By: Yuliriri

Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mendapat kritik karena dinilai melegalkan seks bebas dengan adanya narasi terkait “consent” atau persetujuan.

Menurut Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti “consent” atau persetujuan dapat menjadi indikator menentukan suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu kekerasan seksual atau tidak. “Consent bisa menjadi salah satu batasan apakah kekerasan seksual terjadi atau tidak. Jika tanpa persetujuan artinya tindakan tersebut merupakan kekerasan karena korban tidak menghendaki,” kata Khotimun kepada Kompas.com, Senin (9/11/2021). Ia berpendapat, batasan itu tidak hanya berupa “consent”, karena korban kekerasan seksual yang berada di bawah relasi kuasa atau otoritas pelaku biasanya tidak berdaya untuk mengambil keputusan dengan bebas.

“Misalnya (adanya) otoritas soal nilai kuliah dan lainnya atau karena adanya tipu daya, rangkaian kebohongan dan penyalahgunaan kepercayaan,” ucap nya. Frasa Tanpa Persetujuan Korban dalam Permendikbud dianggap multitafsir. Selain itu, banyak kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak dilaporkan dan ranah beleid tersebut hanya membatasi soal kekerasan seksual.

Sementara itu, ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad berpendapat, secara formil proses penyusunan beleid itu tidak terbuka. Salah satu definisi kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, persetujuan dari para pihak. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah.

Sedangkan secara materil aturan nilai melegalkan perbuatan zina atau seks bebas di lingkungan kampus. Lincolin menyebut kecacatan materil ada di Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 19. Dalam Pasal 1 angka 1, Muhammadiyah menyorot soal kekerasan seksual yang berbasis “ketimpangan relasi kuasa”. Menurutnya, hal ini mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor dan pandangan itu bertentangan dengan ajaran agama.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan ada sanksi bagi pihak yang melanggar Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah penurunan akreditasi kampus. Bagi kampus yang menolak untuk menerapkan Permendikbudristek Mentri Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permebdikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal tersebut dipaparkan Nadiem , pada tayangan ‘Merdeka Belajar Episode 14 : Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual’ yang disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI seperti dilihat detikcom, Senin (15/11/2021). Nadiem awalnya bicara soal sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dia mengatakan sanksi yang bakal diberikan tergantung dari pelanggaran yang terjadi. “Sanksi ringan yaitu formatnya seperti teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf, sampai dengan sanksi berat. Sanksi administrasi terberat adalah pemberhentian, misalnya sebagai mahasiswa atau sebagai jabatan dosen dan lain-lain,” ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling sebelum kembali beraktivitas di kampus. Biaya konseling ditanggung pelaku. Karena aturan tentang Pencegahan dan Penangan Kekeeasan Sekual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang di undangkan pada 3 september 2021 itu pada beberapa point justru dianggap melegalkan seks bebas.

Kemendikbudristek membantah keras penafsiran tersebut. Namun protes kadung menggema. Nadiem pun didesak mencabut Permendikbud tersebut. Adapun poin poin yang dianggap melegalkan seks bebas oleh sejumlah kalangan di antaranya:

Pasal 1 angka satu dalam permendikbud tersebut berbunyi; “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang”. karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” Frasa “ketimpangan relasi kuasa” dalam pasal tersebut dianggap mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor.

Pasal 3, Pasal ini berisi prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, pasal ini dikritik karena tidak mengandung landasan agama. Adapun bunyi Pasal 3 yaitu: “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan gak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabulitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan”.

Pasal 5, Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 aturan dianggap menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Sebab, dalam pasal tersebut dijelaskan kekerasan seksual mencakup hal-hal yang dilakukan ‘tanpa persetujuan’. Frasa ‘tanpa persetujuan’ ini menuai protes lantaran frasa tersebut bisa ditafsirkan melegalkan zina jika kedua belah pihak saling menyetujui tindakan seksual.

Pasal 5 ayat 1, Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 5 ayat 2 :

  • memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  • mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    -mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  • menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  • membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
    -memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  • menyentuh, mengusap, meraba, memegang,memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  • membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Pasal 19, Pasal ini mengatur sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam institusi pendidikan. Bunyi pasal 19 yaitu; Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Adapun yang disoroti oleh mereka yang menolak yaitu sanksi itu dinilai tidak proporsional, berlebihan, dan represif tidak mengedepankan pembinaan. Sejatinya kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan perguruan tinggi,pelecehan dan kekerasan seksual sering terjadi di semua tempat.Sistem kapitalis sekuler yang di terapkan di negeri ini lah pangkal utama penyebab utama nya.

