdaya manusia, misalnya dalam inputing data, tenaga manusia sudah tidak lagi diperlukan. Di sisi lain rpbot dapat mengerjakan banyak hal dalam waktu yang singkat secara lebih akurat. Konsep ini sangat bersesuaikan dengan paradigma kapitalisme yakni minimalasisasi modal dan optimalisasi hasil. Akan tetapi, mereka cenderung abai terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, wacana Artificial Intelligence birokrasi belum menawarkan solusi bagi ASN yang berpotensi tergantikan oleh robot akan diarahkan ke mana. Peningkatan produktivitas tetapi jika di saat yang sama meningkatkan pengangguran atau permasalahan sosial yang lain tentu bukanlah solusi yang tepat.

Oleh karena itu, AI dalam kerangka birokrasi reformasi tidak bisa serta merta dilakukan, perlu dikaji lebih mendalam agar dalam pelaksaannya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada faktanya, fungsi Eselon III dan IV tidak hanya tentang masalah administrasi yang bisa diganti oleh sistem otomatisasi, tetapi juga pelayanan, analisis, atau pengambilan keputusan yang hal ini tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh sistem. Dengan demikian, daripada mengganti ASN dengan robot lebih baik memanfaatkan kemajuan teknologi AI untuk membantu kinerja ASN untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni peningakatan efisiensi dan produktivitas pekerjaan. Tentunya juga sembari diiringi dengan peningkatan keterampilan ASN agar lebih ramah dengan perkembangan teknologi. Otomatisasi tidak hanya bicara tentang transformasi teknologi dari tenaga manusia ke digital, tetapi juga bicara orangnya, prosesnya dan bagaimana pelaksanaannya.

Dalam Islam, upaya pengembangan teknologi sangat didukung oleh negara. Teknologi dikembangkan dalam rangka pemecahan permasalahan umat sekaligus juga peningkatan efisiensi industri dalam rangka mendorong kemajuan dan kekuatan negara Islam. Begitupun masyarakatnya juga akan difasilitasi untuk berkompetensi menciptakan inovasi teknologi. Oleh karenanya, masyarakat akan mudah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tidak muncul untrust (ketidakpercayaan) jika harus menjalankan sistem yang lebih terbarukan. Islam tidak semata-mata berfokus pada keuntungan materi, Islam sangat memperhatikan kondisi rakyatnya, bagaimana nanti rakyat dapat terurusi dengan baik. Karena salah satu fungsi politik dalam islam adalah meriayah atau mengurusi segala urusan umat. Artinya, jika dengan adanya penggunaan teknologi, tetapi banyak umat yang terabaikan, maka tentu hal ini tidak menjadi pilihan.

Inilah yang membedakan Islam dengan sistem diluar Islam semisal kapitalisme yang selalu berfokus pada keuntungan materi dan keuntungan segelintir kelompok, termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Maka, wacana penerapan Artificial Intelligence dalam urusan pemerintahan tidak akan menjadi masalah jika sistem yang melandasinya merupakan sistem yang shahih, yakni sistem Islam yang meniscayakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Karena aturan yang ada dalam Islam, seluruhnya adalah untuk kebaikan manusia, sehingga kebijakan pemanfaatan teknologi nantinya akan diselaraskan dengan aturan Islam. Wallahu a’lam bisshawab.