Reportase: Maman El Hakiem

Berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Komunitas Cinta Nabi Cinta Syariah Wilayah Cirebon dan sekitarnya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kotamadya Cirebon, Jumat 3/12/2021. Acara yang bertajuk “Tolak Pembubaran MUI, Kriminalisasi Ulama dan Permendikbudristek No.30 tahun 2021.” tersebut dihadiri beberapa tokoh agama, praktisi pendidikan dan masyarakat umum.

Sebagaimana diketahui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim telah menerbitkan Peraturan Menteri No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang selanjutnya menjadi Permen PPKS. Alasan Permen tersebut karena semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi, termasuk di lingkungan kampus. Namun, Permen PPKS tersebut bukannya menjadi solusi, justru malah diduga mengarah pada pelegalan perjinaan di kalangan kampus. “Tanpa adanya peraturan pemerintah saja, pelecehan seksual begitu marak, apalagi dengan secara halus dilindungi dengan alasan “persetujuan” pihak korban.” Kata Kyai Irkham Fahmi Al Anjatani dari Pontren Nurul Falah Cirebon saat memberikan orasinya.

Selain beliau, hadir memberikan orasi dari kalangan pendidik, Arief Rahman Hakim MPd, perwakilan ormas, Abu Usamah dan Mery Sendjaya dari komunitas yang ada di Majalengka. Dalam orasinya, Arief Rahman mengungkapkan bahayanya pelegalan perjinaan melalui aturan tersebut akan membuat negeri ini semakin liberal. Adanya frase pada pasal 5 (2) yang menyatakan “atas persetujuan korban” mengindikasikan bahwa pelecehan seksual jika dilakukan tanpa adanya pihak yang “dirugikan” dianggap tidak ada masalah. “ Hal ini tentu akan mengarah pada upaya seks bebas di kalangan kampus.” Imbuhnya.

Acara yang dihadiri ratusan peserta tersebut sangat menarik perhatian, apalagi digelar dalam bentuk pawai yang berjalan tertib dengan membentangkan bendera dan panji Rasulullah Saw dalam ukuran jumbo. Peserta sangat antusias mengikuti jalannya acara karena menjadi kesempatan untuk menunjukan dakwah mencegah kemudharatan dengan menyampaikan aspirasi keberatan atas produk hukum dan persoalan yang merugikan masyarakat, seperti Permen PPKS, kriminalisasi ulama dan upaya pembubaran lembaga MUI.

Hadir memberikan tanggapan terhadap gelaran aksi adalah anggota DPRD Kota Cirebon M. Novel yang menyambut kegiatan aksi tersebut dan sependapat untuk menolak Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tersebut. “Kita sepakat supaya jangan ada kriminalisasi ulama dan telah menelaah Permendikbudristek dianggap berbahaya karena bisa melegalkan perjinaan.” Ungkap wakil rakyat yang juga pernah mengajar hukum di salah satu perguruan tinggi yang ada di Cirebon.

Pada akhir acara, dibacakan pernyataan sikap aksi oleh Vidiawan, selaku sekretaris LBH Pelita Umat Cirebon, meminta pemerintah untuk segera mencabut Permendikbudristek No.30 tahun 2021 dengan pendapat hukum (legal opini) diantaranya, adanya frase tanpa persetujuan korban pada permendikbudristek mengarah pada seks bebas. Hal ini sebagai pengingkaran terhadapat nilai-nilai agama, terutama syariah Islam. ***