Kejahatan seksual (Jarimah jinsiyyah) adalah semua tindakan, perbuatan dan perilaku yang ditujukan untuk memenuhi dorongan seksual, baik antara pria dengan wanita atau sesama jenis, atau antara orang dengan hewan dalam pandangan Islam termasuk kejahatan seksual dan diharamkan ( Dr.’Ali al-Hawat, al-jarai. Al-jinsiyah, hak.16) dalam menyelesaikan kejahatan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan dan disertai pembunuhan maka kejahatan ini tidak bisa diselesaikan dengan melihat fakta tunggal saja namun harus dilihat secara komprehensif dan utuh.

Kejahatan seksual bisa terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Secara internal karena lemahnya pondasi agama dan ketaqwaan pada Allah yang menyebabkan keterikatan kepada hukum syara’ terlepas ditambah stimulasi dari luar yang kuat berupa tontonan, pergaulan, lingkungan masyarakat dan sistem yang rusak, maka dengan demikian semua faktor tersebut harus di hilangkan.

Dari akarnya, akidah Islam adalah pondasi kehidupan individu, masyarakat.dan negara tatkala akidah Islam menjadi kaidah berfikir dalam kehidupan maka halal-haram akan menjadi standar perbuatan, tindakan dan perilaku dalam kehidulan sehari-hari. Al Iman Al-Ghazali berkata, “Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi pasti runtuh dan sesuatu tanpa kekuasaan pasti hilang. Akidah merupakan pondasi kehidupan bagi individu, masyarakat dan negara.

Pergaulan sehat, Islam memerintah kan laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan dan juga mewajibkan untuk menutup aurat secara syar’i. SSeorang wanita diharamkan untuk berdandan dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis (tabaruj) dengan parfum, bentuk tubuh dan lain nya. Juga mengharamkan berkholwat dengan lawan jenis yang bukan mahrom, berikhtilat juga melarang wanita keluar rumah lebih dari satu hari-satu malam tanpa di sertai mahrom nya. Semua itu bertujuan agar pergaulan pria dan wanita terjaga dan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan demikian kehormatan laki-laki dan wanita akan terjaga dengan aturan Islam.

Setelah semua aturan dilaksanakan, Islam pun memiliki sanksi yang tegas untuk menutup pintu kejahatan sexual dengan rapat mulai dari hulu hingga ke hilir dengan adil dan tanpa pandang bulu. Bagi orang yang belum menikah (ghaira Muhshan) ketika dia berzina sanksinya di cambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah (muhsan) sanksinya dirajam (dikubur hidup-hidup) setingi dada/leher, kemudian dilempari dengan batu hingga mati. Bagi yang berusaha melakukan zina dengan perempuan atau hubungan sejenis dan bisa di gagalkan dengan paksa hukumannya 3 tahun penjara dicambuk dan diasingkan. Jika korbannya orang yang di bawah kendalinya seperti, pembantu, pegawai atau stafnya, maka pelakunya dikenai sanksi lebih keras lagi jika korban dengan sukarela bersedia maka diberlakukan sanksi yang sama.

Jika pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang, janji untuk dinikahi dan lainnya, lalu hidup serumah layaknya suami-istri, kecuali bersenggama, sanksinya 4 tahun. Jika bersama mahramnya sansksinya 10 tahun, dicambuk dan diasingkan. Jika pelaku membujuk korban dengan tipu muslihat, kekerasan, ancaman, diberi uang dan lainnya sanksinya 4 tahun dan dicambuk baik laki-laki atau pun perempuan, siapa saja yang memprovokasi seseorang atau lebih laki-lai atau perempuan untuk melakukan tindakan bejat, memfasilitasi dan membantunya, sanksinya 2 tahun serta korban nya mendapat hukuman nya sama jika mau melaksanakan provokasinya. Orang yang memfasilitasi orang lain berzina, berhubungan sejenis dengan media apapun baik secara langsung atau pun tidak langsung sanksinya 5 tahun dan dicambuk, jika perempuan menari tujuan nya untuk membangkitkan birahi dalam bentuk menyalahi kepantasan publik ditempat terbuka ataupun tertutup yang bisa dengan mudah diakses sanksinya 3 tahun bagi pelaku dan yang menghadirinya, orang yang melakukan gerakan, body language yang bertujuan membangkitkan girah seksual di tempat umum sanksinya 2 tahun penjara dan di cambuk, barang siapa bersetubuh dengan hewan maka sanksinya 5 tahun penjara, dicambuk dan dibuang.

Demikianlah Islam satu-satunya sistem sempurna yang bisa mengatasi kejahatan seksual, dengan demikian kejahatan seksual dapat dicegah mulai dari hulu sampai ke hilir. Wallahu a’lam bis showab.